PNWP Umumkan Resolusi Kedudukan Indonesia di Papua

Pimpinan Parlemen West Papua (Ist)

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH – Parlemen Nasional West Papua (PNWP) secara resmi mengumumkan salah satu resolusi yang dihasilkan pada  konferensi yang digelar Kamis, 5 April 2012 lalu di Jayapura. Resolusi itu berbunyi, “Status Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia di teritori West Papua bekas koloni Nederlands Nieuw Guinea adalah Penjajah dan Illegal“.

Pernyataan Politik tentang Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia di Territorial West Papua itu dikeluarkan Jumat, 17 Agustsu 2012 lalu. Dalam pernyataannya, PNWP menulis, sejumlah Resolusi politik ditetapkan pada 5 April 2012. Salah satunya adalah Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia di Papua.

PNWP mengemukakan 19 poin secara runtut sebagai dasar atau alasan dikeluarkannya resolusi ini. Nomor satu mengemukakan, Hak Penentuan Nasib Sendiri adalah HAM  yang patut dihormati oleh setiap bangsa. Pada nomor dua menekankan soal pengakuan dan penghormatan atas hak-hak politik bangsa yang belum berpemerintahan sendiri.

Ketua PNWP didampingi wakil Ketua dari 7 Fraksi (Ist)

“Pemerintah Kerajaan Nederland melalui Gouverneur Nederlands Nieuw Guinea telah mengumumkan Hak Penentuan Nasib Sendiri bangsa Papua dan mengibarkan bendera Negara West Papua “Bintang Fajar” disebelah kiri dan bendera Kerajaan Nederland disebelah kanan bendera Perserikatan Bangsa-bangsa dalam posisi sejajar pada satu tiang yang dilakukan dalam suatu upacara resmi kenegaraan pada tanggal 1 Desember 1961 di seluruh teritori West Papua,”bunyi pernyataan nomor tiga.

Alasan lain (di nomor 4), PNWP mengatakan tidak ada wakil resmi masyarakat pribumi West Papua dalam Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan tidak menjadi bagian dalam kesepakatan Perjuangan Pembentukan Negara Republik Indonesia.

Pada point lima, Maklumat Persiden Negara Republik Indonesia Ir. Soekarno tentang Tri Komando rakyat (TRIKORA) 19 Desember 1961 dianggap bukti kejahatan dan pelanggaran terhadap hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

Perjanjian Internasional (New York Agreement) yang ditandatangani oleh Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 1962 di New York dianggap tidak menghormati Bangsa Papua. “Tidak melibatkan Nieuw Guinea Raad sebagai Lembaga Politik Representative Bangsa Papua di West Papua dalam proses pembuatan perjanjian,”tulis poin enam.

Massa KNPB (Ist)

Pada nomor 10 dan 11 menyoroti soal Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno Nomor : 8/Mei/1963. Surat itu berbunyi, “Melarang/menghalangi atas bangkitnya cabang-cabang Partai Baru di Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam bentuk rapat umum, pertemuan umum, demonstrasi-demonstrasi, percetakan, publikasi, pengumuman-pengumuman, penyebaran, perdagangan atau artikel, pameran umum, gambar-gambar atau foto-foto tanpa ijin pertama dari gubernur atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia.“

Surat bernomor: 8/Mei/1963 ini dianggap bukti pelanggaran terhadap pasal 22 ayat 1 perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Nederland.

Pernyataan yang diketahui Ketua PNWP, Buctar Tabuni dan tujuh wakil ketua PNWP itu, pada nomor 13-18  menguraikan soal Pelaksanaan PEPERA di Papua yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dan disepakati dalam perjanjian internasional antara pemerintah Kerajaan Nederland dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York (New York Agreement 1962).

PEPERA hanya dipilih oleh 1.026 (seribu dua puluh enam) orang wakil. Padahal salah sau syaratnya adalah satu orang satu suara. Dari 1.026 orang itu, orang pribumi Papua sebanyak 40%  atau 400 orang unsur adat dan 60%  orang kebangsaan Indonesia yang masuk ke tanah Papua pada tahun 1963. Maka,dianggap hingga saat ini belum dilaksanakan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa dan masyarakat pribumi Papua berdasarkan Pasal 18 d Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia.

Peserta Sidang Konfernsi (Ist)

Alasan nomor terakhir (19) misalnya, PNWP menilai Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan teritori Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dan telah membunuh lebih dari seratus ribu orang pribumi Papua. Tindakan itu dianggap dilakukan tanpa alasan kesalahan di bawah legitimasi Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2504 tahun 1971.

