Korupsi Rp 59 Miliar Di Dogiyai, Belum Tuntas

Anggota DPRD Dogiyai, Markus Waine memperlihatkan berkas penyimpangan dana bansos Kab Dogiyai. (Foto www.majalahselangkah.com)

Kasus korupsi semakin beredar di facebook, bahkan dirilis media online. Status dan pemberitaan media sosial kembali menarik perhatian tuduhan tindakan menyimpang berupa korupsi di kabupaten Dogiyai Papua, Kamis (8/1/2014).

Seperti yang dituliskan salah satu facebooker asal Dogiyai,  dengan nama  Yan Yuaiya Goo. Status tersebut, ditulis pada Rabu (7/1/2014). Yan menuliskan angka korupsi oleh Bupati Dogiyai dan jajarannya senilai  Rp 27 Miliar. “Dana 27 miliar rupiah itu bersumber dari dana APBD tahun 2014 di Kabupaten Dogiyai,” kesannya.

Belum ada tindaklanjut mengenai tuduhan penyimpangan anggaran daerah itu. Namun demikian, sejumlah pihak tak menutup kemungkinan korupsi itu.

Salah satunya adalah warga Dogiyai yang menduduki kursi DPRD setempat. Seperti dirilis media  www.majalahselangkah.com, “Ada salah penggunaan dana bansos Dogiyai tahun 2013. Waktu itu bupati mengatakan, ada pemerikasaan di tipikor polda Papua,”   urai Markus Waine, salah seorang anggota DPRD setempat.

Dana bansos yang belum jelasnya nasibnya tahun 2013 sebesar Rp 32miliar. DItambah dengan tahun 2014, sebesar Rp 27 miliar. Total 59 rupiah, selama 2 tahun itu. (Kotekabobe)

Tahun 2015, Indonesia Masih Membunuh Orang Papua

Ilustrasi korban warga sipil akibat penembakan militer Indonesia di Papua. (Sumber:Peuuumabipai.blogspot.com)

Pengejaran dan pembunuhan terhadap orang Papua masih berjalan hingga tahun 2015.

Situasi pembunuhan dan pemusnaan Etnis dan ras Melanesia, demikian pernah terungkap dalam diskusi dan buku-buku yang beredar mengenai orang Papua dan nasibnya di masa mendatang.

Salah satunya, adalah penyisiran dan pembantaian terhadap warga sipil di Distrik Tembagapura, Mimika, Selasa (6/1)2015) lalu.  Dalam penyisiran tersebut, salah satu warga bernama Yondiman Waker ditembak aparat tanpa sebab dan alasan yang jelas menurut warga.

“Saat penyisiran, pukul 05:00, dari Tim gabungan TNI dan POLRI, ditembak, saudara Yondiman Waker, umur 39 tahun di bagian perut 2 CM dari tali pusat. Rumah warga dibakar habis,” kata Benny Pakage, aktivis HAM gereja Kigmi Papua, seeprti yang dilangsir www.tabloidjubi.com pada hari Rabu (7/1) kemarin.

 Kasus kekerasan aparat negara, bersentara terhadap warga ini dinilai melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). “Alasan apapun atau dalam situasi apapun, nyawa manusia tak bsia ditembak dan dikejar seperti binatang,” demikian lontaran sejumlah took Agama di wilayah itu, Kamis (8/1).

Sebelumnya, kasus kekerasan aparat bersenjata Republik Indonesia juga telah menembak mati sejumlah warga Paniai, awal Desember 2014.

Sebab penyerangan aparat ini seperti dalang kekerasan negara yang berjalan sepanjang waktu di  Papua. Hingga Kamis,hari ke-8 bulan Januari, warga sipil ketakutan dan melarikan diri ke hutan dan  gunung sekitarnya. Mereka takut terhadap aparat militer Indonesia.

