TUTUGORO : YANG KAMI UNDANG SEBAGAI REPRESENTASI PAPUA BARAT ADALAH WPNCL

Victor Tutugoro bersama salah satu delegasi Papua Barat, Rex Rumakiek (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) – Siapa saja orang Papua Barat yang datang ke Noumea, selama MSG Meeting berlangsung akan diterima dengan baik. Sebagaimana prinsip persaudaraan di Melanesia.

Pimpinan Front Nasional Pembebasan Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro, mengakui yang diundang secara resmi sebagai special guest dalam Melanesian Spearhead Group adalah West Papua National Coalition Liberation (WPNCL). WPNCL diundang sebagai wakil rakyat Papua Barat yang telah mengirimkan aplikasi kepada sekretariat MSG. Sebagai seorang pemimpin MSG yang baru, Tutugoro merasa perlu mengundang WPNCL untuk hadir dalam MSG Meeting.

“Ini kali pertama, rakyat Papua Barat secara resmi diundang untuk hadir dalam MSG Summit. Kami mengundang delegasi WPNCL sebagai perwakilan rakyat Papua, saudara kami sesama Melanesia untuk hadir dalam pertemuan ini.” kata Tutugoro, Kamis (20/06) di Jibou Art Center, saat pertemuan para pemimpin MSG.

Itulah sebabnya, tambah Tutugoro, ia selalu memperkenalkan Dr. John Otto Ondowame dan WPNCL sebagai representasi rakyat Papua Barat selama MSG Summit berlangsung

Tutugoro juga tidak menampik adanya pengakuan dari pihak lain yang mengklaim sebagai perwakilan lebih dari dua juta rakyat Papua. Dirinya memahami hal tersebut sebagai hal yang lazim terjadi dalam sebuah gerakan pembebasan, seperti juga yang terjadi pada rakyat Kanaky lebih dari dua puluh tahun lalu. “Kami memahami realitas di Papua Barat. Dan itu menjadi kepedulian kami.” kata Tutugoro.

Lanjut Tutugoro, siapa saja orang Papua Barat yang datang ke Noumea, selama MSG Meeting berlangsung akan diterima dengan baik. Sebagaimana prinsip persaudaraan di Melanesia. Tapi MSG Summit adalah forum resmi yang memiliki aturan resmi pula. Itulah sebabnya, harus ada wakil rakyat Papua Barat yang di undang secara resmi, sehingga FLNKS secara resmi mengundang WPNCL.
“Siapa saja bisa datang ke sini, tidak terkecuali orang Papua Barat. Tapi yang diundang secara resmi oleh FLNKS untuk mewakili Papua Barat adalah WPNCL. Yang lainnya adalah tamu kami, rakyat Kanaky.” ujar Tutugoro.

Djawa Riral, Ketua Suport Group Kanaky untuk Papua Barat yang juga salah satu pimpinan FLNKS, menyebutkan bahwa undangan dari FLNKS disampaikan kepada Dr. John Otto Ondowame sebagai ketua WPNCL. Kemudian, ketua WPNCL ini yang mengirimkan nama-nama delegasi WPNCL kepada sekretariat MSG dan FLNKS.
“Undangan cuma kami kirim kepada Dr. John Ondowame. Dr. Ondowame kemudian mendaftarkan nama-nama delegasi WPNCL sebagai representasi rakyat Papua Barat di MSG Summit, yaitu Andi Ayamiseba, Paula Makabori, Rex Rumakiek, Barak Sope dan Dr. Ondowame sendiri.” jelas Riral.

Riral mengaku dirinya sudah mengenal kelima orang delegasi WPNCL ini sejak lama. Karena itu, dia dan FLNKS yakin jika kelimanya merupakan representasi rakyat Papua Barat dalam MSG Summit di Noumea ini. (Jubi/Adm)

SOMARE : PAPUA BARAT SEHARUSNYA DIUNDANG DALAM ACARA BUDAYA DAN OLAHRAGA

Michael Somare (kiri)

Noumea-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) Jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog.