Ketua PNWP, Buctar Tabuni ketika dihubungi media ini beberapa waktu lalu mengatakan,  seluruh rakyat Papua sejak lama telah menilai kedudukan Indonesia di tanah Papua adalah penjajah dan ilegal. Resolusi ditandatangi secara resmi atas nama rakyat Papua oleh ketua PNWP dan tujuh wakil ketua masing-masing, Yehuda Sorontow, Romario Yatipai, Ronsumbre Harij, Habel Nawipa, Pdt. Yakob Imbir, S.Th, Paulus Loho, san Michael Baragi. (GE/003/MS/Ist)

NAPAS calls for Paniai police chief, military commander to be sacked

Ilustrasi militer di Paniai (Ist)

Aditya Revianur, Jakarta -- Speaking at a press conference in Jakarta, Papua National Solidarity (NAPAS) coordinator Martheen Goo called for the Panai district police chief and district military commander to be removed from their posts.

The call came following sweep operations by security forces in Paniai regency, West Papua, that have left the region in the grip of fear.

"The Paniai district police chief and the district military commander should be sacked because they have failed to maintain a peaceful situation", said Goo at the offices of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) in Central Jakarta on Thursday August 23.

Goo explained that Paniai is in the grip of fear following the security sweeps, which have resulted in a series of arrests and the victimisation of ordinary civilians. The security forces should be conducting sweeps in the hills in order to catch the perpetrators of a spate of recent shootings, which according to officials are from the National Liberation Army (TPN), the armed wing of the Free Papua Movement (OPM).

The district police chief and district military commander, he continued, have failed and should be removed because conducting sweeps in city areas has resulted in damage to facilities. Security forces have even conducted sweeps on patients at the Paniai public hospital.

Even worse, explained Goo, they have reason to believe that when questioned by security forces in Paniai, civilians have been assaulted. "Yet the perpetrators are supposedly the TPN, not civilians who are then stigmatised by the security forces as if they are armed. The terrible thing is that security forces stigmatise [all] Papuan people as OPM, this is excessive", he said.

Goo explained that based on the facts on the ground, the justification for the arrest of civilians in Paniai is unclear. Security forces have used armed force to conduct sweeps against and to arrest civilians. This has added to the already muddy situation in Paniai with many ordinary people increasingly afraid to carry out their normal activities.

The security forces, continued Goo, should be maintaining a favourable situation in Paniai and not be conducting security sweeps. Goo appealed to the TNI and police leadership to support peace in Papua by putting an end to the security sweeps within the city and adopting prudent measures to prevent incidents of violence. Ordinary civilians should not be victimised because the security forces are incompetent and unable to catch the perpetrators. [Translated by James Balowski.]

Aparat TNI/BRIMOB Paksa Pasien Tinggalkan Rumah Sakit Paniai

Ilustrasi Pasien di Paniai (Ist)

JAKARTA -- RSUD Kabupaten Paniai, Propinsi Papua, mencekam, karena didatangi sekelompok oknum Brimob setempat dan TNI. Mereka mencabuti infus pasien dan meminta mereka serta perawat dan dokter di dalamnya meninggalkan RSUD. Seluruh petugas rumah sakit serta pasien yang tengah dirawat meninggalkan rumah sakit sejak Selasa (21/8). Ini akibat intimidasi dari aparat keamanan setelah tertembaknya seorang anggota Brimob.

"Ini membuat masyarakat ketakutan," jelas Koordinator National Papua Solidarity (Napas), Marthen Goo, di Jakarta, Kamis (23/8). Dikatakannya, mereka semua meninggalkan rumah sakit dengan berjalan kaki.

Marthen menyatakan yang tragis adalah pasien yang menderita sakit parah. Mereka membutuhkan perawatan intensif. Kondisi ini membuat trauma karena oknum yang berkelompok itu memasuki rumah sakit dengan membawa senjata laras panjang. Pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan medis justru harus pulang karena ulah mereka.

Marthen meminta agar pemerintah tidak tinggal diam. Mereka yang terlibat dalam penciptaan kondisi mencekam itu harus ditindak secara hukum. "TNI dan Polri tidak boleh tinggal diam," imbuhnya.

Dia menduga insiden ini terjadi karena oknum Polri dan TNI tidak terima dengan ditembaknya personel Polri setempat, Brigadir Yohan Kisiwaitoi, hingga tewas di ujung Bandara Enartotali. Timah panas menembus bagian dada sebelah kiri. Penembakan terjadi sekitar pukul 10.30 WIB. Pelaku melarikan diri. Polisi kini tengah memburu pelaku penembakan, dan belum diketahui motif dari penembakan tersebut.

Yohan tengah bersama rekannya, yakni Briptu Gustab Wartanoi, sedang bersama-sama mencuci mobil. Kemudian rekannya pergi untuk membeli makan, sehingga korban Yohan Kisiwatoi sendiri mencuci mobil dan tiba-tiba ditembak oleh orang tak dikenal.

Marthen menduga berdasarkan informasi yang dihimpun, penembaknya adalah oknum Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando John Magai Yogi. Belum diketahui jelas apa motifnya. Namun TPN selalu menyerang aparat Polri maupun TNI karena pihak TPN selalu diserang oleh dua pihak ini. TPN dianggap sebagai pemberontak yang mengancam kemerdekaan Indonesia.