Meski begitu, kepolisian dan Tentara Indonesia, mengklaim warga Papua adalh milik Indonesia, kecuali warga tertentu yang dituding peneror atau pembuat onar di kalangan warga. Pembersihan lokasi warga, telah dilakukan sejak Rabu (7/1) kemarin, seperti kata  Kapolda Papua Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende.

Pimpinan Polisi daerah Papua itu mengakui, telah menggerakkan pasukan militernya. Para pasukan militer itu milik Tentara  Indonesia, terdiri dari dua pertiga anggota Polres Mimika, 453 orang Satgas Amole, 27 orang merupakan gabunganPropam, Reserse, Intel dan Satgas Ops Polda Papua, serta 150 personil TNI bersenjata lengkap dari Batalyon Kodim Mimika,

“Brimob Polda juga disiagakan sebanyak 500 personil. Mereka siap diberangkatkan ke Timika dalam operasi penegakan hukum. Targetnya satu, tangkap hidup atau mati para pelaku,”  ujarnya,   Rabu kemarin.

Warga setempat telah dituding menembaki para aparat kepolisian beberapa waktu lalu, sekitar tambang perusahan raksasa itu. Namun tuduhan itu telah ditepis warga lokal.

“Kami bukan penjahat, kami bukan pembunuh. Tapi kami menjunjung ketidakadilan negara di daerah kami,” tulis salah satu warga dalam pesan yang diterima keluarganya di  Kota Timika. (Kotekabobe)

Police Chief : STATEMENT OF VANUATU PRIME MINISTER IS NOT VALID

Irjen Pol Tito Karnavian (Jubi/IST)

Jayapura , 5/10 (Jubi) - Police Chief (Chief) Inspector General of Police Papua Tito Karnavian judg , the statement Vanuatu prime minister, Moana Carcasses Kalosil invalid .Investigation about human rights issues in Papua , according to Tito , was originally to understand the mechanisms at the United Nations . All countries should be expressing an opinion , but it should not be approved . Indonesia has a Right of Reply (right to reply). The rights conveyed by the Indonesian permanent representative at the UN .
" I see the upside today. For a year I took office , to my knowledge , that befell the army / police even more . I think the statement is invalid Vanuatu , "said Gen. Tito told reporters after apple 68th anniversary of the military in the field Makodam XVII / Paradise , Saturday ( 5/10 ) afternoon .
Last September , 28/9 , at the Annual Session of the United Nations , the Prime Minister of Vanuatu Moana Kalosil states , West Papua has consistently denied any sort of recognition by the world body . He asked the UN to appoint a Special Representative to investigate alleged violations of human rights and political status of Papua in Indonesia.
" We are now negotiating on the Syrian issue , but when it comes to the issue of the rights of the people of West Papua , we turned off the sound even in the podium " said Prime Minister Moana Carcasses Kalosil to the General Assembly 's annual General Debate of the United Nations , referring to the civil war that has killed around 120,000 Syria , the driver some 6.6 million from their homes and see the use of chemical weapons .
" How do we then ignore the hundreds of thousands of West Papuans who had been brutally beaten and murdered ? West Papuan people are looking to the United Nations as a beacon of hope . Let us , my fellow leaders , with the same moral beliefs generate our support for the plight of the West Papuans . It is time for the UN to move beyond the periphery and address and correct some mistakes of history , "said Moana .
Mentioned , Indonesian police reportedly shot and killed two protesters on the eve of the 50th anniversary of the former Dutch New Guinea , occupies the western half of New Guinea Island , a part of Indonesia . At least 20 protesters were arrested , many for raising pro - independence flags.
According to Tito , Vanuatu sound not often heard . In contrast to Indonesia , a large country , even the prime minister of Indonesia was once the chairman of the UN security council . In the UN , Indonesia's position , he added , is very powerful because it supported the ASEAN countries , the OIC and the Non-Aligned . Sdangkan Australia , the Netherlands and the UK are very supportive of Papua within the Unitary State of the Republic of Indonesia (Republic of Indonesia).
" The problem is , the information conveyed by the Vanuatu is not necessarily valid . Violation of human rights which is meant ? All dominated the Papuans , the Governor , DPRP , the Papuan controlled Regents . Even the police officers , the Deputy Police Chief of Papua , Papuan people Brimob commander . Thus , violation of human rights which is meant ? "Said Gen. Tito .
Tito compare the situation in the southern Philippines , in the words of the representative of China. That Papua is considered safe compared to the situation in other countries . Domestically , Tito compare with Jakarta Jayapura situation . He considered Jayapura much safer than Jakarta . Therefore, Tito urged not need to respond to the statement the prime minister of Vanuatu . ( Jubi / Timo Marten )

