Uskup Timika Bahas Tungku Api: Amungme dan Kamoro Bisa Hidup Tanpa Freeport

PA, Timika --- Uskup Keuskupan Timika, Mungsignur John Philip Saklil mengatakan Suku Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika dapat hidup tanpa perusahaan PT Freeport Indonesia di Papua.
“Mengapa tidak? Kalau dusun sebagai tungku api produktif terlindung, maka Amungme dan Kamoro bisa hidup tanpa Freeport,” tegasnya menilai dalam sosialisasi Gerakan Tungku Api (GTA) kepada masyarakat Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika, Jumad (3/3).

Sebab, lanjut pimpinan Gereja Katolik itu, Amungme dan Kamoro, serta warga Papua umumnya makan sagu dan umbi-umbian. “Orang Papua makan sagu dan ubi, bukan makan emas atau minyak sawit,” ucapnya, memotret persoalan tanah di Kabupaten Mimika yang kian dipatok oleh perusahaan maupun suku-suku Papua lain di Mimika.

Kata Uskup, tanah hak ulayat milik masyarakat Amungme dan Kamoro, kian hari semakin habis. Mulai dari klaim tanah secara perseorangan, juga atas nama kelompok, suku dan perusahaan tertentu. 

“Tanah di sekitar pelabuhan Paomako, Hiripau, Nawaripi, Koperapoka dan lain-lain, tanah milik masyarakat itu diklaim oleh individu tertentu sampai di kepala air,” sebutnya. 

Luasan tanah adat yang diklaim adalah berhektar-hektar. Tidak hanya dilakukan oleh warga Papua lain, tapi juga oleh para pendatang dari luar Papua. Selain itu, klaim atasnama perusahaan. Uskup John mengatakan sejumlah perusahaan juga menghilangkan hak kehidupan warga setempat. 

Sementara Amungme dan Kamoro dan juga Papua lain hidup dari alam, dari dusun sebagai sumber kehidupan warga. Namun semua (tanah) itu habis, entah dijual oleh warga sendiri dan juga diterobos masuk tanpa ijin kepada pemilik ulayat.

Lahan sawit, misalnya. Orang Kamoro tidak makan minyak sawit, tapi kehadiran perusahaan telah menghilangkan kebergantungan manusia Kamoro kepada alam. Ratusan dan bahkan ribuan berhektar-hektar tanah dari Iwaka sampai Putuwaiburu telah diklaim sebagai tanah milik orang lain, telah dipatok dalam peta oleh orang di Jakarta. Uskup juga menyebutkan tanah kosong di Papua lebih banyak menjadi persoalan utama.

Juga kata Uskup, lahan tambang PT Freeport Indonesia menghilangkan hak kebergantungan kehidupan orang Amungme dan Kamoro sebagai pewaris hak ulayat tanah dan isinya. Katanya, lahan-lahan yang dijadikan tambang oleh Freeport adalah milik masyarakat, tempat keberlangsungan hidup, terutama bagi warga kampung-kampung sekitarnya.

Maka itu, kata Uskup Timika, pihaknya memprakarsai GTA di Kabupaten Mimika. “Saya mengundang masyarakat dan lembaga adat Amungme dan Kamoro untuk terlibat dalam gerakan perlindungan dusun,” ulasnya, sosialisasi tersebut telah berlangsung selama dua hari di Aula Transit Bobaigo Kompleks Kantor Keuskupan Timika, sejak Jumad (3/3) sampai Sabtu (4/3).

“Gerakan bersama antara masyarakat, lembaga adat dan gereja, ke depan akan melibatkan pemerintah untuk melindungi tanah dusun sebagai sumber kehidupan produktif bagi warga,” tegasnya.

Sebab, warga Papua terutama Amungme dan Kamoro bergantung kepada alam, menjadikan tanah sebagai sumber daya kehidupan warga secara turun temurun, bukan kepada perusahaan dan oknum tertentu yang mematok tanah. Justru sebaliknya, oknum tertentu atasnama pribadi, kelompok maupun perusahaan, menjadikan tanah sebagai kehancuran bagi warga Amungme dan Kamoro. Kehadiran kepentingan tertentu telah menghilangkan hak kehidupan warga setempat. 

Uskup John menegaskan, orang Amungme maupun Kamoro tak punya tanah, tidak punya rumah dan tidak punya dusun. Tidak punya tungku api dan hidup di tungku api orang lain, menempati rumah sewa milik orang lain.