Redaktur: Dewi Mardiani ( http://www.republika.co.id/)

Reporter: Erdy Nasrul

Tangani Petrus di Paniai Papua, Polisi Jangan Eksesif

Tindakan represif Aparat Polisi Indonesia,  sedang dipraktekkan di Papua

JAKARTA, KOMPAS. com - Polisi diingatkan untuk tidak bertindak eksesif dalam menangani kasus penembakan misterius yang belakangan marak terjadi di Papua. Terakhir, Selasa (21/8/2012), Brigadir Yohan Kisiwaitouw, anggota Brimob Polres Paniai, tewas ditembak orang tak dikenal (OTK) sekitar pukul 10.30 WIT.

"Kita harus ingatkan agar pendekatan yang eksesif itu diubah. Polisi harus mematuhi asas praduga tak bersalah saat mengejar siapa pun yang menjadi terduga (pelaku penembakan aparat maupun warga). Juga agar penduduk sipil biasa atau warga yang suaranya kritis tidak jadi sasaran penangkapan polisi tanpa dasar hukum yang kuat," ujar aktivis hak asasi manusia Usman Hamid saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/8/2012).

Usman yang juga pendiri Institut Kebajikan Publik meminta jajaran Polisi Republik Indonesia (Polri) agar mematuhi kaidah hukum dan hak asasi manusia dalam mengusut pelaku penembakan anggota Polres di Paniai hingga tewas. Sebab, menurutnya, tak jarang polisi justru terkesan bersikap dan bertindak berlebihan terhadap orang Papua seperti menyiksa atau berlaku diskriminatif.

Usman mengungkapkan, menurut laporan yang diterima Institut Kebajikan Publik per 21 Agustus 2012, situasi kota Enarotali, Paniai, mencekam pascadilakukannya operasi pengejaran pelaku penembakan oleh polisi di Paniai. Nyaris tak ada mobil dan kendaraan lainnya yang lalu-lalang. Masyarakat Paniai, tambahnya, pulang pergi dengan jalan kaki. Seluruh kios tutup. Di RSUD Uwibutu beberapa pasien sakit berat maupun sakit ringan dipaksa keluar oleh aparat keamanan.

"Selasa (21/8/2012) malam lalu, keluarga pendeta Yandrik Nawipa dan lima orang warga sipil ditangkap lalu dibawa ke Mapolsek Enarotali, Paniai. Itu bukti Polisi arogan, kebal hukum dan diskriminatif karena main tangkap, tapi tidak didukung bukti yang kuat," tambahnya.

Penangkapan itu adalah buntut dari peristiwa 21 Agustus 2012 pukul 09.30 WIT, ketika Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) Pimpinan Jhon diduga menembak hingga tewas Brigadir Yohan Kisiwaitouw. Polisi menduga ada anggota TPN OPM yang membawa lari senjata sehingga aparat gabungan TNI dan Polri mengejar para pelaku hingga ke arah daerah Kebo, bagian selatan Paniai.

Peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yohan Kisiwaitouw merupakan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi susul-menyusul belakangan ini di Papua. Pelakunya tidak diketahui. Sebelumnya, Jumat (17/8/2012), penembakan juga terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai. Penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu menewaskan Mustafa (22), penjaga kios di pasar Distrik Obano.

Setelah itu, Sabtu (18/8/2012) di Keerom, Papua, Kepala Seksi Kehutanan Kabupaten Sarmi Ayub Notanubun (52) juga tewas ditembak orang tak dikenal. Sehari kemudian, Minggu (19/8/2012), seorang pegawai Kantor Otoritas Bandara Wilayah X Papua, Vian (24), ditembak oleh seorang lelaki yang belum diketahui identitasnya di Jalan Husen Palela, Merauke. Korban mengalami luka tembak di bagian atas telapak kaki kirinya.(Kompas/Aditya Revianur)

Korsel Investasi 150 Juta Dollar di Merauke

MERAUKE, KOMPAS.com- *Perusahaan penanaman modal asing asal Korea Selatan, PT Dongin Prabhawa, menanamkan investasi 150 juta dollar Amerika di Merauke, Provinsi Papua. Perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Korindo Group itu akan membuka perkebunan kelapa sawit seluas 25.000 hektar, sekaligus membangun pabrik CPO di Merauke.

"Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan nanti sampai 4.000 orang," ungkap Rusdy Salima Mahuze, Kepala Bagian Humas PT Dongin Prabawa di Merauke, Papua, Minggu (15/1/2012).

Rusdy menuturkan, pada tahap pertama PT Dongin Prabhawa telah membuka 5.000 hektar lahan di Distrik Ngguti, dan kini sedang dilanjutkan pembukaan lahan tahap kedua seluas 5.000 hektar. Tidak hanya itu, kini juga telah mulai ditanam bibit sawit di lahan seluas 250 hektar.

