JUBI --- Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai penembakan terhadap seorang narapidana Lembaga Pemasyaratan Klas II A Abepura, Miron Wetipo menandakan polisi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dilapangan.

Demikian disampaikan ketua Komisi A DPR Papua, Magai saat dikonfirmasi JUBI, Selasa (7/12) siang. Menurutnya, seharusnya polisi tidak langsung mengambil tindakan tembak ditempat terhadap warga. Tindakan tersebut langgar aturan yang berlaku.

“Bagi saya polisi jangan langsung main tembak  ditempat. Itu manusia yang punya harga diri dan patut dihormati, dijaga dan lindungi. Miron Wetipo kan bukan pelaku penembakan Nafri jadi jangan langsung ditembak ditempat.”

Lanjut Magai, tindakan penembakan yang dilakukan aparat keamanan tak bisa menyelesaikan persoalan Papua. Sebaliknya, mempersulit penyelesaian masalah. Tak hanya itu, tindakan ini melanggar prosedur. Kondisi ini membuat mengakibatkan Negara tidak aman dan terus dituntut rakyat.

Dia menambahkan, kedepan DPRP akan berpikir untuk membentuk pansus khusus yang membahas soal pelanggaran HAM. Pansus ini dapat membahas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sampai saat ini.

Sebelumnya Kapolresta Jayapura, AKBP Imam Setiawan menuturkan, Miron ditembak karena melakukan perlawanan bersama empat orang rekannya terhadap aparat tim gabungan Polisi/TNI dan densus 88 Polda Papua. Saat itu tim gabungan tesebut melakukan penyisiran disalah satu rumah milik warga di kawasan BTN Puskopad, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (3/12) pekan lalu.
Kejadian ini menyebabkan narapidana dan tahanan mengamuk dan merusak fasilitas kantor LP Abepura. Akibatnya, lima orang tahanan dan narapidana ditangkap dan ditahan polisi di Polda Papua. Hingga kini mereka masih mendekam dibalik jeuruji besi Polda Papua. (Musa Abubar)

Diaz : Bebaskan Papua Dari Penembakan Warga Sipil

JUBI --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Daerah Pemilihan Papua, Diaz Gwijangge, mengemukakan bahwa umat Kristiani akan segera merayakan Natal 2010 dan Tahun 2011. Oleh karena itu, memasuki Natal yang merupakan hari besar umat Kristiani, sebaiknya Papua bebas dari penangkapan dan penembakan warga sipil.


“Bulan Desember dan memasuki Hari Natal sebaiknya Papua tidak dijadikan ajang penangkapan dan penembakan warga sipil. Wilayah itu harusnya ditetapkan sebagai tanah damai,” ujar anggota Komisi X DPR RI Diaz Gwijangge, kepada JUBI di Jayapura, Senin (6/12).

Penegasan itu dikemukakan Diaz yang juga legislator dari Partai Demokrat menyusul meningkatnya aksi penembakan terhadap sejumlah warga di sejumlah wilayah di Papua.

Diaz mencontohkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Jayapura, pada 20/11 ada sekelompok orang bersenjata tiba-tiba menembaki warga di daerah Gunung Timei, Daerah Administratif Kampung Nafri, Kota Jayapura.

Seorang warga, Riswandi Yunus, meregang nyawa akibat tertembus timah panas pada dada hingga tembus ke punggung. Sementara itu, pengemudi taksi, Baharudin (45), dilaporkan menderita luka-luka akibat ditembak telapak tangan sebelah kanan.

Begitu pula Zainal (9), pelajar SDN 2 Bucen, Kotaraja, dikabarkan menderita luka tembak pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan luka lecet pada bagian dada.

Warga lainnya, Alex Nongga (32), tertembak pada bagian lengan tangan sebelah kanan, luka lecet pada muka dan hidung. Begitu juga Saharia Bowo (38), ibu rumah mengalami luka lecet pada kedua lutut. Diaz menegaskan, penangkapan, penahanan, dan penembakan warga tidak pernah menyelesaikan masalah.

