 |
| Ilustrasi PT Freeport. |
Deklarasi dan pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Choir Syarifuddin (Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Sehat), Dawax F (Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia), Chairul R (Sekretaris GM Warga Jaya), A Yani Panjaitan (Ketua Umum ISARAH/Ikatan Sarjana Alwasliyah), Munir Jalil (Generasi Muda Kiara), Andesti (Generasi Muda Pembangunan), Jonson S (Wakil Ketua Umum Fokusmaker), Mujahidin (Ketua Umum SIRA/Solidaritas Indonesia Raya), Arnold U (Ketua Umum HIPMAS Papua/Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua), Syamtomagola (Ketua FPM/Front Pemuda Maluku), Zulfidar (Ketua Umum GPS Kalbar) dan Supriyanto (Ketua Umum GPS DKI).
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani seusai Diskusi Diskusi bertajuk "Keterbukaan Informasi Kontrak Karya Freeport, sebagai Penyadaran dan Pemahaman Kedaulatan Indonesia" yang berlangsung di Aston Epicentrum Sabtu (11/8) lalu, para pemuda melihat Indonesia harus berdaulat dalam bidang energi, pertambangan dan sumberdaya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai amanah UUD 1945.
Mereka juga menolak dengan tegas perpanjangan kontrak karya PT Freeport di tanah Papua karena sangat bertentangan dengan cita cita proklamasi, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tujuan negara yang harus mensejahterakan dan memandirikan Indonesia.
Dalam pernyataan sikap tersebut juga disampaikan PT Freeport harus bertanggungjawab atas segala proses peralihan dan penyerahan tambang emas di tanah Papua dengan itikad baik baik dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Para pemuda tersebut juga meminta agar para pemangku kebijakan di negara ini turut membantu dan memperkuat tekad dan pernyataan sikap tersebut demi Indonesia yang mandiri, berdaulat dan bermartabat. (dat03/rel/wol)