Diungkapkan Rusdy, PT Dongin Prabhawa mendapat izin dari Kementerian Kehutanan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di lahan seluas 34.058 ha. "Tidak semua ditanami sawit, lahan yang ditanami sawit nanti seluas 25.000 hektar," ujarnya. Pihaknya menargetkan tahun 2015 sudah mulai bisa memanen sawit dan mengolah perdana minyak CPO.

Semen Gresik Ekspansi ke Papua

JAKARTA - Derap laju pembangunan di Papua makin kencang. Selain sektor pertambangan mineral dan migas, sektor pangan pun mulai menggeliat melalui rencana pengembangan food estate. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan infrastruktur skala besar.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui, selama ini salah satu kendala pembangunan di Papua adalah suplai bahan bangunan, seperti semen. Karena masih mengandalkan suplai dari wilayah lain maka harga semen pun sangat tinggi. "Karena itu, saya minta Semen Gresik melakukan studi untuk membangun pabrik semen di Papua," ujarnya Jumat, (3/8).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang coba mendorong pembangunan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Upaya itu cukup berhasil. Buktinya, Papua menjadi salah satu favorit penanaman modal investor asing. Misalnya, pada kuartal II 2012 lalu, Papua menduduki peringkat ke-4 daerah tujuan investor asing dengan investasi USD 700 juta.

Namun, kendala geografis membuat pasokan barang ke Papua banyak menggunakan moda transportasi udara sehingga biaya pun membengkak. Sebagai gambaran, harga satu sak semen yang di Jawa sekitar Rp 55 - 60 ribu, di Papua bisa melonjak hingga Rp 1 juta per sak.

Menurut Dahlan, selain karena kebutuhan semen di Papua terus meningkat seiring dengan proyek-proyek pembangunan di sana, ketersediaan bahan baku juga mendukung. "Di Wamena itu terdapat banyak kandungan kapur," katanya.

Dahlan mengakui, dibutuhkan investasi besar untuk membangun pabrik semen di Papua. Selain itu, dari sisi bisnis, lebih menguntungkan untuk membangun pabrik semen di wilayah lain yang konsumsi semennya lebih tinggi. "Karena itu, sebaiknya ada insentif. Waktu Pak Dwi (Dirut Semen Gresik Dwi Soetjipto, Red) datang ke saya, kami bicarakan soal insentif," ucapnya.

Sebelumnya, Dwi Soetjipto mengatakan, tim dari Semen Gresik memang tengah melakukan studi mengenai rencana pembangunan pabrik semen di wilayah Wamena. "Kami sedang menunggu paket insentif apa yang akan diberikan pemerintah," ujarnya."

Selain pabrik semen, BUMN yang akan berganti nama menjadi Semen Indonesia tersebut juga berencana membangun pabrik pengepakan semen untuk mempermudah distribusi di wilayah tersebut. Nilai investasinya diperkirakan sekitar USD 10 juta atau sekitar Rp 90 miliar. (owi/kim)

Indonesia Masih Bangun Opini Buruk Tentang OPM

Johannes  Nugroho Wicaksono

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah gerakan perjuangan hak azasi rakyat West Papua. Tapi perjuangan tersebut dipojokkan oleh Indonesia melalui berbagai motif dan kedok. Seperti orang tak mampu, ktor, jijik, hingga separatis dan lain sebagainya.
Kali pihak Kepolisian Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih belum puas menjajah Papua. “Peta politik dan situasi di Papua selama ini dibangun oleh TNI/POLRI,” ungkap Semmuel warga Papua di Jayapura kepada Papua Reality, Selasa (7/8) siang. Menurutnya, kekerasan bersenjata di Papua, sebenarnya dikebiri oleh militer Indonesia. “Termasuk isu pelaku penembakan di Mulia (Kabupaten Puncak Jaya-red) dilakukan oleh orang Indonesia,” ungkap aktivis itu.
Pelaku kekerasan di Mulia, seperti yang dibahas dalam salah satu milis Papua, menyatakan  bahwa, tuduhan tersebut tanpa bukti. “Pelaku sandera dan penggeroyok siapa? Mana buktinya? Tidak ada bukti. Kalau bendera, pisau anak panah, itu bias dipalsukan,” terangnya.
Terkait dengan protes Semmuel tersebut, rekan aktivitis lainnya juga menilai Kabid Humas Polda Papua,  Kombes Pol Drs Johannes  Nugroho Wicaksono membangiun opini baru tentang kelompok OPM faksi Yambi di  Puncak Jaya. “Humas Polda itu orang apa, tidak tahu apa-apa di lapangan, p[aling kesimpulan pernyataannya,  pelaku lari ke hutan, pelaku lari ke hutan. Paling teriak begitu saja, kayak anak kecil mintah tolong,” tepisnya. Situasi demikian, sebenarnya Papua menanti tim Independen. “Mari kirim Tentara atau pasukan Internasional yang independen dan damai di tanah Papua. Bukan Militer Indonesia yang pojokkan aspirasi dan rakyat Papua,” tandasnya. (demmy)

Papua Menunggu Pengakuan Internasional

Papua Land

Negara Indonesia kontrak PT Freeport Indonesia (ptfi) di Papua selama 50. Ternyata tambang PT FI  hanya bermanfaat bagi segelintir orang. PTFI belum melunasi utangnya dan beban moral kepada rakyat Papua.

