“Semua ini kembali kepada profesionalisme kepolisian dalam rangka melindungi masyarakat,” Kata Ruben Magai, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), kepada JUBI, di Jayapura, Jumat (10/12). Dia menyatakan, masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sudah menjadi wacana di masyarakat internasional.
“Pelaku pelanggaran tidak dikenal tetapi alat yang digunakan adalah alat yang hanya dimiliki oleh negara, sehingga pertanyaan saya adalah alat itu diperoleh pelaku dari siapa?,” lanjut Magai. Profesionalisme polisi dalam memeriksa semua alat yang masuk ke Papua, kata dia, harus lebih dimajukan mengingat secara geografis, Papua berada dalam area perbatasan RI-PNG. “Sebagai pemerintah, kita seharusnya membuat hal baru yang dapat dilihat pihak internasional sebagai niat baik dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Tanah papua, agar tidak mendapat intervensi masyarakat internasional,” tuturnya.
Ruben Magai menambahkan, hal ini dilakukan agar tidak menjadi konsumsi dunia terus menerus, tetapi bila hal ini terus dipelihara maka negara sendiri yang akan malu. Dirinya menilai, ada konflik dalam sejarah masa lalu, yakni Konflik inilah yang harus diselesaikan, sementara Tokoh-tokoh Papua sedang meminta dialog yang komprehensif dan bermartabat artinya Orang Papua tetap menggunakan pendekatan-pendekatan kemanusiaan tetapi dibalas dengan pendekatan militer yang demikian ketat. “Orang Papua hanya minta dialog untuk meluruskan sejarah masa lalu yang menjadi akar konflik. dialog tidak akan memakan korban” tandasnya. (Aprila Wayar)