Karena itu, ia meminta semua pihak melihat setiap permasalah dengan jelih dan menanganinya dengan pendekatan kemanusiaan, bukan keamanan. “Masyarakat tidak serta merta menjadi kambing hitam atas setiap aksi penembakan. Saya minta agar kasus seperti yang terjadi di Kampung Nafri tidak terulang lagi,” tegas Diaz.

Diaz juga menyoroti insiden tewasnya Miron Wetipo, napi yang melarikan diri dari LP Klas IIA Abepura. Ia dikabarkan tewas saat terjadi baku tembak antara kelompok bersenjata dengan anggota TNI di Tanah Hitam, Abepura Jayapura, Jumat (3/12) lalu.

Sebelum peristiwa penembakan itu terjadi, diberitakan pada hari yang sama aparat keamanan diberondong peluru orang tak dikenal sekitar 50 meter dari rumah Dani Kogoya.  Dani disebut-sebut sebagai otak di balik penyerangan warga di Kampung Nafri, 20 November lalu. Dugaan itu diperkuat dengan ditemukannya sejumlah dokumen terlarang milik OPM di rumahnya saat operasi aparat keamanan.

Dalam penggerebekan di rumah Dani, aparat keamanan juga menahan delapan orang, yakni Yus Jikwa, Itok Tabuni, Elmin Jikwa, Lani Borna, Maluk Tabuni, Nalius Jikwa, Matius Sieb, dan Kagoyanak Jikwa. Diaz menyangkan terjadinya insiden penembakan terhadap warga sipil. Padahal, mereka adalah warga kecil yang bermukim di pinggiran kota.

Menurutnya, ada sesuatu yang janggal karena 1 Desember yang disebut-sebut menjadi HUT OPM dibesar-besarkan sehingga menjustifikasi pihak aparat keamanan melakukan pengeledahan dan penangkapan warga sipil. ”Insiden itu melukai masyarakat kecil yang mendambakan kedamaian. Saya berharap agar bulan Desember ini Papua dijadikan tanah damai. Tak perlu lagi ada penangkapan maupun penembakan warga sipil. Biarkan masyarakat merayakan Natal dalam suasana damai dan tentram,” kata Diaz. (Eveerth Joumilena)

DAP Pertanyakan Penyisiran Di Abepura

JUBI --- Dewan Adat Papua (DAP) menilai penyisiran yang dilakukan aparat kemanan disekitar kawasan  Tanah Hitam, Abepura, Papua, sejak  Kamis (2/12) dan Jumat (3/12) kemarin, sangat tidak beralasan. “Penyisiran itu dalam rangka apa? Apakah mereka terlibat dalam kasus Nafri?," ujar Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut, kepada JUBI, Sabtu, (4/12).

Menurut Forkorus, semestinya pihak aparat harus menyelidiki sebelum melakukan operasi dan tidak mudah main tembak begitu saja. “Apakah tenembak itu sebuah langkah  terakhir atau apakah itu sesuai prosedur ?," tanyanya.
Sebelumnya pada Jumat (3/12) dini hari, aparat keamanan TNI dari Komando Resor Militer 172/Praja Wirayakhti di Bawah Kendali Operasional (BKO) Kepolisian Resor Kota Jayapura melakukan penyergapan di salah seorang rumah warga berinisial DK selain berhasil menahan delapan orang, juga ditemukan puluhan amunisi yang diduga milik kelompok bersenjata.
Adapun nama-nama delapan orang  yang diamankan adalah Nius Kogoya, (23 tahun), Ito Tabuni (23), Elimin Jikwa (27), Lani Boma (24),Maluk Tabuni (21), Lambertus Siep (21), Nalius Jikwa (26), dan seorang dicurigai sebagai pendeta.