Michael Somare, salah satu pendiri Melanesia Spearhead Group mengatakan dalam memberikan keanggotaan MSG kepada Papua Barat, forum MSG harus inventif. Para pemimpin MSG harus lakukannya atas dasar Papua Barat adalah Komunitas dan Entitas Melanesia, bukan sebagai negara yang berdaulat.
“MSG harus inventif. Kita bisa temukan ini juga di Asia Pacific Economic Co-operation (APEC). Taiwan dan Hongkong diterima di APEC sebagai bagian dari China, yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Asia Pasifik melalui negara yang berdaulat, yakni China.” kata Somare, Kamis (20/06) di sela-sela pertemuan para pemimpin negara MSG.

Somare, sebagaimana saat dirinya menjadi Perdana Menteri Papua new Guinea (PNG), tetap beranggapan bahwa Papua Barat adalah bagian internal Indonesia. Sehingga segala sesuatunya harus dibicarakan secara internal, antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia. Somare mengatakan, jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog. Dan di sisi lainnya, negara-negara MSG akan secara teratur mengetahui perkembangan di Papua Barat.

“Aktivis Papua perlu belajar untuk duduk dan berbicara tentang masalahnya dengan Indonesia. Pemimpin Papua dan aktivis harus membahas cara-cara untuk menemukan solusi untuk masalahnya. Masalah Papua adalah salah satu yang internal dan negara kita tidak punya hak untuk mencampuri isu-isu kedaulatan Indonesia. Masalah Papua tidak seharusnya dibawa kepada negara-negara Melanesia hanya lewat satu sisi saja, karena seperti juga PNG, negara-negara Melanesia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan PNG berbagi perbatasan bersama.” tambah Somare.

Namun Perdana Menteri terlama di PNG ini mengatakan bahwa sekalipun Papua Barat, tidak atau belum diterima sebagai anggota MSG, Papua Barat seharusnya diundang oleh MSG untuk acara-acara kebudayaan, kegiatan olahraga dan pertukaran keterampilan teknis.

“Papua Barat adalah komunitas dan entitas Melanesia yang signifikan.” aku Somare.

Menanggapi pernyataan Somare ini, Presiden West Papua National Coalition Liberation (WPNCL), John Otto Ondowame menyebutkan masalahnya ada di Indonesia, bukan orang Papua. Karena sejak tahun 2011, orang Papua telah meminta untuk berdialog secara damai dengan Indonesia. Namun hingga hari ini, Indonesia belum menunjukkan minatnya untuk berdialog.

“Kami sudah mencoba pada tahun 2011 untuk berbicara dengan Indonesia, kami menulis surat untuk memulai dialog damai. Tapi sampai hari ini, Indonesia belum menunjukkan respon untuk dialog secara damai yang disebutkan oleh Somare sebagai dialog yang bermartabat itu. Jadi, masalahnya bukan di pihak kita, tetapi dengan pemerintah dan militer Indonesia,” kata Dr Ondawame.

Ia menambahkan bahwa sebuah dialog damai, semestinya difasilitasi oleh pihak ketiga, bukan antara dua pihak saja.

Mengenai undangan kunjungan MSG ke Indonesia, Ondowame mengatakan itu sudah menunjukkan bahwa masalah Papua, bukan masalah internal antara Papua dan Indonesia saja. Tapi sudah menjadi masalah regional. Agar masalah Papua jadi jelas buat negara-negara MSG sebelum, saat dan setelah kunjungan, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional seluas-luasnya terlebih dulu.

“Sebelum MSG melakukan kunjungan nanti, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional, seperti media dan organisasi kemanusiaan ke Papua seluas-luasnya. Ini akan menunjukkan kepada MSG dan negara-negara Melanesia, apa dan bagaimana yang sudah, sedang dan akan terjadi di Papua Barat.” ujar Ondowame.

Sedangkan perwakilan Delegasi Indonesia, Michael Manufandu, mengatakan orang Papua harus hidup di Papua untuk melawan dari dalam. Selama ini, pemerintah dan pemerintah provinsi yang terdiri dari penduduk asli Papua Barat telah mencoba untuk mengembangkan Tanah Papua. Informasi tentang Papua yang beredar selama ini, disebutkan oleh Manufandu sebagai kesalahan informasi yang terjadi karena perkembangan media sosial.