GTA, kata Uskup John, bertujuan melindungi warga pemilik hak ulayat setempat. “Kita akan mulai dari langkah awal. Pertama adalah mulai melakukan pemetaan dusun sebagai sumber kehidupan warga pemililik hak ulayat, dan dalam gerakan ini akan melibatkan warga pemilik hak ulayat sehingga seseorang tidak akan masuk sembarangan tanpa ijin dari pemiliknya. Mulai dari ijin pemakaian tanah dan kandungan di dalamnya,” ungkapnya menyimpulkan tujuan gerakan tersebut.*

Suku Pribumi Tergusur Akibat Mega Proyek MIFEE

Mega proyek perkebunan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua telah membuat kelangsungan hidup masyarakat adat terancam, setelah hutan yang menjadi tempat mereka mencari makan dikonversi  dengan cara tidak adil menjadi lahan perkebunan, demikian klaim para aktivis.

Salah satu potret kehidupan warga pribumi di Kabupaten Merauke Papua, dimana orangtua merasa gelisah dan tidak ada harapan untuk kehidupan warisan mereka bila tempat hidup berupa tanah, hutan sungai dan areal perkampungan, serta dusun wilayah masyarakat adat dipergunakan sebagai kawasan perusahaan yang mementingkan kaum kapitalis dan kaum penjajah ekonomi modern. (Ist)

Theo Erro, aktivis Papua yang bekerja di Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Merauke mengatakan, konversi lahan melalui proyek the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) membawa dampak serius bagi kehidupan Suku Marind Anim yang selama ini hidup berburu dan meramu.

Proyek MIFEE yang dimulai pada 2010 dengan luas lahan yang dialokasikan 2,5 juta hektar dari luas total Kabupaten Merauke sekitar 4 juta hektar merupakan bagian dari upaya pemerintah menjadikan Merauke sebagai pusat pangan.

Saat diluncurkan tahun 2010, katanya, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, proyek ini ditargetkan bisa “memberi makan penduduk Indonesia dan dunia”.

Namun, kata Theo, kehadiran MIFEE justru menimbulkan ketidakadilan bagi Suku Marind Anim yang sebelumnya menjadikan hutan sebagai lahan untuk mencari makan.

“Akibat kehadiran MIFEE, hutan dibabat. Pohon sagu yang jadi sumber makanan sudah ditebang dan hewan untuk berburuh sudah hilang.  Warga sudah kesulitan mencari makan”, kata Theo.

Bahkan, kata dia, di Zanegi, salah satu kampung, wilayah yang hanya berjarak 200 meter dari pemukiman warga sudah dikonversi jadi lahan perkebunan.

Saat ini terdapat 19 perusahan yang mendapat izin. Mereka berada di sekitar kampung  Zanegi, Selil, Makaling, Domande, Okaba, Muting, Sota, Kumbe, Kurik dan Merauke dimana Suku Malind Anim berada.

Erro menegaskan, proses mendapat izin bagi perusahan-perusahan itu dilakukan dengan tidak fair.

“Meski masyarakat menolak menyerahkan lahan mereka, namun kemudian mendapat intimidasi. Ada keterlibatan aparat keamanan yang memaksa masyarakat untuk melepas lahan mereka”, katanya.

Ia menjelaskan, masyarakat yang menolak biasanya akan dijemput dari kampung oleh aparat dan dibawa ke hotel-hotel di kota Merauke untuk menandatangani surat perjanjian penyerahan lahan kepada perusahan.

“Masyarakat umumnya tidak tahu apa isi perjanjian dalam surat itu, karena mereka umumnya tidak bisa membaca. Yang mereka tahu, mereka diinformasikan bahwa lahan mereka akan dikontrak selama 35 tahun dan mendapat ganti rugi sekitar Rp 2.000 per hektar”, katanya.

Namun, kata Theo, siapa bisa menjamin, bahwa tanah mereka bisa dikembalikan setelah 35 tahun, karena mereka tidak tahu pasti isi perjanjian  itu.

Praktek demikian, kata dia, sudah berlangsung sejak awal masuknya MIFEE.

“Semua proses itu dijalankan dengan melibatkan pengusaha, pemerintah lokal dan aparat keamanan. Kami sulit membongkar praktek ini, karena mereka bekerja begitu rapi”, katanya.

“Kami menduga kuat ada praktek kotor korupsi dalam penerbitan izin-izin itu”, tambahnya.

April Perlindungan dari LSM pemerhati masyarakat adat PUSAKA mengatakan, kehadiran MIFEE selain merusak lingkungan, juga memicu kepunahan suku asli Papua yang sekarang tinggal 60 persen dari populasi.

Apalagi, menurut dia, setiap tahun jutaan pekerja perkebunan dikerahkan ke Merauke dengan skill yang lebih dibandingkan warga asli sehingga mereka menempati posisi tinggi dalam pekerjaan, sementara warga asli terpaksa menjadi buruh kasar.

Ia menegaskan, perlawanan gigih dari warga terus dilakukan, bahkan suku Malind Anim telah menyampaikan keluhan mereka kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

“Laporan kerusakan tanah adat, pemaksaan militer sudah disampaikan, termasuk proyek-proyek yang tanpa melalui kajian soal dampak terhadap lingkungan”, katanya.