Kapolresta Jayapura,  Imam Setiawan mengatakan, penyisiran dilakukan terkait kasus penembakan yang terjadi di Nafri Minggu (28/11) lalu. Penembakan itu menewaskan seorang warga dan 4 luka. Riswandi Yunus (35) tewa di tempat mengenai leher kiri. Sementara Fernal Nongka (10), tertembak di dada kiri dan kanan, Alex Nongka (40) di lengan kanan bagian atas, dan Baharudin (49) serta Dian Novita di tangan kanan. (Timo Marten)

Komnas HAM Akan Investigasi Penembakan Terhadap Napi

JUBI --- Wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua di Jayapura, Matius Murib menyatakan, pihaknya akan melakukan investigasi mendalam terkait kasus penembakan terhadap seorang narapidana Lapas Abepura, Jumat (3/12).

“Kami akan lakukan investigasi mendalam untuk menyelesaikan kasus ini,” ujar Murib kepada JUBI, Sabtu (4/12).Ia mengatakan, Komnas HAM saat ini masih mendengar laporan dari sepihak. Karena itu, melaui investigasi anti akan mengetahui penyebab sebenarnya kasus penembakan terhadap Miron Wetipo. “Mengapa penembakan itu terjadi kemudian mengapa ia langsung ditembak perlu diketahui. Tidak bisa kita dengar Polisi saja, korban dan saksi mata juga perlu dimintai keterangan,” ujarnya.

Mestinya ungkap Murib, permasalahan Napi tak perlu diselesaikan dengan peluru tajam. Tetapi, harus mengedepankan mediasi. Karena itu dalam mengusut tuntas kasus penembakan tersebut pihaknya akan mempertemukan narapidana dan otoritas Lapas untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

“Bagi kami siap untuk selesaikan masalah itu. Tapi harus kedua pihak yang betikai harus ada kesepakat untuk duduk bersama, selanjutnya kami akan kami  akan mengambil langkah,” katanya.

“Kemarin kami datang ke LP setelah dihubungi oleh Kepala kementrian hukum dan HAM tapi kami tidak bisa bicara dengan narapidana yang bertikai. Mereka usir saya jadi saya pulang,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua, di Jayapura, Nazarudin Bunas mengatakan, konflik di Lembaga pemasyarakatan Abepura sepenuhnya diserahkan untuk diselesaikan oleh Komnas HAM Papua.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua di Jayapura, Nazarudin Bunas mengatakan, pihaknya tak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan kasus penembakan napi. “Saya tidak bisa komentar banyak soal kasus penembakan itu karena saya tidak ada dilokasi. Kasus ini bisa langsung dikonfirmasikan saja ke polisi karena mereka yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP),” kata Bunas. (Musa Abubar)

Karma dan Tabuni Dituding Dalangi Kericuhan Tahanan

JUBI --- Kapolresta Jayapura, AKBP Imam Setiawan menyatakan Tahanan Politik (Tapol) Buchtar Tabuni dan Filep Karma sebagai dalang dalam kericuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  Abepura, Jumat, 3 Desember 2010.

“Karma dan Tabuni sedang ditahan di Polda Papua. Keduanya akan menjalani pemeriksaan terkait kericuhan di Lapas kemarin sore,” kata AKBP. Setiawan.  saat dikonfirmasi JUBI di Jayapura, Sabtu (4/12) pagi. Setiawan juga mengatakan, jika Tabuni dan Karma otak dibalik kerusuhan itu, mereka akan dipidanakan karena memimpin sejumlah tahanan dan narapidana yang melakukan tindakan anarkis.

“Jika mereka didapati pemicu kerucuhan itu maka akan diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.” Sementara mereka akan masih memintai keterangan terkait konflik tersebut. Kericuan di Lapas Abepura itu ditengarai tewasnya Miron Wetipo, seorang napi yang ditembak aparat kepolisian dan TNI serta Tim Densus 88 Polda Papua yang sedang melakukan penyisiran di wilayah BTN Puskopad Abepura, Jumat (3/4) kemarin siang.