Milis Komunitas orang Papua menyebutkan, operasi tambang tersebut hanya berujung pada keributan Politik Papua. Klaim lain adalah, kehadiran PTFI di Papua merupakan pintu utama Indonesia mengakui Papua sebagai bagiannya. “Tapi sejarah mencatat bahwa, Papua di luar kekuasaan Indonesia,” sebut salah satu anggota milis.

Perpanjangan kontrak oleh PTFI oleh Indonesia, hanya merupakan permen kepada orang Papua. Membungkam aspirasi rakyat Papua, merdeka secara politis. Lain kata, persoalan Papua sudah jelas. Yakni memutuskan mata rantai, hubungan antara Indonesia dan Papua. Rantai tersebut akan terputus bila, hak dan kebenaran terhadap Papua dipulihkan oleh setiap diri anda, sambung rekan lainnya dalam milis tersebut.

Awal perjuangan Papua merdeka adalah, menolak arus politik Indonesia di Papua, serta anek-anek programnya mulai dari Otsus, UP4B dan seterusnya. Setidaknya, dalam milis tersebut disebutkan 6 point. Pertama, rakyat Papua menolak kalim Indonesia terhadap Papua sebagai wilayah  kekuasaannya, untuk itu mendesak agar mencabut kontrak karya dengan PTFI. Kedua, memulihkan Papua melalui tuntutan Pepera Tahun 1969. Ketiga, tutup PTFI. Keempat, mengembalikan Otsus dan UP4B kepada Indonesia. Kelima, mematikan program UP4B. Keenam, menolak segera pemekaran kabupaten, provinsi di Papua dan pemekaran wilayah di tingkat kampung. Lain kata, mengapa tidak ada pemekaran negara?

Banyak program Politik Indonesia yang harus dikembalikan oleh orang Papua. Bila tidak, hak dan kebanran Papua kaan terkubur bersama berlalunya waktu. Manusia dan alam Papua akan hancur. Ke depan di Papua, bukan orang Papua yang berkuasa, tapi orang Papua akan dikuasai non Papua. Untuk itu, Internasional harus mengakui hak rakyat Papua di atas tanah leluhurnya, sebelum Indonesia negara-negara kolonialis mengahncurkan manusia dan alam Papua. (wp)

MENGAPA TIDAK ADA PEMEKARAN NEGARA?

WEST PAPUA NATIONS

Negara Indonesia kontrak PT Freeport Indonesia (ptfi) di Papua selama 50. Ternyata tambang PT FI  hanya bermanfaat bagi segelintir orang. PTFI belum melunasi utangnya dan beban moral kepada rakyat Papua.

Milis Komunitas orang Papua menyebutkan, operasi tambang tersebut hanya berujung pada keributan Politik Papua. Klaim lain adalah, kehadiran PTFI di Papua merupakan pintu utama Indonesia mengakui Papua sebagai bagiannya. “Tapi sejarah mencatat bahwa, Papua di luar kekuasaan Indonesia,” sebut salah satu anggota milis.

Perpanjangan kontrak oleh PTFI oleh Indonesia, hanya merupakan permen kepada orang Papua. Membungkam aspirasi rakyat Papua, merdeka secara politis. Lain kata, persoalan Papua sudah jelas. Yakni memutuskan mata rantai, hubungan antara Indonesia dan Papua. Rantai tersebut akan terputus bila, hak dan kebenaran terhadap Papua dipulihkan oleh setiap diri anda, sambung rekan lainnya dalam milis tersebut.

Awal perjuangan Papua merdeka adalah, menolak arus politik Indonesia di Papua, serta anek-anek programnya mulai dari Otsus, UP4B dan seterusnya. Setidaknya, dalam milis tersebut disebutkan 6 point. Pertama, rakyat Papua menolak kalim Indonesia terhadap Papua sebagai wilayah  kekuasaannya, untuk itu mendesak agar mencabut kontrak karya dengan PTFI. Kedua, memulihkan Papua melalui tuntutan Pepera Tahun 1969. Ketiga, tutup PTFI. Keempat, mengembalikan Otsus dan UP4B kepada Indonesia. Kelima, mematikan program UP4B. Keenam, menolak segera pemekaran kabupaten, provinsi di Papua dan pemekaran wilayah di tingkat kampung. Lain kata, mengapa tidak ada pemekaran negara?