Keputusan tentang proposal Papua Barat menjadi anggota MSG, akan dibahas besok, Jumat (21/06). (Jubi/Adm)

MSG SUMMIT, HARMONISASI ANTARA “PENJAJAH” DENGAN “YANG DIJAJAH”

Harold Marthin (Kiri) bersama pimpinan FLNKS, Victor Tutugoro menyambut PM Vanuatu, Moana Carcasses (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 19/06 (Jubi) – Hal yang terlihat aneh, karena representasi “penjajah” bersama-sama dengan representasi “yang dijajah” menyambut tamu mereka.

Presiden Kaledonia Baru, Harold Marthin, dalam sambutannya pada acara pembukaan Melanesia Sparehead Group mengatakan pada awalnya, tidak semua rakyat Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dalam MSG karena sejarah persaingan di Pasifik, yang mengakibatkan adanya rivalitas pada kelompok masyarakat Melanesia. Namun mereka bekerja keras untuk meninggalkan trauma sejarah itu.
“Awalnya, tidak semua warga Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dengan MSG karena konteks historis dari persaingan Pasifik. Tapi kami bekerja keras untuk menjadi anggota penuh secepatnya dan kami berharap anda semua mendukung kami.” kata Presiden Kaledonia Baru yang berkewarganegaraan Perancis ini, Rabu malam (19/06).

Presiden Kaledonia Baru ini menunjukkan jika rakyat Kaledonia Baru dan dirinya memang bersungguh-sungguh menjadi bagian dari MSG, termasuk warga negara asal Perancis yang tinggal di Kaledonia Baru. Ini ditunjukkannya dalam jamuan makan malam sehari sebelumnya (19/06) di Jibou. Bersama Pimpinan Front Pembebasan Rakyat Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro, keduanya menyambut kedatangan masing-masing pemimpin negara Melanesia. Hal yang terlihat aneh, karena representasi “penjajah” bersama-sama dengan representasi “yang dijajah” menyambut tamu mereka. Masyarakat asli Kaledonia Baru yang disebut Kanaky, bersama dengan warga Perancis mempersiapkan seluruh rangkaian acara pembukaan MSG Summit.

“Serah terima dari Bainimarama kepada FLNKS adalah tonggak prestasi yang dinantikan oleh rakyat Kanaky. Dan jika disepakati, FLNKS akan menjadi anggota penuh MSG, sebagai sebuah negara.” kata Harold Marthin.

Seperti diketahui, pada tahun 2014 nanti rakyat Kaledonia baru akan mengadakan referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah rakyat Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Perancis atau berdiri sebagai sebuah negara independen, akan ditentukan oleh referendum tersebut.

Mr. Harold Marthin menambahkan, dirinya bersama pimpinan FLNKS, organisasi yang memotori permintaan referendum Kanaky menyambut kedatangan para pemimpin negara Melanesia, untuk menunjukkan bahwa tidak ada ketegangan atau upaya untuk menghambat hubungan antara sesama komunitas Melanesia demi kemakmuran rakyat Melanesia.

“Saya yakinkan pada anda semua, para pemimpin bahwa rakyat Kaledonia Baru memiliki pandangan positif dari tindakan pemerintah Kaledonia Baru bersama FLNKS. (Jubi/Adm)

DELEGASI MSG AKAN KUNJUNGI PAPUA DALAM DUA BULAN KE DEPAN

Michael Manufandu bersama PM Solomon Islands, Gordon Darcy Lilo (Jubi)

Noumena-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) – Meski rekomendasi pertemuan para Menteri lUAR nEGERI negara-negara Melanesia Spearhead Group menyetujui undangan Indonesia untuk mengunjungi Jakarta dan Papua, isu Papua tetap menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah MSG Summit.

Victor Tutugoro, Chairman MSG yang baru menekankan pentingnya membahas isu Papua selama pertemuan para pimpinan MSG yang dimulai hari ini (20/06). Solidaritas Melanesia, diharapkan bisa mengusung isu Papua secara bersama-sama tanpa merusak kesepakatan dalam forum MSG.
“Kami telah membahas isu Papua dalam pertemuan pejabat senior dan para Menteri Luar Negeri. Dan kami harus berhati-hati dalam mebahas masalah Papua Barat agar tidak merusak kesatuan MSG. Karenanya, isu Papua sedang dibahas hingga kunjungan resmi MSG ke Indonesia.” kata Tutugoro kepada Jubi, saat pembukaan resmi MSG Summit di Pusat Kebudayaan Jibou, Noumea, tadi malam (19/06).