Sebelumnya pada Jumat (3/12) dini hari, aparat keamanan TNI dari Komando Resor Militer 172/Praja Wirayakhti di Bawah Kendali Operasional (BKO) Kepolisian Resor Kota Jayapura melakukan penyergapan di salah seorang rumah warga berinisial DK selain berhasil menahan delapan orang, juga ditemukan puluhan amunisi yang diduga milik kelompok bersenjata. Adapun nama-nama delapan orang  yang diamankan adalah Nius Kogoya, (23 tahun), Ito Tabuni (23), Elimin Jikwa (27), Lani Boma (24),Maluk Tabuni (21), Lambertus Siep (21), Nalius Jikwa (26), dan seorang dicurigai sebagai pendeta.

Sebelumnya seorang warga berstatus narapidana atas nama Miron Wetipo (23 tahun) yang diduga salah satu anggota kelompok pengacau keamanan, tewas tertembak anggota TNI/Polri yang sedang melakukan penyisiran di pegunungan belakang kompleks BTN Puskopad, Awiyo, Abepura, Jayapura. Ke-delapan orang tersebut masih ditahan di Mapolresta Jayapura dalam tahap pemeriksaan, sedangkan korban Miron Wetipo setelah tertembak langsung dibawa ke RS Bhayangkara. (Musa Abubar)

Napi Ditembak, Lapas Abepura Ricuh

Lokasi Lapas Abepura (Everth)

JUBI  ---  Sejumlah warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II A Abepura, Papua kembali ricuh. Kericuhan dipicu oleh penembakan seorang narapidana oleh anggota TNI dalam penyisiran yang dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polresta Jayapura dan Polda Papua, Jumat (3/12) siang tadi.

“Kami marah karena rekan kami ditembak oleh TNI. Kenapa mereka tidak berikan tembakan peringatan kearah kaki,” kata seorang Napi yang tak mau menyebutkan identitasnya kepada JUBI saat dikonfirmasi, Jumat (3/12) di Jayapura.

Dari informasi yang diperoleh, sekitar pukul 12.00 WIT lima orang narapidana berhasil kabur dari Lembaga. Mereka adalah John Wandik, Urbanus Mabel, Marnus Togodli, Paro Kosay, Yohanes Elopere, dan Miron Wetipo. Kelima tahanan tersebut kabur lalu menuju sebuah rumah di BTN Puskopada Abepura. Disana mereka melakukan penyerangan dengan menggunakan peralatan tradisional yakni, jubi dan panah terhadap aparat kepolisian dan TNI serta Denintel yang sementara melakukan penyisiran. Polisi berusaha terus melerai namun mereka terus menyerang. Dengan demikian TNI dan Polisi mengambil sikap tegas dengan menembak langsung. Sikap tembak yang diambil Polisi dan TNI menewaskan satu narapidana yakni Miron Wetipo. Sementara tiga rekannya berhasil melarikan diri. Satunya lagi ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan di Polresta Jayapura.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Liberti Sitinjak membenarkan kericuhan di LP yang baru saja terjadi. “Ya, benar ricuh tapi saya tidak bisa komentar banyak karena sementara lagi swiping dan selesaikan masalah. Warga binaan ricuh karena rekan mereka ditembak,” ujarnya kepada JUBI saat dikonfirmasi. (Musa Abubar)

Kehadiran Pos Militer Harus Menjamin Keamanan Warga

JUBI --- Rencana akan dibangun pos penjagaan Di kawasan Kwamki Lama,Timika ditanggapi serius oleh Saul Wanimbo, dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika. dengan meminta agar sekiranya  pos tersebut yang akan dibangun harus benar-benar menjamin keamanan warga.

”Kenyataan yang ada selama ini, TNI maupun Polri di Papua tidak memberikan keamanan dan kenyaman bagi warga setempat,” ujar Saul Wanimbo, di Mimika, Jumat (3/12). SKP menilai,  penambahan pasukan serta penempatan pos dan pembukaan pos militer di Kwamki lama menyelesaikan berbagai persoalan. Ia menekankan persoalan utama yang nampak adalah penangganan konflik horizontal di Kwamki lama maupun aksi penganiayaan masih terjadi di Tingginambut Puncak Jaya Papua.