FPMD URGES INDONESIA POLICE TO SAID ABOUT THE SHOOTER DEIYAI CIVIL

Corpse Alpius  mote

Surabaya, 5/10 ( Jubi ) - Chairman of the Student Forum and Mahsiswa Deiyai ​​Study City of Jayapura , Papua , Elius Pekei , urged the head of Resort Police ( Police ) Paniai , Commissioner Semi Roni Abba to immediately process and follow up the police officers who shot to Alpius Mote , a student in the District Deiyai ​​, through legal procedures in force in the Republic of Indonesia ( Republic of Indonesia ) ." Paniai Police immediately follow up to the police officers who shot a student in the district Deiyai ​​, " said Elius Pekei by mobile phone to reporters tabloidjubi.com , Saturday ( 5/10 ) . According Elius , after the shooting occurred until now , the public clearly do not know the process and the follow-up to the police . So , he added , the police immediately process in accordance with the clear legal mechanism . " When Police will follow up on this police " asked Elius Pekei .Selian it , he added , sweeping conducted by security forces in the district Deiyai ​​, can increase the trauma for the people who run the activity . " I hope that in doing raids by security forces in Deiyai ​​can interfere with psychology for the people , so no need to go overboard when necessary should not raid " he said .When reporters tabloidjubi.com confirmation via Short Message Service ( SMS ) to the Head of Resort Police ( Police ) Paniai , Commissioner Semi Roni Abba , Saturday ( 5/10 ) , but Paniai Police did not reply to SMS messages sent by the reporter .As you know, clashes between residents with military and police security forces exploded in the District Tigi , Deiyai ​​Regency , Papua , precisely in the field Wagete , Monday, September 23 at around 11:30 CET , resulting in a student Alpius Mote , breathed his last at General Hospital (Hospital ) Paniai , after the shooting by police officers . ( Jubi / Ones Madai )

AGAIN , DORM BALI PAPUA VISITED INTELLIGENCE

Denpasar , Bali , 6/10 ( Jubi ) - Papua Student Dormitory in Bali which is located in Jalan Sula Island No. . 27 Sangla , Denpasar intelligence back after three students visited Papua jump and get into the Australian Consulate General in Bali as guardian.com released this morning . 
"I had to Boarding Papua after reading the news that friends shared in the social network facebook Papua . Got there , I was shocked , there were about five people in Papua Dormitory . one female , four more men , " said Salomina Sroyer , a Papuan student in Denpasar to tabloidjubi.com in Denpasar on Sunday ( 6/10 )According Salomina , one woman was admitted as a Client Banjar ( a kind of neighborhood environment - ed) .  