Tutugoro menjelaskan, posisi FLNKS mendukung penuh Papua Barat menjadi anggota MSG. FLNKS memahami apa yang sedang terjadi di Papua Barat dan memiliki kepedulian yang besar terhadap saudara sesama Melanesia di Papua Barat.

“Kita akan lihat nanti. Kami tahu apa yang terjadi pada saudara kami di Papua. Dalam kunjungan nanti, mungkin mereka akan menunjukkan lebih banyak lagi pada kami tentang persoalan Hak Asasi Manusia di Papua Barat. Namun saat ini, kami perlu hati-hati. Karena isu ini (Papua) bisa merusak kesepakatan lainnya dalam konsensus nanti.” ujar Tutugoro.

Michael Manufandu, Pejabat Senior Indonesia yang hadir sebagai delegasi Indonesia mengatakan Indonesia akan menerima kedatangan delegasi MSG ke Indonesia sekitar bulan Juli atau Agustus. Ini sekaligus mengkonfirmasi undangan Indonesia kepada MSG.
“Kapan saja mereka punya waktu, mereka bisa mengunjungi Indonesia, Jakarta dan Papua. Pemerintah Indonesia akan memberi kesempatan pada delegasi MSG nanti untuk bertemu dengan pemimpin politik, sosial, budaya, pemerintah daerah termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia,” kata Manufandu kepada Jubi.

Manufandu hadir dalam MSG Summit ini bersama Wakil Mentri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana dan beberapa staff KBRI di Canberra. (Jubi/Adm)

BAINIMARAMA : TRADISI DAN BUDAYA MELANESIA HARUS DIPERTAHANKAN DAN DIKEMBANGKAN

Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama saat menerima pemberian dari masyarakat adat Kanak (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 19/06 (Jubi) – Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, yang akan digantikan sebagai ketua Melanesian Spearhead Group menekankan kebutuhan untuk menjaga budaya dan tradisi Melanesia.

Bainarama menyampaikan hal ini dalam upacara pembukaan secara adat yang dilakukan di wilayah otoritas adat Kanak, di Noumea, New Caledonia, Rabu (19/06). Para pemimpin negara-negara MSG dan undangan disambut dengan sebuah prosesi adat masyarakat Kanaky. Prosesi adat ini berlangsung unik, karena setiap pemimpin negara Melanesia yang datang harus menyerahkan sesuatu yang dibalas juga dengan penyerahan patung asal Kanaky dan Yam (umbi-umbian) untuk ditanam di negara masing-masing para peserta MSG.

PM Bainimarama menjadi tamu utama dalam prosesi pembukaan ini. Ia menekankan pentingnya generasi Melanesia mempertahankan kekayaan budaya dan tradisi Melanesia.

“Ini menunjukkan kepada saya bahwa kami telah mempertahankan kekayaan budaya Melanesia dan tradisi melalui setiap generasi dan memberikan kekompakan pada masyarakat Melanesia secara bersama-sama,” kata PM Bainimarama.

“Ini merupakan hak istimewa dan suatu kehormatan bagi saya dan saya berbicara atas nama semua delegasi di sini, bahwa kita semua telah menciptakan ruang untuk berbagi dalam warisan budaya yang berbeda. Dan khusus Kanaky, anda telah menyambut kami dengan prosesi adat yang menunjukkan kekayaan budaya Melanesia.” lanjut Bainimarama.

PM Bainimarama menegaskan bahwa budaya dan tradisi Melanesia adalah hal yang membedakan Melanesia dari masyarakat lainnya di seluruh dunia. Ia menambahkan bahwa pekerjaan saat ini yang sedang dilakukan oleh MSG adalah untuk melindungi dan melestarikan pengetahuan tradisional Melanesia.

“MSG telah mengembangkan inisiatif di bawah perjanjian perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya untuk membuat kebijakan yang akan melindungi dan melestarikan budaya dan tradisi apakah itu ekspresi melalui cerita rakyat, lagu dan tari, pengetahuan, seni atau flora dan fauna,” kata PM Bainimarama.