Dalam penangganan daerah Konflik di Papua, SKP Timika menyampaikan 3 hal. Diantaranya, pertama, Pembukaan pos koramil maupun pos polisi/Polsek yang menjamur di tingkat distrik atau kecamatan harus  berfungsi efektif. Kedua, kehadiran pos tak hanya berfungsi aktivitas rutin kantor, tetapi mampu menunjukkan jaminan keamanan dan kenyaman masyartakat di muka publik. Ketiga, TNI/POLRI harus menjelaskan program penangganan konflik kepada elemen masyarakat maupun khalayak umum sehingga bisa dipahami bersama. ”Program atau rencana kerja bisa dikerjakan bersama masyarakat. Bila ada jaminan keamanan kepada masyarakat, saya pikir tidak perlu ada pos-pos militer di sini. Kalau pos-pos militer ini belum mampu menjamin keamanan masyarakat, lebih baik tidak usah buka pos,” paparnya.

Ia menambahkan rencana pembukaan pos militer di Timika belum direspon baik oleh masyarakat. ”Kehadiran aparat militer selama ini jarang berkoordinasi dengan masyarakat setempat,” imbuhnya.
Justru kehadiran militer tanpa kompromi kepada masyarakat katanya, akan menimbulkan berbagai persoalan seperti keamanan dan kenyaman sosial serta terhadap lingkungan sekitarnya.  TNI/Polri sebelumnya merencanakan pos koramil dan Polsek di Kwamki Lama Timika, belum lama ini. (Willem Bobi)

Penyisiran di Abe, Satu Tewas Tertembak

JUBI --- Penyisiran yang dilakukan oleh tim gabungan Polresta Jayapura bersama satgas  TNI Korem 751 dan dibackup oleh Denintel siang tadi, Jumat (3/12) menangkap delapan orang warga. Satu warga lainnya ditembak mati oleh tentara.

Menurut Kapolresta Jayapura, AKP Imam Setiawan, warga yang tewas ditembak itu melakukan perlawanan bersama empat orang rekannya. Mereka adalah narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Abepura. “Lima napi ini kabur lalu pergi ke rumah yang sementara  kami geledah di sekitar BTN Puskopada Abepura,” ujarnya.

Ketika  mereka tiba dirumah itu, lanjut dia, mereka melakukan penyerangan dengan Polisi dan TNI.  TNI dan Polisi berusaha melerai namun tak bisa mengendalikan. Perlawanan antara mereka  dengan aparat kemanan semakin sengit akhirnya seorang anggota TNI langsung menembak mati salah satu napi.

Setiawan menambahkan, penyisiran yang dilakukan terkait kasus penembakan yang terjadi di Nafri sejak Minggu (28/11) lalu. Penembakan di wilayah Kampung Nafri, Jayapura, menewaskan seorang warga dan melukai empat lainnya. Riswandi Yunus (35) tertembak di leher kiri dan tewas seketika di tempat kejadian. Korban lainnya adalah Fernal Nongka (10), tertembak di dada kiri dan kanan, Alex Nongka (40) di lengan kanan bagian atas, dan Baharudin (49) serta Dian Novita di tangan kanan.

“Kerena mereka melawan dan terus menyerang kami maka langsung TNI tembak ditempat,” ujarnya.  Narapidana yang tewas ditembak tentara itu diketahui bernama Miron Wetipo.  Tiga rekan lainnya berhasil melarikan diri sementara  satu ditangkap dan ditahan.  Kapolres belum lagi menyebutkan nama delapan orang beserta satu napi yang ditangkap karena masih menjalani pemeriksaan.

Hingga berita ini diturunkan satu napi dan delapan warga yang ditangkap sejak pagi tadi masih menjalani pemeriksaan di Markas Polresta Jayapura, Papua.