Namun, menurut dia, meski berdasarkan informasi yang mereka dapat, Pelapor Khusus PBB ingin meneliti masalah ini, namun  pemerintah Indonesia belum memberi respon dan telah menolak kehadiran PBB.

“Hal yang sama terus berlabgsung. Tak ada niat pemerintah untuk mendialogkan masalah ini, termasuk dengan kami, demi menyelamatkan warga Papua”, katanya. (Honny)

TUTUGORO : YANG KAMI UNDANG SEBAGAI REPRESENTASI PAPUA BARAT ADALAH WPNCL

Victor Tutugoro bersama salah satu delegasi Papua Barat, Rex Rumakiek (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) – Siapa saja orang Papua Barat yang datang ke Noumea, selama MSG Meeting berlangsung akan diterima dengan baik. Sebagaimana prinsip persaudaraan di Melanesia.

Pimpinan Front Nasional Pembebasan Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro, mengakui yang diundang secara resmi sebagai special guest dalam Melanesian Spearhead Group adalah West Papua National Coalition Liberation (WPNCL). WPNCL diundang sebagai wakil rakyat Papua Barat yang telah mengirimkan aplikasi kepada sekretariat MSG. Sebagai seorang pemimpin MSG yang baru, Tutugoro merasa perlu mengundang WPNCL untuk hadir dalam MSG Meeting.

“Ini kali pertama, rakyat Papua Barat secara resmi diundang untuk hadir dalam MSG Summit. Kami mengundang delegasi WPNCL sebagai perwakilan rakyat Papua, saudara kami sesama Melanesia untuk hadir dalam pertemuan ini.” kata Tutugoro, Kamis (20/06) di Jibou Art Center, saat pertemuan para pemimpin MSG.

Itulah sebabnya, tambah Tutugoro, ia selalu memperkenalkan Dr. John Otto Ondowame dan WPNCL sebagai representasi rakyat Papua Barat selama MSG Summit berlangsung

Tutugoro juga tidak menampik adanya pengakuan dari pihak lain yang mengklaim sebagai perwakilan lebih dari dua juta rakyat Papua. Dirinya memahami hal tersebut sebagai hal yang lazim terjadi dalam sebuah gerakan pembebasan, seperti juga yang terjadi pada rakyat Kanaky lebih dari dua puluh tahun lalu. “Kami memahami realitas di Papua Barat. Dan itu menjadi kepedulian kami.” kata Tutugoro.

Lanjut Tutugoro, siapa saja orang Papua Barat yang datang ke Noumea, selama MSG Meeting berlangsung akan diterima dengan baik. Sebagaimana prinsip persaudaraan di Melanesia. Tapi MSG Summit adalah forum resmi yang memiliki aturan resmi pula. Itulah sebabnya, harus ada wakil rakyat Papua Barat yang di undang secara resmi, sehingga FLNKS secara resmi mengundang WPNCL.
“Siapa saja bisa datang ke sini, tidak terkecuali orang Papua Barat. Tapi yang diundang secara resmi oleh FLNKS untuk mewakili Papua Barat adalah WPNCL. Yang lainnya adalah tamu kami, rakyat Kanaky.” ujar Tutugoro.

Djawa Riral, Ketua Suport Group Kanaky untuk Papua Barat yang juga salah satu pimpinan FLNKS, menyebutkan bahwa undangan dari FLNKS disampaikan kepada Dr. John Otto Ondowame sebagai ketua WPNCL. Kemudian, ketua WPNCL ini yang mengirimkan nama-nama delegasi WPNCL kepada sekretariat MSG dan FLNKS.
“Undangan cuma kami kirim kepada Dr. John Ondowame. Dr. Ondowame kemudian mendaftarkan nama-nama delegasi WPNCL sebagai representasi rakyat Papua Barat di MSG Summit, yaitu Andi Ayamiseba, Paula Makabori, Rex Rumakiek, Barak Sope dan Dr. Ondowame sendiri.” jelas Riral.

Riral mengaku dirinya sudah mengenal kelima orang delegasi WPNCL ini sejak lama. Karena itu, dia dan FLNKS yakin jika kelimanya merupakan representasi rakyat Papua Barat dalam MSG Summit di Noumea ini. (Jubi/Adm)

MSG SUMMIT, HARMONISASI ANTARA “PENJAJAH” DENGAN “YANG DIJAJAH”

Harold Marthin (Kiri) bersama pimpinan FLNKS, Victor Tutugoro menyambut PM Vanuatu, Moana Carcasses (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 19/06 (Jubi) – Hal yang terlihat aneh, karena representasi “penjajah” bersama-sama dengan representasi “yang dijajah” menyambut tamu mereka.

