JUBI
--- Keberadaan aparat militer di Degeuwo, Kabupaten Paniai, dinilai
masih sangat leluasa dan mengintimidasi masyarakat setempat dengan
senjata demi kepentingannya.“Di Degeuwo, Kabupaten Paniai dari tahun 2003 hingga saat ini, pengamaan bisinis-bisnis illegal oleh aparat militer masih terjadi, dan masyarakat selalu di todong oleh senjata jika ingin menunut hak wilayat serta alamnya” kata Julian Gobay, Ketua Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Mee/ Moni se kota Jayapura, saat bersama masyarakat dan mahasiswa asal suku MEE dan Moni di halaman kantor DPR Papua, Rabu (15/12).
Julian menyatakan hampir semua bisnis illegal yang ada di Degeuwo dikuasi militer, yakni Lokalisasi (tempat seks komersial) atau tempat hiburan malam, kios-kios tempat dagangan minuman keras (Miras) atau beralkohol tinggi serta lokasi penambangan emas dan material.
Selain itu, para pegusaha juga menebang hutan dengan leluasa dan sembarangan demi kepentinganya, masyarakat adapt setempat tak bisa berbuat banyak karena selalu di hadang dan di ancam aparat militer.
“Sesuai dengan hasil penilitian kami beberapa hari lalu, setiap bulannya aparat militer yang bertugas di lokasi tersebut di upah sebesar 42,5 juta rupiah oleh para pengusaha” tuturnya
Menurutnya telah terdapat 27 kafe, 24 tempat biliar, 20 rumah tempat pekerja seks komersial yang terinveksi HIV/AIDS, 70 kios tempat dagangan miras di Degeuwo
Dalam aksi damai tersebut mereka juga datang dengan membawa beberapa spanduk dan foro-foto dari semua aksifitas di lokasi penambangan tersebut baik yang positif maupun negatif. (Yarid AP)