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Letkol Czi. Harry Priyatna menyatakan, pihaknya tak bisa berkomentar banyak soal kasus penembakan itu. “Kami serahkan saja ke Polisi. Kasus ini bisa langsung di konfirmasikan ke Kapolresta Jayapura karena tadi beliau yang pimpin pasukan,” katanya saat dikonfirmasi JUBI.

Pagi tadi, polisi berhasil menangkap delapan orang warga sipil yang berdomisili di sekitar kawasan tanah hitam Abepura. Menurut informasi yang diperoleh JUBI, mereka ditangkap saat hendak pergi ke kebun. (Musa Abubar)

Polisi Waspadai Ulang Tahun Papua Merdeka

INILAH.COM, Jakarta - Kepolisian Daerah Papua menyiapkan pengamanan wilayah provinsi tersebut menjelang peringatan berdirinya Organisasi Pepua Merdeka (OPM) 1 Desember mendatang.

"Tentu Polres setempat lebih meningkatkan upaya deteksi dan melakukan kegiatan pencegahan-pencegahan, untuk meberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana, di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (29/11/2010).

Pengamanan situasi di wilayah Papua akan dikendalikan oleh Polda setempat, dibantu jajaran Polres dan Polsek di bawahnya. Perlunya penambahan pengamanan dari Mabes Polri, kata Yoga, akan melihat dari perkembangan situasi di lokasi tersebut. "Tentu Polda Papua mempunyai penilaian tentang situasi, apakah Polda memerlukan bantuan," imbuhnya.

Peningkatan pengamanan saat peringatan hari terbentuknya organisasi separatis di Papua itu, dikarenakan adanya penembakan terhadap warga oleh kelompk sipil bersenjata di Kecamatan Abepura, Jayapura, Minggu (28/11/2010). Peristiwa itu mengakibatkan empat warga sipil tertembak, dan satu di antaranya tewas dengan luka tembak dibagian dada. Polri belum mendapatkan hasil penyelidikan dari peristiwa penembakan ini, apakah dilakukan oleh kelompok separatis atau murni kriminal umum. "Motif belum diketahui," kata Yoga. [TJ]

Pertamina somasi Freeport soal tender BBM industri

JAKARTA: PT Pertamina (Persero) melayangkan surat protes (somasi) kepada PT Freeport Indonesia, terkait tender pengadaan bahan bakar minyak (BBM) industri jenis high speed diesel (HSD/solar) sebesar 30.000-44.000 kiloliter (KL), dengan estimasi nilai kontrak US$340 juta.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun mengungkapkan tender pengadaan BBM yang diadakan oleh perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu dinilai sangat tidak fair bagi perseroan. "Yang menjadikan Pertamina protes itu karena dinyatakan tidak commercially competitive, padahal kami merasa tidak diberi kesempatan oleh mereka [Freeport] untuk mengikuti tender tersebut," tutur dia, hari ini.

Selain itu, dia menambahkan untuk tender dengan nilai sebesar US$340 juta itu, juga tidak dilakukan process aanwijing, technical meeting, atau bahkan site visit, sehingga secara langsung memberikan keuntungan kepada existing customer yang sudah memiliki pengetahuan lebih mendalam perihal operasional di lokasi tambang Freeport. "Tidak adanya keseragaman periode acuan MOPS [untuk menentukan patokan harga BBM], tentunya tidak dimungkinkan untuk dilakukan perbandingan secara fair."

Harun menjelaskan pengumuman tender tertutup untuk bahan bakar minyak Freeport itu hanya berupa undangan yang dikirimkan melalui email ke Pertamina Contact Center. Sementara itu, lanjut dia, Pertamina dinyatakan kalah dalam tender tersebut pada 13 Agustus 2010. "Pertamina dinyatakan not commercially competitive, padahal kami kan sudah terbukti dengan mampu memasok BBM ke PT Newmont Nusa Tenggara. Kami menunggu tanggapan somasi itu dari Freeport," tutur Harun. (gak)

Amerika Minta Klarifikasi Soal Video Kekerasan TNI di Papua

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Washington meminta klarifikasi pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan TNI di Papua yang sempat tersebar di internet dalam format video. Rabu (24/11) Duta Besar Amerika meminta penjelasan hal tersebut kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

"Mereka perlukan informasi ini untuk menjelaskan pada Washington," ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, kepada wartawan seusai menemui duta besar itu di gedung Kementerian Pertahanan, Rabu (24/11). Seperti diketahui, Pengadilan Militer III-19 Jayapura memvonis hukuman 7-5 bulan penjara kepada empat anggota TNI yang terlibat kasus video penganiayaan terhadap sejumlah warga Papua di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya.