Presiden Kaledonia Baru, Harold Marthin, dalam sambutannya pada acara pembukaan Melanesia Sparehead Group mengatakan pada awalnya, tidak semua rakyat Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dalam MSG karena sejarah persaingan di Pasifik, yang mengakibatkan adanya rivalitas pada kelompok masyarakat Melanesia. Namun mereka bekerja keras untuk meninggalkan trauma sejarah itu.
“Awalnya, tidak semua warga Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dengan MSG karena konteks historis dari persaingan Pasifik. Tapi kami bekerja keras untuk menjadi anggota penuh secepatnya dan kami berharap anda semua mendukung kami.” kata Presiden Kaledonia Baru yang berkewarganegaraan Perancis ini, Rabu malam (19/06).

Presiden Kaledonia Baru ini menunjukkan jika rakyat Kaledonia Baru dan dirinya memang bersungguh-sungguh menjadi bagian dari MSG, termasuk warga negara asal Perancis yang tinggal di Kaledonia Baru. Ini ditunjukkannya dalam jamuan makan malam sehari sebelumnya (19/06) di Jibou. Bersama Pimpinan Front Pembebasan Rakyat Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro, keduanya menyambut kedatangan masing-masing pemimpin negara Melanesia. Hal yang terlihat aneh, karena representasi “penjajah” bersama-sama dengan representasi “yang dijajah” menyambut tamu mereka. Masyarakat asli Kaledonia Baru yang disebut Kanaky, bersama dengan warga Perancis mempersiapkan seluruh rangkaian acara pembukaan MSG Summit.

“Serah terima dari Bainimarama kepada FLNKS adalah tonggak prestasi yang dinantikan oleh rakyat Kanaky. Dan jika disepakati, FLNKS akan menjadi anggota penuh MSG, sebagai sebuah negara.” kata Harold Marthin.

Seperti diketahui, pada tahun 2014 nanti rakyat Kaledonia baru akan mengadakan referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah rakyat Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Perancis atau berdiri sebagai sebuah negara independen, akan ditentukan oleh referendum tersebut.

Mr. Harold Marthin menambahkan, dirinya bersama pimpinan FLNKS, organisasi yang memotori permintaan referendum Kanaky menyambut kedatangan para pemimpin negara Melanesia, untuk menunjukkan bahwa tidak ada ketegangan atau upaya untuk menghambat hubungan antara sesama komunitas Melanesia demi kemakmuran rakyat Melanesia.

“Saya yakinkan pada anda semua, para pemimpin bahwa rakyat Kaledonia Baru memiliki pandangan positif dari tindakan pemerintah Kaledonia Baru bersama FLNKS. (Jubi/Adm)

DELEGASI MSG AKAN KUNJUNGI PAPUA DALAM DUA BULAN KE DEPAN

Michael Manufandu bersama PM Solomon Islands, Gordon Darcy Lilo (Jubi)

Noumena-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) – Meski rekomendasi pertemuan para Menteri lUAR nEGERI negara-negara Melanesia Spearhead Group menyetujui undangan Indonesia untuk mengunjungi Jakarta dan Papua, isu Papua tetap menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah MSG Summit.

Victor Tutugoro, Chairman MSG yang baru menekankan pentingnya membahas isu Papua selama pertemuan para pimpinan MSG yang dimulai hari ini (20/06). Solidaritas Melanesia, diharapkan bisa mengusung isu Papua secara bersama-sama tanpa merusak kesepakatan dalam forum MSG.
“Kami telah membahas isu Papua dalam pertemuan pejabat senior dan para Menteri Luar Negeri. Dan kami harus berhati-hati dalam mebahas masalah Papua Barat agar tidak merusak kesatuan MSG. Karenanya, isu Papua sedang dibahas hingga kunjungan resmi MSG ke Indonesia.” kata Tutugoro kepada Jubi, saat pembukaan resmi MSG Summit di Pusat Kebudayaan Jibou, Noumea, tadi malam (19/06).

Tutugoro menjelaskan, posisi FLNKS mendukung penuh Papua Barat menjadi anggota MSG. FLNKS memahami apa yang sedang terjadi di Papua Barat dan memiliki kepedulian yang besar terhadap saudara sesama Melanesia di Papua Barat.

“Kita akan lihat nanti. Kami tahu apa yang terjadi pada saudara kami di Papua. Dalam kunjungan nanti, mungkin mereka akan menunjukkan lebih banyak lagi pada kami tentang persoalan Hak Asasi Manusia di Papua Barat. Namun saat ini, kami perlu hati-hati. Karena isu ini (Papua) bisa merusak kesepakatan lainnya dalam konsensus nanti.” ujar Tutugoro.

