"Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Puncak Jaya dipicu oleh kelonggaran Enembe dan Suebu dalam menghadiran tentara dan polisi di daerah itu serta akibat dari kelonggaran mereka dalam mengijinkan kehadiran banyak tentara dan polisi di daerah itu, karena itu Enembe dan Barnabas Suebu harus bertanggung jawab,” tegasnya kepada JUBI, (14/12) di Timika.
Setidaknya dalam catatan SKP Timika, sejak Lukas Enembe menjadi Bupati Puncak Jaya selama dua periode, daerah Tinggi Nambut tak luput dari berbagai aksi kekerasan terhadap warga yang mengarah pada pelanggaran HAM. “Lukas Enembe, sejak menjadi Bupati Puncak Jaya, di Tinggi Nambut tak pernah luput dari kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer dan Polisi,” katanya.
Saul Wanimbo juga sesal terkait penegakan hukum kasus pelanggaran HAM di Tinggi Nambut. Ia menilai, penyelasaian persoalan sangat jauh dari rasa keadilan bagi korban mau pun keluarga korban. Mestinya, kata Wanimbo, aparat yang menembak masyarakat sipil harus ditindak secara tegas. Bila perlu pelaku kejahatan kemanusian tersebut diseret ke pengadilan HAM nasional maupun Internasional.
Karena itu SKP Timika meminta agar segera membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran serta kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tingginambut, Puncak Jaya. ”Mereka jangan hanya bicara di publik. Para pendukung HAM dari Papua maupun di Jakarta harus membentuk pansus tentang pelanggaran-pelanggaran HAM ini,” tuturnya. (Willem Bobi)