Purnomo menjelaskan, dalam pengambilan keputusan itu, majelis hakim dari Mahakamah Militer tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Keputusan tersebut diambil berdasarkan empat alasan. Pertama, tindakan kekerasan itu bukan perintah dari komandan ataupun satuan, sehingga bukan sesuatu yang sistemik.

Kedua, tindakan tersebut masuk dalam kategori tindakan indisipliner, bukan dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiga, tidak ada saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. "Saksi utama hanya dari video itu," katanya.

Dalam pertemuan itu, dijelaskan pula tentang video kedua yang menunjukan adanya kekerasan terhadap warga Papua terutama pada bagian kotekanya. "Kita sudah cek ke Mabes TNI dan pihak terkait, ini dua gambar yang berbeda," ujar Purnomo.

Gambar tersebut tidak ada kaitannya dengan video yang pelakunya sudah mendapatkan vonis tersebut. Pakar Teknologi Informasi, Roy Suryo, sudah memastikan hal tersebut. "Kita tidak tahu diambilnya dimana. yang melakukan itu tidak jelas apakah itu oleh militer atau bukan, seragamnya tidak jelas," kata Purnomo.

Namun, jika pihak Amerika mempunyai data-data atau informasi baru, pihaknya menerima masukan apapun. Sampai saat ini pihaknya terus melakukan penyeledikan apakah video kedua itu merupakan rekayasa atau benar-benar dilakukan oleh prajurit TNI.

Presiden Harusnya Dialog

Jayapura [PAPOS] - Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua hari di Papua diharapkan bisa menyelesaiakan masalah-masalah rakayat Papua, untuk itu seharusnya dalam kunjungan presiden kali ini diagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua.

Menurut Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Daerah (LAKEDA), Lamadi de Lamato, kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jayapura diharapkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanda Tanya dalam masyarakat Papua selama ini.

“ Sekarang masalah Papua sudah mulai hangat ditingkat Internasional, mulai dari masalah pelanggaran HAM, Kasus video kekerasan, dari ketika mahasiswa sampaikan aspirasi pada Dubes Amerikan tentang permintaan referendum beberapa waktu lalu,” kata Lamadi kemarin di Jayapura.

Lamadi Lamato lebih jauh mengatakan, momen kedatangan Presiden SBY di Jayapura sangat tepat terutama dalama member pencerahan kepada masyarakat yang selama ini bingung dengan berbagai persoalan yang terkesan tidak ada penyelesaian serius.

“ Bahkan akibat dari persoalan Papua yang terkesan tidak ada penyelesaian terhadap masalah-masalah yang terjadi Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Agus Alua beberapa waktu lalu dalam HUT MRP ke-5 mengatakan bahwa pelaksaan Otonomi Papua gagal sehingga pihaknya akan meminta Undang-Undang Federal bagi Papua bukan lagi Undang-Undang Otonomi khusus. Inikan sudah membuat masyarakat cukup bingung,” kata Lamadi.

Untuk itu dalam kunjungan Presiden di Papua ini, lanjut Lamadi SBY harus bisa memanggil semua unsure pemerintahan di Papua mulai dari Gubernur, Legislatif (DPRP/DPRD) dan MRP untuk duduk bersama dan saling bergandengan tangan untuk membangun Papua.

“ Selama ini kita tahu kalau Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan MRP sepertinya jalan sendiri-sendiri dalam kebijakannya. Akibatnya rakyat yang jadi korban. Bingung harus ikut yang mana,” terang Lamadi.