Michael Manufandu, Pejabat Senior Indonesia yang hadir sebagai delegasi Indonesia mengatakan Indonesia akan menerima kedatangan delegasi MSG ke Indonesia sekitar bulan Juli atau Agustus. Ini sekaligus mengkonfirmasi undangan Indonesia kepada MSG.
“Kapan saja mereka punya waktu, mereka bisa mengunjungi Indonesia, Jakarta dan Papua. Pemerintah Indonesia akan memberi kesempatan pada delegasi MSG nanti untuk bertemu dengan pemimpin politik, sosial, budaya, pemerintah daerah termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia,” kata Manufandu kepada Jubi.

Manufandu hadir dalam MSG Summit ini bersama Wakil Mentri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana dan beberapa staff KBRI di Canberra. (Jubi/Adm)

BAINIMARAMA : TRADISI DAN BUDAYA MELANESIA HARUS DIPERTAHANKAN DAN DIKEMBANGKAN

Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama saat menerima pemberian dari masyarakat adat Kanak (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 19/06 (Jubi) – Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, yang akan digantikan sebagai ketua Melanesian Spearhead Group menekankan kebutuhan untuk menjaga budaya dan tradisi Melanesia.

Bainarama menyampaikan hal ini dalam upacara pembukaan secara adat yang dilakukan di wilayah otoritas adat Kanak, di Noumea, New Caledonia, Rabu (19/06). Para pemimpin negara-negara MSG dan undangan disambut dengan sebuah prosesi adat masyarakat Kanaky. Prosesi adat ini berlangsung unik, karena setiap pemimpin negara Melanesia yang datang harus menyerahkan sesuatu yang dibalas juga dengan penyerahan patung asal Kanaky dan Yam (umbi-umbian) untuk ditanam di negara masing-masing para peserta MSG.

PM Bainimarama menjadi tamu utama dalam prosesi pembukaan ini. Ia menekankan pentingnya generasi Melanesia mempertahankan kekayaan budaya dan tradisi Melanesia.

“Ini menunjukkan kepada saya bahwa kami telah mempertahankan kekayaan budaya Melanesia dan tradisi melalui setiap generasi dan memberikan kekompakan pada masyarakat Melanesia secara bersama-sama,” kata PM Bainimarama.

“Ini merupakan hak istimewa dan suatu kehormatan bagi saya dan saya berbicara atas nama semua delegasi di sini, bahwa kita semua telah menciptakan ruang untuk berbagi dalam warisan budaya yang berbeda. Dan khusus Kanaky, anda telah menyambut kami dengan prosesi adat yang menunjukkan kekayaan budaya Melanesia.” lanjut Bainimarama.

PM Bainimarama menegaskan bahwa budaya dan tradisi Melanesia adalah hal yang membedakan Melanesia dari masyarakat lainnya di seluruh dunia. Ia menambahkan bahwa pekerjaan saat ini yang sedang dilakukan oleh MSG adalah untuk melindungi dan melestarikan pengetahuan tradisional Melanesia.

“MSG telah mengembangkan inisiatif di bawah perjanjian perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya untuk membuat kebijakan yang akan melindungi dan melestarikan budaya dan tradisi apakah itu ekspresi melalui cerita rakyat, lagu dan tari, pengetahuan, seni atau flora dan fauna,” kata PM Bainimarama.

Bainimarama menekankan untuk memberikan pengetahuan tradisional kepada generasi muda agar budaya dan tradisi Melanesia berkembang.

“Saya menekankan di sini bahwa pengetahuan tradisional adalah kekayaan intelektual dan salah satu yang tidak dapat dipelajari di sekolah. The Melanesian Arts Festival dan inisiatif lainnya untuk menangkap informasi budaya harus terus didorong. Kami sekarang memiliki teknologi untuk melakukan ini dan harus penuh memanfaatkan ini untuk keuntungan kami sehingga kekayaan budaya dan tradisi tetap hidup untuk generasi yang akan datang, “kata PM Bainimarama.

Dalam prosesi pembukaan secara adat ini, selain delegasi negara-negara MSG, hadir juga delegasi Indonesia sebagai observer yang dipimpin oleh Wakil Mentri Luar Negeri, Wardana bersama Michael Manufandu dan staff kedutaan Besar RI di Canberra, Australia. Juga hadir sebagai undangan khusus, delegasi West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) yang dipimpin oleh John Otto Ondowame. (Jubi/Adm)

History and background Yalimo version activist

Kabupaten Yalimo (IST)

