 |
| Mantan Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi. (Ist) |
JAKARTA, RIMANEWS - Di penghujung 2011 ternyata cukup banyak pekerjaan
rumah pemerintah yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah soal
konflik di Papua.
Jika tidak ada niat serius dari pemerintah untuk segera
menyelesaikan konflik di daerah tersebut, bukan tidak mungkin gerakan
masyarakat di Papua bisa berujung pada permintaan referendum.
"Kalau yang mengurus saja tidak membereskan masalah Papua ini, lama
kelamaan ini akan semakin rusak karena gerakan itu adalah bagian dari
sisa perang dingin. Sehingga kalau ditindak katanya melanggar HAM, tapi
kalau tidak ditindak bukan tidak mungkin akan ada referendum," kata
mantan Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi.
Hal itu dikatakan Hasyim di acara refleksi akhir tahun di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2011).
Saat ini, pemerintah sudah membentuk Unit Percepatan Pembangunan
Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mencari dan menyelesaikan berbagai
permasalahan di Papua. Namun, Hasyim menilai jika hanya tim ini saja
yang bekerja tentu tidak cukup membantu.Menurutnya, perlu ada gabungan masyarakat sipil (civil society) yang
bersama-sama bekerja membangun Papua yang samai sejahtera. "Oh bukan,
tim ini tetap jalan, tapi partisipasi civil society itu harus
ditegakkan," katanya
Civil society yang dimaksud bisa berasal dari ormas dan orpol
kemudian legislatif dan yudikatif. Selain itu Hasyim juga berharap MPR
bisa memanggil presiden dan memastikan bahwa negara ini tdk boleh
dilepaskan."Papua jangan dianggap enteng, karena diam-diam dia bisa referendum," pesa Hasyim yang mengenakan baju koko putih.
Hasyim memperingatkan pemerintah, masalah Papua ini adalah masalah
kritis dan peluang daerah tersebut melakukan referendum sangat besar.
Oleh karena itu pemerintah harus serius menyelesaikan masalah Papua.
"Iya (arahanya referendum) karena ini sudah kritis. Sebentar lagi
referendum dan jika sudah diakui lebih dari 100 negara secara mendadak,
maka Inonesia tinggal kebingungan," pesannya.(yus/dtk)
