“Negara dan pemerintah daerah tidak pernah ajak kelompok-kelompok masyarakat, NGO dan agama untuk duduk membicarakan masalah secara baik,” ujar Siregar kepada JUBI, Jumat (10/12).
Anum menyebutkan, buktinya sejumlah kasus yang telah terjadi pekan ini seperti kasus penggrebekan di rumah milik warga di lokasi Workwana di Arso, Kabupaten Keerom Kota Jayapura, oleh TNI yang diduga kuat sebagai tempat persembunyian Lambert Pekikir, ketua OPM diwilayah itu, Penembakan Nafri dan terakhir penembakan terhadap seorang narapidana, Miron Wetipo yang berbuntut kericuhan di LP Abepura dan berujung pada pemindahan lima orang narapidana dan tahanan termasuk didalamnya Filep Karma dan Buchtar Tabuni dari LP ke Polda Papua.
Lanjut Anum, sejumlah kasus itu tidak diselesaikan secara baik. Pengambil kebijakan di pemerintahan juga nyaris diam. “Sejumlah kasus ini terus terjadi melanda Papua tapi tidak ada upaya penyelesaian yang baik.”
Bagi dia, seharusnya ada kejelasan yang baik kepada pablik dengan melibatkan semua pihak. Warga berhak mendapat kejelasan dan memperoleh solusi dari kasus kekerasan yang terjadi tersebut.
Akses hukum, kata dia, untuk memprosesnya juga kandas. Seolah-olah semua kasus itu dibalas dengan kejahatan. Tidak ada proses hukum yang ditegakan. Padahal Negara ini merupakan Negara yang kental dengan penegakan hukum. “Hukum tidak pernah diberlakukan dan ditegakan dinegara ini.”
Dia menambahkan, jika akses hukum dan diskusi diprioritaskan maka sudah pasti persoalan Papua bisa terselesaikan. Selain itu, klarifikasi dan keterbukaann juga perlu diperhatikan bersama dalam menyelesaikan masalah Papua.
Kasus lain yang hingga kini terabaikan yakni kasus pengibar bintang kejora di demta 10 November 2010, Penembakan warga di Puncak Jaya, kasus Abepura berdarah, 7 Desember 2000 dan kasus penembakan penembakan di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada 28 November pekan lalu. “Semua kasus ini tidak pernah ada upaya penyelesaian,” tandasnya. (Musa Abubar)