Jayapura (2/12) - Backround and Historical Yalimo by Sebby Sambom, human rights (Human Rights), Papua, said Yali tribe historically is a human cannibal (cannibal) but also embrace the socialist ideology with great affection. Beriktu Yalimo backraund and historical versions of human rights activists
Through written records Sebby received tabloidjubi.com, Sunday (2/12) night called, in the history of human life in the land of Papua Yali tribe of cannibals are human. Yali tribe has been living since 2000 years ago in the land of cultures, in freedom and peace of Since God puts ancestors.
The tribe has a Tribal Religion Yali, and embrace the socialist ideology lovingly murnih among fellow human beings. Yalimo is the name Indigenous Territory, and the tribe or people Yali Yali. Yalimo means Sun. Ap Human Yalimuon meaning of the Rising Sun. Sunrise is very beautiful, and therefore should not be any mess.
Yali tribe in civilization, no other enemy of the tribe in Papua, which is mainly tribe-tribe in the central highlands of West Papua. For example, Tribe Huburla, Lani tribe, tribe Wendasi, Nduga Tribes, Tribes Damal and Amume, Ekari Tribes, Tribes Moni, Gem Tribes, Tribes Yonggal, Yali tribe Meek, Una Tribes, Tribes and Sub Ngalum His tribe.
Sebby said Yali customs people are just having enemies within the area of ​​their power. This hostility was not unfounded, as this happens only by a factor of internal social disease problems. That is, not an eternal enemy. Is a social disease problems arise because of the first factor of customary rights, two, Factor Women (Bring run another girl child or another man's wife), third, confiscation of livestock (pigs).
Yali tribal land territory knows no thieves, and all the wealth controlled freely. They also do not know the modern civilized through preaching mission of Christ since the 1960's, the area lands Yali people do not know the name of violence. Customary land Yali region in general is an area of ​​land of peace (Peace of Full Territory).
Historically Yali, Yali people do not recognize the Malay Indonesia, both in bayanganpun. Historical facts prove that the people of Indonesia and the Government of Indonesia has entered Territory Indigenous Lands Yali tribe in 2009, while the Yali had long known of the Western missionaries in 1960 and has been fostered by missionaries.
Moving on from that Sebby said Yali Indigenous communities (Indigenous Papuans of Yali) do not know Indonesia, and also never participated PEPERA (Treaty of Free) 1969. The right voice Yali people have never given to Indonesia since PEPERA. It is the same with the Right Voice of the new tribes receive the gospel of Christ, in the Middle Pegungungan, Papua. (Jubi / Musa)

Academic To Shed Light On Papua Massacre

United States cultural anthropologist Dr Eben Kirksey.

In 1998, United States cultural Anthropologist Dr Eben Kirksey, when he was a college exchange student, wit-nessed the massacre of more than 150 civilians by Indonesian troops in West Papua, reports the Catholic Leader.

Dr Kirksey will discuss this and other experiences in a talk at St Joseph's College Gregory Terrace on October 17 in conjunction with the publication of his new book Freedom in Entangled Worlds - West Papua and the Architecture of Global Power.

Brisbane archdiocese's Catholic Justice and Peace Commission (CJPC) executive officer Peter Arndt, who organised Dr Kirksey's visit, said it was important for Australians to be aware of the human rights violations occurring on a regular basis "right on Australia's doorstep".

Over the past decade, Mr Arndt has sought to support the indigenous West Papuans' struggle for independence. "It's still a very difficult struggle," he said.

"In the current year, it's obvious security forces are clamping down on anyone who challenges the status quo. Many arrests and human rights violations are occurring."

In March this year the CJPC formed part of a demonstration in King George Square to protest against the treatment of five West Papuan independence leaders.

The men were initially arrested after Indonesian military units had used violence against crowds gathered for the Third Papuan People's Congress in October 2011. A number of unarmed Papuans were killed.

FULL STORY Academic to shed light on massacre (Catholic Leader)

Source More: http://www.cathnews.com/news

Indonesia Masih Bangun Opini Buruk Tentang OPM

Johannes  Nugroho Wicaksono

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah gerakan perjuangan hak azasi rakyat West Papua. Tapi perjuangan tersebut dipojokkan oleh Indonesia melalui berbagai motif dan kedok. Seperti orang tak mampu, ktor, jijik, hingga separatis dan lain sebagainya.
Kali pihak Kepolisian Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih belum puas menjajah Papua. “Peta politik dan situasi di Papua selama ini dibangun oleh TNI/POLRI,” ungkap Semmuel warga Papua di Jayapura kepada Papua Reality, Selasa (7/8) siang. Menurutnya, kekerasan bersenjata di Papua, sebenarnya dikebiri oleh militer Indonesia. “Termasuk isu pelaku penembakan di Mulia (Kabupaten Puncak Jaya-red) dilakukan oleh orang Indonesia,” ungkap aktivis itu.
Pelaku kekerasan di Mulia, seperti yang dibahas dalam salah satu milis Papua, menyatakan  bahwa, tuduhan tersebut tanpa bukti. “Pelaku sandera dan penggeroyok siapa? Mana buktinya? Tidak ada bukti. Kalau bendera, pisau anak panah, itu bias dipalsukan,” terangnya.
Terkait dengan protes Semmuel tersebut, rekan aktivitis lainnya juga menilai Kabid Humas Polda Papua,  Kombes Pol Drs Johannes  Nugroho Wicaksono membangiun opini baru tentang kelompok OPM faksi Yambi di  Puncak Jaya. “Humas Polda itu orang apa, tidak tahu apa-apa di lapangan, p[aling kesimpulan pernyataannya,  pelaku lari ke hutan, pelaku lari ke hutan. Paling teriak begitu saja, kayak anak kecil mintah tolong,” tepisnya. Situasi demikian, sebenarnya Papua menanti tim Independen. “Mari kirim Tentara atau pasukan Internasional yang independen dan damai di tanah Papua. Bukan Militer Indonesia yang pojokkan aspirasi dan rakyat Papua,” tandasnya. (demmy)

