 |
| WEST PAPUA NATIONS |
Milis Komunitas orang Papua menyebutkan, operasi tambang
tersebut hanya berujung pada keributan Politik Papua. Klaim lain adalah,
kehadiran PTFI di Papua merupakan pintu utama Indonesia mengakui Papua sebagai
bagiannya. “Tapi sejarah mencatat bahwa, Papua di luar kekuasaan Indonesia,”
sebut salah satu anggota milis.
Perpanjangan kontrak oleh PTFI oleh Indonesia, hanya
merupakan permen kepada orang Papua. Membungkam aspirasi rakyat Papua, merdeka
secara politis. Lain kata, persoalan Papua sudah jelas. Yakni memutuskan mata
rantai, hubungan antara Indonesia dan Papua. Rantai tersebut akan terputus
bila, hak dan kebenaran terhadap Papua dipulihkan oleh setiap diri anda,
sambung rekan lainnya dalam milis tersebut.
Awal perjuangan Papua merdeka adalah, menolak arus
politik Indonesia di Papua, serta anek-anek programnya mulai dari Otsus, UP4B dan
seterusnya. Setidaknya,
dalam milis tersebut disebutkan 6 point. Pertama, rakyat Papua menolak kalim
Indonesia terhadap Papua sebagai wilayah
kekuasaannya, untuk itu mendesak agar mencabut kontrak karya dengan
PTFI. Kedua, memulihkan Papua melalui tuntutan Pepera Tahun 1969. Ketiga, tutup
PTFI. Keempat, mengembalikan Otsus dan UP4B kepada Indonesia. Kelima, mematikan
program UP4B. Keenam, menolak segera pemekaran kabupaten, provinsi di Papua dan
pemekaran wilayah di tingkat kampung. Lain kata, mengapa tidak ada pemekaran
negara?
Banyak program Politik Indonesia yang harus dikembalikan
oleh orang Papua. Bila tidak, hak dan kebanran Papua kaan terkubur bersama
berlalunya waktu. Manusia dan alam Papua akan hancur. Ke depan di Papua, bukan
orang Papua yang berkuasa, tapi orang Papua akan dikuasai non Papua. Untuk itu,
Internasional harus mengakui hak rakyat Papua di atas tanah leluhurnya, sebelum
Indonesia negara-negara kolonialis mengahncurkan manusia dan alam Papua. (wp)