Banyak program Politik Indonesia yang harus dikembalikan oleh orang Papua. Bila tidak, hak dan kebanran Papua kaan terkubur bersama berlalunya waktu. Manusia dan alam Papua akan hancur. Ke depan di Papua, bukan orang Papua yang berkuasa, tapi orang Papua akan dikuasai non Papua. Untuk itu, Internasional harus mengakui hak rakyat Papua di atas tanah leluhurnya, sebelum Indonesia negara-negara kolonialis mengahncurkan manusia dan alam Papua. (wp)

Rakyat Papua Hak dan Kebenaran

PAPUAN NATIONS

Peradaban tidak akan membiarkan diatas hak dan kebenaran murni, tanah papua bergejolak, alam papua gemuruh dan rakyat papua berseru di padang ligitan dimana perjuangan berada. Dengan penuh tantangan bersuara demi mempertahankan hak dan kebenaran nafas hidup bangsa dimana rakyat papua hidup berlanjut. Sejak menciptakan bola politik oleh negara-negara pernah jejak dan di jajah diatas tanah papua tidak pernah hilang sampai kini negara indonesia lanjut bermain bola politik tendang terjang sembarangan tidak di pandang kemanusiaan dan tidak di pandang hak hidup keberadaan bangsa melanesia selama 50 tahun. Namun kini menjadi ujung tombak rakyat papua menantikan peradaban pembebasan dari segala penindasan, diskriminasi, pembunuhan, pemerkosaan, pengkurasan, penganiayaan,  dan segala klaim identitas negara indonesia diatas tanah papua adalah di nyatakan kasus diatas tanah dan bangsa serta negara lain. 

Dimata duni tercatat jejak antar bangsa dan negara, maka negara indonesia adalah negara yang serba krisis kasus yaitu, krisis ekonomi, krisis tidak kemanusiaan, krisis perampasan, krisis klaim jejak hidup bangsa lain, dan krisis menutupi perjuangan pembebasan bangsa lain, krisis penindasan, krisis pembunuhan, krisis pemerkosaan, krisis membatasi jalan hidup, krisis pelanggaran hak asasi manusia,  krisis intimidasi, krisis kekerasan, krisis penjara, krisis lahan militer, krisis budak, dan lain-lain serba kasus dan krisis. Oleh sebab itu rakyat papua mau keluar dari serba kasus krisis, dengan awalinya papua berbicara demi mempertahankan hak dan kebenaran untuk mengatur tata hidup sebernya tanpa kasus dan krisi.

Papua berbicara karena bosan atas serba krisis di lakukan oleh negara indonesia klaim diatas tanah papua barat, gengsinya terhadap indonesia diatas tanah papua, alam papua serta rakyat papua berbicara untuk siap berdiri negara sendiri yaitu negara papua barat di bawah bendera bintang kejora yang bangga dan puja oleh tanah, alam, rakyat papua dari sejak pencipta tercatat “papua mempunyai mitos kenegaraan”.  Dalam kebosanan terhadap indonesia, Papua dan dunia terrekam di arus cuaca bangsa bersama pergeseran arus globalisasi berjalan pesat.

1.    TANAH (PULAU) PAPUA BERBICARA

Perjuangan politik Kemedekaan bangsa papua bagian barat tidak akan termakan oleh arus globalisasi, karena kemerdekaan papua barat sudah rekam dan tersimpan kotak di bawah tanah. Warna bintang kejora warna kesukaan tanah pulau papua barat, bukan buatan dari arus warna global tetapi sungguh-sungguh dari warna tanah pilihan dan bendera tanah. Identitas bangsa negara pun sudah menjadi terrekam tanah telah terbentuk, wilayah dan peta tanah papua pun terlukis oleh tanah alam geografis sendiri. 

Namun tanah bagai manusia dan sebagai mama anak negeri ras melanesia, maka  tanah mengajak berjuanglah demi menjaga dan mempertahankan hak milik yang sedang klaim oleh indonesia diatas tanah pulau papua.

Peradaban kini berjalan tanah pulau papua berbicara “tanah papua bergejolak” melihat membongkar tulang tanah bagai tembaga di PTFI timika, sertai program bajak tanah porak poranda menjembatani arus politik indonesia, tetapi tidak akan berjalan selamanya kutuk tanah papua.   Tanah papua bosan dengan negara indonesia klaim diatas tanah papua, dan tanah papua tidak senang dengan indonesia buatan kasus dan krisis tanah. Maka kesan tanah Rakyat papua siap merdeka diatas pangkuan saya dengan damai tanpa kekerasan. Sebab tanah papua mempunyai mitos kenegaraan dan mitos kedudukan bangsa tulen dara daging bersama tanah itu sendiri. Inilah suara tanah adalah suara mama di utuskan oleh Allah sendiri.