Selamatkan Warisan Budaya Asmat

“Di Ujung Timur Nusantara, Tanah Papua tempatnya daerah berlumpur, rumah panggung jembatan kayu. Asmat daerah wisata, budayanya lukis dalam jiwa, ukir nyanyi, tari, pesta budaya, Asmat ooo…Asmat….dormomoo….”

JUBI --- Demikian sebuah lirikan lagu ciptaan Jimmy Sarkol yang dirilis oleh Flaminggo Group bersama group musik Abouwhim di Surabaya awal 2009. “Sungguh unik pesonamu, terkenal hingga manca negara. Asmat jadi situs warisan dunia. Museum budaya asmat juga ada di Eropa, (sebagai) saksi sejarah, asmat Dormomoo…..” demikian petikan syair lagu selanjutnya. Pesan lagu berjudul ‘Asmat Situs Warisan Dunia’ tersebut mengingatkan pembaca pada pelestarian Budaya Takbenda yang dimiliki oleh Orang Asmat. Kenangan lagu tersebut menyelipkan keberadaan budaya Asmat di antara budaya bangsa lain di dunia .
Pengakuan dunia atas penetapan status atas warisan dunia, sebelumnya dilatarbelakangi oleh upaya perlindungan dunia melalui World Heritage UNESCO PBB terhadap lokasi-lokasi yang berisi harta benda dari jaman mesir kuno, seperti kuil Abu Simbel dan Kuil Philae. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asmat, Donatus Tamot mengatakan, pelestarian budaya Asmat kini sedang diperjuangkan di tingkat dunia. “Harus mendapat pengakuan pelestarian ditingkat UNESCO,” ungkap Tamot. Pertemuan dan kesepakatan melalui World Heritage Convention (WHC) demi melestarikan alam dan situs sejarah dunia untuk kepentingan masa digelar pertama tahun 1965 di Amerika Serikat. Pertemuan tersebut berhasil membentuk International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang ditindaklanjuti dalam pertemuan PBB tentang Lingkungan di Swedia tahun 1972. Sejak saat itulah perhatian masyarakat dunia-internasional terhadap warisan dunia benar-benar diwujudkan dalam bentuk pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage - CCPWCNH) oleh negara-negara UNESCO di Paris.
Melihat perkembangan pelestarian situs-situs warisan dunia, seni ukiran, anyaman dan pentas budaya bagi orang Asmat belum terlambat. Karena, 10 tahun usai membentuk UCN, Uskup Agats, Mgr. Alfhonsius Sowada, OSC memelopori pesta budaya Asmat sejak tahun 1980/1981 silam. Sementara Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan konvensi pelestarian warisan dunia benda melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 1989 di Jakarta. Dari hasil keputusan di tingkat dunia tersebut, hingga kini Konvensi WHC UNESCO PBB telah berhasil mengesahkan 890 situs warisan dunia yang terdiri dari 689 situs warisan budaya dunia, 176 situs warisan alam dunia, dan 25 situs warisan alam dan budaya dunia. Sedangkan Negara Republik Indonesia telah menetapkan 7 situs warisan Dunia, yaitu Warisan Budaya Dunia yang terdiri dari Borobudur Temple Compounds (ditetapkan tahun 1991 dan terdaftar di UNESCO PBB dengan nomor 238/1991 – reg. 238/1991), Prambanan Temple Compounds (Reg. 239/1991), Sanggiran Early Man Site (Reg. 436/1996), dan warisan alam dunia yang terdiri dari Komodo National Park (N/608-1991), Ujung Kulon National Park (N/609-1991), Lorentz National Park (N/955-1999), dan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (N/1167-2004). Sedangkan warisan budaya tak benda masih belum jelas, termasuk situs warisan tak benda bagi Orang Asmat, yaitu budaya seni (pentas, seni ukir dan anyaman alami).
Mengenai warisan budaya, bersamaan dengan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia pada tahun 1972 silam, pernah muncul pandangan oleh beberapa negara tentang perlunya upaya perlindungan terhadap warisan tak benda. Warisan tak benda tersebut, UNESCO mulai memproklamirkan pada tahun 2001 atau setelah ada 19 usulan warisan budaya dunia takbenda. Tahun 2005 terhitung 90 karya warisan budaya dunia takbenda, yang disahkan oleh UNESCO - PBB. Sebelumnya tahun 2003, UNESCO - PBB memberlakukan konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda yang diratifikasi oleh 114 negara. Dalam Konvensi tersebut, dijelaskan maksud budaya takbenda, terdiri dari budaya lisan, cerita termasuk bahasa, seni pentas (tari-tarian), adat-istiadat, kebiasaan masyarakat (adat), pengetahuan semesta dan alam, serta kerajinan tradisonal seperti ukiran dan anyaman khas daerah tertentu, termasuk Asmat. Namun Budaya Asmat hingga kini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan berbagai alasan teknis dan pertimbangan tertentu.