Bainimarama menekankan untuk memberikan pengetahuan tradisional kepada generasi muda agar budaya dan tradisi Melanesia berkembang.

“Saya menekankan di sini bahwa pengetahuan tradisional adalah kekayaan intelektual dan salah satu yang tidak dapat dipelajari di sekolah. The Melanesian Arts Festival dan inisiatif lainnya untuk menangkap informasi budaya harus terus didorong. Kami sekarang memiliki teknologi untuk melakukan ini dan harus penuh memanfaatkan ini untuk keuntungan kami sehingga kekayaan budaya dan tradisi tetap hidup untuk generasi yang akan datang, “kata PM Bainimarama.

Dalam prosesi pembukaan secara adat ini, selain delegasi negara-negara MSG, hadir juga delegasi Indonesia sebagai observer yang dipimpin oleh Wakil Mentri Luar Negeri, Wardana bersama Michael Manufandu dan staff kedutaan Besar RI di Canberra, Australia. Juga hadir sebagai undangan khusus, delegasi West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) yang dipimpin oleh John Otto Ondowame. (Jubi/Adm)

PELAPOR KHUSUS PBB MINTA KEPASTIAN KUNJUNGAN KE INDONESIA, JUGA PAPUA

Frank LaRue (ist)

Jayapura, 08/06 (Jubi) – Pemerintah Indonesia telah mengundang Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi yang dijadwalkan pada Januari 2013, namun ditunda dengan alasan yang tak diketahui dengan jelas. Kunjungan resmi ini adalah telah dijanjikan oleh pemerintah dalam sidang Universal Periodic Review/Periodik Berkala Universal, pada Maret 2012.

KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua, Fransiscan International and TAPOL meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resmi sebagaimana dinyatakan dalam Dewan HAM PBB ke-23 di Geneva, 3 Juni 2013.

Indria Fernida, aktivis KontraS kepada Jubi, Sabtu (08/06) mengatakan kunjungan resmi Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi mendesak dilakukan.
“Kami memandang bahwa kunjungan resmi Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi mendesak dilakukan mengingat situasi tentang kebebasan berekspresi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Rencana pengesahan RUU Ormas dan RUU Rahasia Negara yang mengancam kebebasan sipil, kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM yang terus berlangsung adalah potret ancaman terhadap kebebasan berekpsresi di Indonesia.” kata Indria.

Selain hal-hal tersebut, lanjut Indria, hal lain yang juga paling mengkhawatirkan saat ini adalah situasi di Papua, dimana tampak peningkatan upaya untuk meredam kebebasan berekspresi pada 1 Mei 2013, saat peringatan Pemindahan Administrasi Papua ke Indonesia. Berdasarkan data Papuan Behind Bars, aparat keamanan menembak dua orang hingga tewas dan satu lagi tewas di rumah sakit, 36 orang ditangkap sewenang-wenang, dan 30 orang diantaranya masih ditahan dan beresiko mengalami penyiksaan. Hingga Mei 2013, sebanyak 76 orang tahanan politik berada di berbagai LP di Papua. Beberapa aktivis Maluku juga masih menjadi tahanan politik.

“Pemerintah masih menutup akses masyarakat internasional untuk melakukan pemantauan terhadap situasi HAM di Papua.” ujar aktivis KontraS yang ikut hadir dalam Sidang HAM PBB di Jenewa, minggu ini.

“Kami kembali mengingatkan bahwa Papua adalah salah satu wilayah prioritas yang harus dikunjungi oleh Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi. Mekanisme ini adalah prosedur internasional yang harus dipatuhi pemerintah sebagai anggota PBB dan juga berlaku bagi negara anggota PBB lainnya.” lanjut Indria.

Selain itu, menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen Papua, Victor Mambor, keseriusan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB, Frank La Rue sangat penting untuk menunjukkan komitmen Pemerintahuntuk membangun dialog secara damai.
“Jika pemerintah Indonesia bersikap kooperatif atas pernyataan Pelapor Khusus PBB, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resminya, ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memenuhi hak-hak berekspresi dan berpendapat di Papua sekaligus merealisasikan inisiatif untuk membangun dialog secara damai. Membuka akses internasional di Papua dapat menjadi upaya positif dalam menunjukkan keseriusan sikap Pemerintah.” kata Mambor. (Jubi/Musa Abubar)