Two Person Intelligence When Doing Sweepeng
  In Papua Student Dormitory in Bali

The women carry identity cards ( KTP ) Papua Student Dormitory domiciled in Papua . Salomina feel weird because unlike the usual , customary inspection as it usually all using traditional Balinese clothes ." Only the mother who uses kebaya while men use plain clothes . I then headed Consulate General of Australia . There I saw two men previously recognized by the Client Banjar in Papua and my dorm so horrible , they are intelligence "said Salomina to tabloidjubi.com Two men sitting in front of the Consulate General of Australia along with officers wearing police uniforms and were wearing civilian clothes .  Salomina then asked her to take pictures of one of the two people 's intelligence .Previously , tabloidjubi.com Tebai contacted Fr Neles , Papua Peace Network Coordinator in this regard . Father Neles also admitted that he knew that after reading guardian.com . " Is it true there are three Papuan students who jumped the fence Consulate -General in Bali ? " Said Fr Neles through short messages .Until this news was revealed , tabloidjubi.com Kabidhumas not been able to connect with Bali Police , Comr Drs . Hariadi because the number is not active . ( Jubi / Aprila Wayar )

FOREIGN JOURNALISTS DEMAND ACCESS TO PAPUA , CLIMBING THREE WALLS OF AUSTRALIAN CONSULATE

Rofinus Yanggam (left), Yuvensius Goo (center) and Mark Jerewon (right) (The Guardian / Marni Cordell)

Jayapura , 6/10 ( JUBI ) - " We need your help . Our shelter and begged for our salvation . We do not feel safe in Papua . "Three Papuans are occupying the Australian consulate in Bali on Sunday morning , October 6, 2013 ( approximately 06:30 pm ) Abbott called on the government to press Indonesia to release all Papuan political prisoners and open access to foreign journalists to enter the province .Third Papuans are Jerewon Mark , 29 , Yuvensius Goo , 22 and Rofinus Yanggam , 30 . All three entered the Australian consulate to climb the wall of the consulate office .In an open letter to the people of Australia , which is submitted to the consulate staff , the three wrote , " We write to inform you that we entered the Australian consulate in Bali to seek protection and to convey our message to the leaders of APEC in Bali including U.S. Secretary of State John Kerry Australian prime Minister and Tony Abbott . We want these leaders to persuade the Indonesian government to treat the Papuans better . "All three are also requested , by letter so that all Papuan political prisoners were released ." We want foreigners , including journalists , diplomats , observers and tourists to visit West Papua freely without special permission . " Wrote the three.The group's spokesman , Rinto Kogoya , who is Coordinator of Papuan Students Alliance , said it was time the world know what is happening in the province , which was formally annexed by Indonesia in 1969 ." The international community does not know the reality in Papua . Oppressive military civil society - we are not free to do anything - and I think this is the time to open up democracy to Papua , " said Rinto Kogoya . ( Jubi / Guardian / Victor Mambor )

Student shooting in Deiyai, Human Rights Activists Ask the Chief Perpetrators and Evaluation Uninstall Police in Papua