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan istilah Intangible Cultural Heritage (ICH) melalui Peraturan Presiden (PP) nomor 78 Tahun 2007, tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Sementara Pemerintah Indonesia telah menetapkan Wayang sebagai warisan budaya dunia takbenda di Indonesia (2003) dan Keris (2005). Sedangkan Batik Indonesia – Jawa ditetapkan (30 September 2009) dalam daftar representatif budaya takbenda warisan manusia (Representatif List of Intangble Cultural Heritage) bersama dengan Wayang, Keris (4 November 2008) dan Education and Training In Indonesian Batik Intangble Culture Heritage (1 Oktober 2009). Lalu ukiran dan tarian khas Asmat? Di sinilah harapan bagi Orang Asmat, agar budaya khas daerah Asmat juga harus diratifikasi sebagai sebuah situs warisan dunia takbenda.
“Kalau tidak, manfaat dari budaya daerah ini akan sia-sia, jadi seharusnya pelestarian melalui pengakuan dunia internasional ini harus diperjuangkan sampai tuntas,” ujar Erick Sarkol Kurator Museum Budaya Asmat. Pengakuan status pelestarian tersebut akan memuat tanggung jawab bersama, ketimbang kerja keras kelompok atau golongan tertentu. Lantas keberadaan Museum Budaya Asmat, sementara ini nampak seperti tugas dan tanggungjawab Keuskupan Agats, Asmat Papua. “Bila dikelola dengan baik, sebenarnya hasil budaya Orang Asmat ini bisa mendatangkan keuntungan rupiah,” terang pekerja Museum Budaya Asmat selama 30-an tahun itu. Erick Sarkol menceritakan, hasil kunjungannya di beberapa negara Eropa, Amerika dan belahan dunia di Asia, menjadi pelajaran agar upaya pengakuan Budaya Asmat di mata Dunia Internasional itu segera dipercepat. “Sementara yang kami pertahankan (di museum Budaya Asmat di Agats) hanya berupa koleksi karya ukiran terbaik dari masyarakat, dan sebagai sumber pengetahun para tamu, kunjungan atau undangan lainnya dari luar asmat,” katanya. Bila pengakuan status budaya Asmat di mata dunia itu terealisasi, maka ribuan pengusaha ukiran dan anyaman khas Asmat akan menjamur melalui sentra-sentra seni ukir dan anyaman di Asmat. Tetapi secara umum, seperti yang dikatakan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Asmat, bahwa dibalik segala kebanggaan dan potensi Budaya Asmat, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Kendala yang sama juga dialami oleh, Marine Mega Diversity of Indonesia merupakan sumber kluster terbesar di Raja Empat (Sorong), Taka Botarate, Wakatobi dan lainnya. Bali sebagai warisan budaya dan alam dunia, juga mengalami penundaan penetapannya (pengakuan internasional), setelah dinilai kurang dokumen nominasi tertentu. “Belum lagi usulan situs budaya dari Tana Toraja, Nias dan lainnya di Indonesia, semuanya menghadapi persoalan rumit yang membutuhkan langkah terpadu dari seluruh pihak terkait,” terang Tamot belum lama ini.
Meskipun belum diakui dunia Internasional melalui Unesco, namun patut dipikirkan juga bahwa setelah ditetapkan tidak lantas dibiarkan dan dunia akan menjaganya (pelestariannya). Maka situs warisan dunia, baik benda maupun takbenda harus disadari, bahwa pengusulan pengakuan ke tingkat Dunia melalui WHC UNESCO- PBB adalah membangun komitmen internal di muka publik Internasional untuk menjaga situs warisan benda maupun takbenda yang dimiliki.
Peringatan ini mengingatkan bahwa kondisi di lapangan yang terjadi setelah pengakuan atau setelah diratifikasi oleh WHC UNESCO PBB di waktu mendatang. Salah satu bukti, menunjukkan tekanan begitu besar terhadap beberapa Taman Nasional yang terdaftar sebagai Situs Warisan Alam Dunia. Bahkan Kluster Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) terancam masuk kedalam Warisan Dunia berstatus ‘dalam bahaya’. Pembangunan jalan di dalam Taman Nasional, perambahan hutan dan lain-lain. (JUBI/Willem Bobi)