Bahkan menurutnya, janji pemerintah untuk mengevaluasi UU Otsus Papua sesuai Ramadhan lalu, juga sampai saat ini tidak terbukti , padahal semua pihak, terutama rakyat kecil menunggunya. “ Harus diingat , dikalangan rakyat kecil dalam setiap aksi demonstrasinya selalu menganggap Otsus gagal. Hanya elit politik dan pejabat saja yang menjadi senang dengan uang Otsus yang triliunan rupiah,” paparnya.

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, sejauh ini masyarakat Papua mengalami marjinalisasi dan diskriminasi.

Menurutnya, masyarakat Papua dikorbankan dalam pola pembangunan yang gagal sejak Orde Baru, menjadi subyek yang lemah secara politik dan edukasi serta pemerintah pusat selalu menutup kemungkinan dialog.

Kasus video kekerasan, yang dilakukan anggota TNI dan kegagalan memberikan keadilan atas kasus tersebut, merupakan sebuah contoh kecil dari modus pengabaian hak-hak setiap anggota masyarakat di Papua.

''Pemberian otonomi khusus sejak 2001 terbukti gagal menghalau atau meminimalisir problem-problem. Yang terjadi kemudian adalah meningkatkan angka korupsi oleh aparat pemerintah lokal. Ini adalah bukti bahwa peningkatan biaya APBD untuk Papua tanpa memperbaiki persoalan lain secara komprehensif hanya akan mengubah wajah ketidakbecusan pemerintah mengatasi persoalan Papua,'' jelas Haris dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Borobudur 14 Jakarta Pusat (Minggu, 21/11).

Ia menambahkan, sudah saatnya Presiden SBY menunjukkan pertanggungjawabannya atas kondisi Papua, di mana hak dan kenyamanannya hidup sebagai warga negara semakin tidak terjamin. ''Kami menyayangkan jika kunjungan Presiden hanya untuk koordinasi kerja dan sekedar kunjungan simbolik, apalagi jika justru meningkatkan sekuritisasi Papua hingga berlipat-lipat,'' tegasnya.

Presiden dan rombongan yang tiba di Jayapura kemarin dan hari ini melakukan serangkaian kegiatan diantaranya membuka kegaiatan pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Nusantara di Universitas Cenderawasih. Sedangkan acara kemarin malam Presiden SBY telah memberikan pengarahan dalam pertemuan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah yang berlangsung di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Dalam acara itu dilakukan penanda tanganan Akta Integritas bersama pihak DPRD, Bupati/Walikota maupun pimpinan daerah antara pemerintah provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. [ant/hen/wilpret]

Presiden SBY Tak Singgung Persolan Politik

JUBI --- Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak menyinggung  persolan Papua pada saat membuka rapat BEM Nusantara di Auditorium Uncen, Senin, (22/11). Presiden SBY banyak menyinggung masalah pendidikan dan persoalan pembangunan.

Hal itu juga diakui Benyamin Gurik, wakil ketua panitia kegiatan Temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se - Nusantara. “Presiden tidak singgung persolan Papua saat menyampaikan pidatonya.  Mestinya, presiden harus memamnfaatkan momen ini untuk membicarakan persolan yang ruwet yang terjadi di Papua selama ini,” kata Gurik.

Setidaknya kata gurik, banyak persoalan di Papua selama ini yang menjadi sorotan nasional, termasuk persolan politik, dan kasus perlanggaran HAM yang sampai sekarang masih menggantung.

“Tadinya kita berharap presiden akan menyinggung persoalan-persoalan tersebut, sayangnya presiden lebih menyinggung pendidikan dan pembangunan," katanya. Dalam membuka Pertemuan BEM se - nusantara di Uncen, sedikitnya dihadiri  300 perguruan tingggi di Indonesia. Kegiatan ini mulai berlangsung hari ini, Senin (22/11) dan akan berakhir pada Kamis (25/11) mendatang. (Musa Abubar)