Corpse Alpius  mote

Deiyai, Majalah Selangkah - Razia gambling, booze and sharp weapons held a joint police and military officers led by Police Chief  Tigi Ipda Indra Makmur, Monday, September 23, 2013, ending clash.
Alpius Mote, a student of class XII at SMAN Waghete, Deiyai ​​Regency, Papua province, was shot dead in the clash. Alpius Mote is the son of Reverend David Mote.
On this event, Papua Police spokesman Sulistyo AKBP Pudjo Hartono said the shooting happened because people did not receive raids and pelted officers with stones. According to Sulistyo, the shooting was in accordance with the procedure because the mass of citizens increasingly anarchy.
Initially, Papua police spokesman said, the officers did not reply, but the citizens of anarchy. Because residents increasingly anarchy by attacking a military member of the Koramil Wagete, officials issued a warning shot to the top. But the masses continue to act anarchy with throwing and archery. Finally, the officers opened fire into a crowd. Mote Alpius shot was about right in the ribs and through to the back of the back. Alpius Mote died on the way to the Hospital of Waghete Paniai.
Excessive sweeping
Human Rights Workers, Yones Douw told majalahselangkah.com on Wednesday (26.09.13) dihimpunnya based on information from witnesses on the ground said the raids were carried out police and military forces redundant.
"Excessive examination to check in penis gourds. Forces sweeping and stripped naked if it was not a sweep. Koteka's custom clothing and tools cover male genitalia mountains that existed long ago. Whoever he is, must be respected. That's a real trigger," he said.Yones accused, when to start check the sheath it means no vested interests.
"Military / Police assume that Papuans are no longer human. Therefore, the student is shooting a second time in the same place., 2004, officers also shot dead Moses Douw.'s Already two people," he said.
Residents Not Archery
Human rights workers also denied claims AKBP Papua Police spokesman Sulistyo Pudjo Hartono said the arrows and archery. "People do not bring archery arrows and not the military or the police," he said. The same thing with Yones, said John Mote, activists in Deiyai.
"When the incident happened I was there. Society did not take an arrow. We were disappointed because they also check all penis gourds. Sheath what's in there just to genitals. We asked, if you want to toggle sweeping and alcohol why not stop. Miras and toggle police who let that through it we Papuans were killed and shot like this, "said John.
Police dislodged Person
So Yones reiterated, Papua police should be evaluated in total. "We asked Papua Police have a total evaluation of police in Papua and dislodged the police immediately shot dead students. Alpius Mote was still in school," he said.
"We see human rights activists, violence in Papua rather than diminished. Violence in Papua continues to increase in the Papua Police, Inspector General (Police) Tito Karnavian.'s Total by the Chief of Police should be evaluated," he pleaded.
Investigate Completed
Meanwhile, the director of Baptist Voice Matthew Murib ask the police to thoroughly investigate and evaluate personnel.
Matthew said, the police have to understand their realities in Deiyai. Because the people have a different understanding of and response to citizens elsewhere.
According to him, the police faced were civilians. "This is not an armed group in the forest there. Thus, the settlement also expected objective and candid, should not be one-sided."
Police and Parliament Inquiry Team to Deiyai
Regional Police (Police) led Irwasda Papua Papua Police Commissioner Gede Sugianyar done investigating this case in Deiyai.
Reported, Papua Police Chief Insp Tito Karnavian said he did not know exactly what causes it.
However, the police chief said, based on information it receives an incident that occurred when security forces led by Tigi Police Chief appealed to people not to bring weapons into the market now, and do not drink and gamble.
Not just a team of police who took to Deiyai. DPRP team also formed an investigation team to investigate the case.
To majalahselangkah.com, tonight, Chairman of Commission A Parliament of Papua, Ruben Magai said it would form an investigative team that case.
"The investigation team will involve all components like students, NGOs and independent press for the results," he said. (MS).

Support the Freedom Flotilla, Papuan hoist Morning Star

Papuan demonstration in Manokwari arrival of the Freedom Flotilla carrying. Photo:Reuters

Manokwari, MAJALAH SELANGKAH - Society of Papua in Manokwari in West Papua under the coordination of the National Autority (WPNA) this afternoon, Tuesday (27/08/2013) action demonstration in support of the activists traveling Australia, Freedom Flotilla.

They planned to arrive in Merauke Papua early next month, September 2013.

Majalahselangkah.com watchlist in Manokwai correspondent, in this demonstration action Papuan flag unfurled a number of Papuan Morning Star. "We support the arrival of foreign activists and journalists in this ship," said Benny citizens of Manokwari.

"Why Indonesia ban-ban. SBY should hentukan drop troops to stop them. Let them come and see straight. If they are detained, the world will be asked, why they dirtahan. Papua What's up with the military and police are so afraid," said Benny.
Actions that tie up a number of roads in Manokwari was held peacefully and ended peacefully. Local authorities do not do much on demontasi bias and exposition Papuan flag, the Morning Star. (ED / MS)

Here's Attitudes Official KNPB About Freedom Flotilla

KNPB chairman, Victor Yeimo. Photo: Ist

Jayapura , MAJALAH SELANGKAH - West Papua National Committee ( KNPB ) submit their official stance related to Australia's indigenous people and activists who reportedly is headed to Papua New Guinea ( PNG ) and Papua uses three ship convoy , Freedom Flotilla .