2.    ALAM PAPUA BERBICARA

Perada kemerdekaan papua barat menata kembali papua baru telah terpuncak menentukan nasib sendiri diatas tanah leluhur. Perjuangan kemerdekaan papua barat telah rekam kotak hitan di balik alam antar peradaban bangsa. Berbagai tahapan berseru oleh rakyat di padang alam perkembanagn antar Peradaban terhadap negara indonesia klaim meminta pengakuan, beribu berbicara, beribu suara, beribu berkata telah rekam oleh alam sendiri kini menjadi tahapan puncak menata hasil rekaman. Tinggal tunggu waktu pengakuan oleh negara indonesia atas klaim mengaku diri tanah papua bagian dari indonesia di balik sejarah tidak benar.  

Alam Papua berbicara dengan gemuruh, tanah papua barat siap merdeka menjadi salah satu bagian kenegaraan karena bendera bintang kejora adalah bagian dari simbol alam dan bangsa serta tanah papua leluhur.  Warna bintang kejora kecocokan dengan alam papua telah terhiasi dari leluhur bangsa melanesia diatas tanah terlukisnya, sebelum indonesia klaim. Kemerdekaan papua barat bukan karang dari rakyatnya tetapi penyambung dari suara gemuru di balik alam Papua. 

Alam papua sudah bosan 50 tahun indonesia klaim diatas tanah papua tanpa seijin siapa pun melanda krisis dan di nyatakan kasus, alam rekam.

Alam bagaikan manusia dengan gemuruhnya berkata “papua harus merdeka dari serba kasus dan serba pelanggaran krisis tanpa kemanusiaan sangat tajam oleh indonesia klaim”. Alam menanti penjemputan peradaban papua baru, dengan semangat perjuangan rakyat berseru di padang globalisasi, membongkar kotak rahasia di bawah pena identitas klaim negara diatas negara.

Alam papua tidak membiarkan yang telah di lakukan oleh klaim indonesia di padang alam melanesia di papua dengan harapan tertentu perkembangan dunia kedepan. Namun alam menuntut melalui batin mengembalikan hak-hak yang tangan panjang oleh negara-negara penjajah yang telah bawah pulang kekuatan berupa batu keramat dan lain-lain. Hal ini nyatanya pelanggaran tata alam setempat dengan kekuatan pengkurasan alam hidup. 

Perjuangan politik bersama alam adalah salah satu jalan terbaik keselamatan alam, tanah dan bangsa melanesia untuk menjemput peradaban baru. Alam papua berbicara indonesia klaim segera cabut kaki dari tanah papua dan berseru berkibar sang bintang kejora di pelosok pesisir pantai dan lautan, pelosok tanah lembah, pelosok bebukitan, dan puncak gunung papua. Tuntutan alam sangat berat terhadap indonesia untuk mengembalikan hak kekuatan pada bangsa pemilik menata diatas tanah leluhur sesuai jejak pencipta alam semesta papua. 

Sudah pada puncak peradaban alam papua kembali ketempat semula dengan identitas hak tempat leluhur dengan simbol yang telah di lukiskan oleh alam sendiri bersama manusia ras melanesia yang telah mendiami bersama diantara alam leluhur. Alam sangat berlimpah ini mempunyai hukum dasyat menentukan nasibnya dan menuntut kembali atas semua kekurasan menghancurkan tatanan alam semestanya. Maka alam sendiri menentukan nasib rakyat dimana mereka berjuang atas hak alam itu sendiri. 

Alam sendiri menciptakan tanah papua, alam sendiri menciptakan manusia papua, alam sendiri menciptakan alam papua sendiri, alam sendiri menciptakan cuaca serba kehidupan diatas tanah papua. Harapan bangsa telah sentuh di hati alam papua menunggu keberhasilan dengan damai, salam sukses kata alam. Inilah peradaban rakyat papua siap membenah “negara bebas republik papua barat”. Inilah suara alam adalah Suara Allah.  

3.    RAKYAT PAPUA BERBICARA

Peradaban rakyat papua berseru berbicara di padang globalisasi dimana mereka sambil orasi kibarkan bendera bintang kejora di setiap kota besar pelosok dunia meminta pengakuan dan mengakuinya bahwa jejak mitos kenegaraan tercatat di balik tanah dan alamnya. Menjemput papua baru dengan memasukinya dunia baru di mana rakyat dunia mengantisipasi bajak kesanan di era teknologi canggih.  Dengan terkesan pulau papua adalah pulau leluhur mendiami rumpun ras melanesia di atas hak dan kebenaran kedudukan ras dan suku bangsa di tanahnya sendiri.

Rakyat papua berbicara dan berseru meminta pengakuan mengembalikan hak dan kebenaran atas klaim oleh negara penjajah yaitu negara indonesia selama 50 tahun masih belum berakhir. Rakyat papua jadi lahan berburu kemanusiaan yang tidak layak di lakukan oleh militer indonesia. Beribuan nyawa belur berdara menembusi peluru, dan alam papua pun kuras habis, tanah pun klaim tanpa seijin siapa pun. Maka rakyat papua tidak membiarkan atas semua lini yang merasa penguasa diatas tanah papua barat di jalani oleh negara indonesia klaim. Pada hal sejarah keberadaan suku bangsa sudah jelas di mata dunia, tetapi kenyataan negara indonesia pelanggaran sangat berat atas melanggarnya menempati tempat hak milik suku bangsa lain maupun menempati diatas bendera negara yang ada.