To majalah selangkah.com, Thursday ( 8/29/13 ) at the Correctional Institution ( LP ) of Papua Abepura , KNPB chairman , Victor Yeimo said , KNPB as Papuan media fellow citizens continue to support the efforts of indigenous Melanesians and Australian activists who bring attention to the problem Melanesians in Papua .

" KNPB are media people of West Papua . KNPB mediate the interests of the indigenous peoples of West Papua , melanesaia race in the South Pacific . So , KNPB as a way to support media activists in Australia who gives attention to the problems in Papua , " said Victor .

He explains , " Something good for the people of Papua remains our support. Trip this is a form of sympathy for indigenous Australians and human rights and environmental activists there on the problems in Papua , " he said .

He explains , KNPB see this trip as a form of solidarity among indigenous people to look back at how the relationships Melanesians in the past . " Consistency is the native Melanesian fellow citizens , " he said .

Until When Nations Melanesia So Slaves ?

The arrival of these activists , certainly not without challenges . Indonesia and PNG governments gives a strong reaction . Not only Indonesia and PNG , the Australian Government also , at the insistence of Indonesia claimed no responsibility .

Reported, the Coordinating Minister for Political, Legal and Security ( Menkoplhukam ) Djoko Suyanto Australian activist group warned not to enter the waters of Papua . Djoko Suyanto has instructed the Navy and the Air Force through the TNI Commander Australia in anticipation of the arrival of the ship carrying a group of Australian activist and West Papua .

" They also do not have a visa to cross the territory of Indonesia . Navy and air force are idle in anticipation of their trip , " Djoko said as quoted Vivanews , Monday, August 19, 2013 .

While , as quoted by media PNG PM Peter O'Neill said unclear , the ship Freedom Flotilla to refuse entry into its territory , PNG .

Then , the Australian Government claimed no responsibility if dozens of Australian activists who joined the Freedom Flotilla sailing to Papua , Indonesian security forces arrested and Papua New Guinea . Australian Foreign Minister , Bob Carr asserts , Australia can not intervene in law in Indonesia and Papua New Guinea if other citizens and illegal immigration both countries .

Over the ban, KNPB Chairman Victor Yeimo said it was concerned by the ban and plan ambushes . " KNPB as media Papuans concerned with strong reaction from the government of Indonesia and PNG on the arrival of the Australian activist . They do not have the capacity to liberate Papua but Indonesia and PNG have reacted strongly , " he said .

Victor said , it was disappointed with the PNG Prime Minister 's comments are also a fellow Melanesians . PNG PM KNPB judge is more concerned with working relationship early slow start compared appreciate Melanesian nations unit for power in the future .

" We are disappointed by the PNG Prime Minister 's comments . Properly, she actually respect Melanesian solidarity , in this case Aboriginal sesepu sympathize with what happened to his brother in West Papua , " he said this afternoon .

" PNG is our close relative the Melanesian nations . Ban PM We were disappointed with PNG . Again, this visit relatives . Melanesian solidarity If no , how long Melanesian nations will become slaves of other regional countries . When we think together about the interests of the region , the Melanesians in the Pacific , " said the chairman of KNPB , Victor Yeimo .

Victor also assess Australian PM 's comments went against the spirit of democracy there . Also , he said , should respect the wishes of the Australian government and the rights of indigenous people there ( Aboriginal ) to bersolider with Papuans .

Known , a group called the Freedom Flotilla sail from Cairns , Australia , Saturday, August 17, 2013 , local time , to Papua .

Tuesday ( 20.08.13 ) they had reached Cooktown in North Queensland , final stop in Australia on Thursday Island , Queensland . Reportedly , there , they met with customs officials and the press conference .

Furthermore , it has been continuing voyage to Daru , Papua New Guinea South . And , according to information received by the editorial majalahselangkah.com , the activists had heard ban Indonesian military obstacles but still will sail up to Papua . ( MS )