Tuntutan rakyat papua awali dengan orasi membawa dengan berbagai atraksi sesuai aspirasi keinginan rakyat atas di lakukan kekejaman oleh negara indonesia tiada berakhir klaim penguasa. Tuntutan yang mendalam oleh rakyat papua adalah segera cabut kembali dengan akar-akarnya identitas negara indonesia klaim diatas tanah papua, lanjut mengembalikan hak nafas hidup rakyat papua barat dengan tegas.  

Rakyat papua berbicara berseru bersuara sekeras-keras membela demi hak dan kebenaran bersejarah diatas tanah papua di tengah permainan politik indonesia klaim penguasa. Dengan gengsinya berbagai permen politik adu domba antar rakyat papua yang membigukan. Banyak program yang di tawarkan kepada rakyat papua diatas sejarah kontrak menempati identitas negara indonesia hanya untuk memperpanjangkan masa kontrak yaitu : identitas negara indonesia melalui pepera 1969, perusahan PTFI, program Otsus, program UP4B, penempatan SK Kabupaten dan SK Propingsi dan segi-segi program gelap lainnya. Semua program negara indonesia adalah kasus untuk mengkrisiskan rakyat papua bagai serbuk, maka kembalikan dan buanglah di adu sampah pusat ibukota negara indonesia di jakarta.

Sejarah perjuangan papua barat lebih jauh dari tingkat kelas dengan di penuhi orasi kebenaran di pelosok dunia, tercatat. Sejarah politik telah terhimpun di duta-duta besar kenegaraan di negara tua pun bergejolak mendukung atas hak dan kebenaran rakyat papua atas berseru di kediaman negaranya. Rakyat papua tidak ada yang terkecuali dalam pelaksanaan penjemputan peradaban baru diatas tanahnya sendiri. Rakyat papua bersuara diatas hak dan kebenaran kedudukan bangsa leluhur.   (Ist)

Victor Yeimo Nyaris Ditangkap, 2 Aktivis Ditangkap dan Diintrogasi Polisi

Militer Indonesia masih operasi warga Papua (Ist).

August 06, 2012 By: admin Category: News

KNPBnews – Usai persidangan Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni tadi siang (6/8), Pihak kepolisian dari Polresta Jayapura nyaris menangkap Ketua Umum KNPB Victor Yeimo di depan pintu keluar Pengadilan Negeri Abepura pukul 01-20 siang.

Seperti pada pengadilan sebelumnya, Victor Yeimo bersama puluhan massa KNPB menghadiri sidang Buchtar yang berlangsung dibawah pengawalan ketat dari intelijen dan pasukan Polisi. Tanpa alasan yang jelas, komandan polisi dari Polresta Jayapura memerintahkan anak buahnya menangkap Victor. Melihat ada upaya intervensi langsung itu, Victor tanpa ragu terus mengendarai motor keluar dan melaju ke arah Lingkaran.

Menurut pantauan langsung, beberapa avansa dikerahkan untuk mengejar Victor Yeimo, sedangkan massa KNPB yang berada ditempat kejadian tidak terpancing dengan hasutan yang sengaja dibuat oleh Polisi.

Sementara itu, setelah pihak kepolisian tidak berhasil menangkap Victor Yeimo pasukan polisi yang menggunakan mobil avansa dan truk dalmas dikerahkan ke Asrama Uncen dan melakukan penggrebekan di beberapa titik. Menurut beberapa saksi, Polisi menangkap Alex Oagai dan Doga Tabuni yang sedang berada tepat di depan Asrama Unit 6 Uncen pada pukul 02.16 siang.

Tanpa menunjukan surat penangkapan, keduanya dipaksa naik kendaran milik polisi dan dibawah keluar. Namun, sore ini sekitar pukul 4.30, keduanya dikembalikan. Keduanya tidak dibawa ke Polda namun diintrogasi dengan paksa dalam mobil polisi. Sampai berita ini dinaikan, belum jelas apa saja diintrogasi oleh Polisi.

Sementara itu, Juru Bicara Nasional KNPB, Wim Rocky Metlama sesalkan tindakan aparat kepolisian. “Apa salah kami?, tunjukan perbuatan pidana apa yang dilakukan KNPB, jangan asal tangkap, apalagi tembak. Sudah cukup Mako Tabuni ditembak mati tanpa proses hukum, sudah cukup Buchtar Tabuni ditangkap dan diadili tanpa bukti yang jelas. Ini tindakan yang tidak manusiawi dan tak beradab”, tegasnya. (wp)