TUTUGORO : YANG KAMI UNDANG SEBAGAI REPRESENTASI PAPUA BARAT ADALAH WPNCL

Victor Tutugoro bersama salah satu delegasi Papua Barat, Rex Rumakiek (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) – Siapa saja orang Papua Barat yang datang ke Noumea, selama MSG Meeting berlangsung akan diterima dengan baik. Sebagaimana prinsip persaudaraan di Melanesia.

Pimpinan Front Nasional Pembebasan Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro, mengakui yang diundang secara resmi sebagai special guest dalam Melanesian Spearhead Group adalah West Papua National Coalition Liberation (WPNCL). WPNCL diundang sebagai wakil rakyat Papua Barat yang telah mengirimkan aplikasi kepada sekretariat MSG. Sebagai seorang pemimpin MSG yang baru, Tutugoro merasa perlu mengundang WPNCL untuk hadir dalam MSG Meeting.

“Ini kali pertama, rakyat Papua Barat secara resmi diundang untuk hadir dalam MSG Summit. Kami mengundang delegasi WPNCL sebagai perwakilan rakyat Papua, saudara kami sesama Melanesia untuk hadir dalam pertemuan ini.” kata Tutugoro, Kamis (20/06) di Jibou Art Center, saat pertemuan para pemimpin MSG.

Itulah sebabnya, tambah Tutugoro, ia selalu memperkenalkan Dr. John Otto Ondowame dan WPNCL sebagai representasi rakyat Papua Barat selama MSG Summit berlangsung

Tutugoro juga tidak menampik adanya pengakuan dari pihak lain yang mengklaim sebagai perwakilan lebih dari dua juta rakyat Papua. Dirinya memahami hal tersebut sebagai hal yang lazim terjadi dalam sebuah gerakan pembebasan, seperti juga yang terjadi pada rakyat Kanaky lebih dari dua puluh tahun lalu. “Kami memahami realitas di Papua Barat. Dan itu menjadi kepedulian kami.” kata Tutugoro.

Lanjut Tutugoro, siapa saja orang Papua Barat yang datang ke Noumea, selama MSG Meeting berlangsung akan diterima dengan baik. Sebagaimana prinsip persaudaraan di Melanesia. Tapi MSG Summit adalah forum resmi yang memiliki aturan resmi pula. Itulah sebabnya, harus ada wakil rakyat Papua Barat yang di undang secara resmi, sehingga FLNKS secara resmi mengundang WPNCL.
“Siapa saja bisa datang ke sini, tidak terkecuali orang Papua Barat. Tapi yang diundang secara resmi oleh FLNKS untuk mewakili Papua Barat adalah WPNCL. Yang lainnya adalah tamu kami, rakyat Kanaky.” ujar Tutugoro.

Djawa Riral, Ketua Suport Group Kanaky untuk Papua Barat yang juga salah satu pimpinan FLNKS, menyebutkan bahwa undangan dari FLNKS disampaikan kepada Dr. John Otto Ondowame sebagai ketua WPNCL. Kemudian, ketua WPNCL ini yang mengirimkan nama-nama delegasi WPNCL kepada sekretariat MSG dan FLNKS.
“Undangan cuma kami kirim kepada Dr. John Ondowame. Dr. Ondowame kemudian mendaftarkan nama-nama delegasi WPNCL sebagai representasi rakyat Papua Barat di MSG Summit, yaitu Andi Ayamiseba, Paula Makabori, Rex Rumakiek, Barak Sope dan Dr. Ondowame sendiri.” jelas Riral.

Riral mengaku dirinya sudah mengenal kelima orang delegasi WPNCL ini sejak lama. Karena itu, dia dan FLNKS yakin jika kelimanya merupakan representasi rakyat Papua Barat dalam MSG Summit di Noumea ini. (Jubi/Adm)

SOMARE : PAPUA BARAT SEHARUSNYA DIUNDANG DALAM ACARA BUDAYA DAN OLAHRAGA

Michael Somare (kiri)

Noumea-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) Jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog.

Michael Somare, salah satu pendiri Melanesia Spearhead Group mengatakan dalam memberikan keanggotaan MSG kepada Papua Barat, forum MSG harus inventif. Para pemimpin MSG harus lakukannya atas dasar Papua Barat adalah Komunitas dan Entitas Melanesia, bukan sebagai negara yang berdaulat.
“MSG harus inventif. Kita bisa temukan ini juga di Asia Pacific Economic Co-operation (APEC). Taiwan dan Hongkong diterima di APEC sebagai bagian dari China, yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Asia Pasifik melalui negara yang berdaulat, yakni China.” kata Somare, Kamis (20/06) di sela-sela pertemuan para pemimpin negara MSG.

Somare, sebagaimana saat dirinya menjadi Perdana Menteri Papua new Guinea (PNG), tetap beranggapan bahwa Papua Barat adalah bagian internal Indonesia. Sehingga segala sesuatunya harus dibicarakan secara internal, antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia. Somare mengatakan, jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog. Dan di sisi lainnya, negara-negara MSG akan secara teratur mengetahui perkembangan di Papua Barat.

“Aktivis Papua perlu belajar untuk duduk dan berbicara tentang masalahnya dengan Indonesia. Pemimpin Papua dan aktivis harus membahas cara-cara untuk menemukan solusi untuk masalahnya. Masalah Papua adalah salah satu yang internal dan negara kita tidak punya hak untuk mencampuri isu-isu kedaulatan Indonesia. Masalah Papua tidak seharusnya dibawa kepada negara-negara Melanesia hanya lewat satu sisi saja, karena seperti juga PNG, negara-negara Melanesia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan PNG berbagi perbatasan bersama.” tambah Somare.

Namun Perdana Menteri terlama di PNG ini mengatakan bahwa sekalipun Papua Barat, tidak atau belum diterima sebagai anggota MSG, Papua Barat seharusnya diundang oleh MSG untuk acara-acara kebudayaan, kegiatan olahraga dan pertukaran keterampilan teknis.

“Papua Barat adalah komunitas dan entitas Melanesia yang signifikan.” aku Somare.

Menanggapi pernyataan Somare ini, Presiden West Papua National Coalition Liberation (WPNCL), John Otto Ondowame menyebutkan masalahnya ada di Indonesia, bukan orang Papua. Karena sejak tahun 2011, orang Papua telah meminta untuk berdialog secara damai dengan Indonesia. Namun hingga hari ini, Indonesia belum menunjukkan minatnya untuk berdialog.

“Kami sudah mencoba pada tahun 2011 untuk berbicara dengan Indonesia, kami menulis surat untuk memulai dialog damai. Tapi sampai hari ini, Indonesia belum menunjukkan respon untuk dialog secara damai yang disebutkan oleh Somare sebagai dialog yang bermartabat itu. Jadi, masalahnya bukan di pihak kita, tetapi dengan pemerintah dan militer Indonesia,” kata Dr Ondawame.

Ia menambahkan bahwa sebuah dialog damai, semestinya difasilitasi oleh pihak ketiga, bukan antara dua pihak saja.

Mengenai undangan kunjungan MSG ke Indonesia, Ondowame mengatakan itu sudah menunjukkan bahwa masalah Papua, bukan masalah internal antara Papua dan Indonesia saja. Tapi sudah menjadi masalah regional. Agar masalah Papua jadi jelas buat negara-negara MSG sebelum, saat dan setelah kunjungan, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional seluas-luasnya terlebih dulu.

“Sebelum MSG melakukan kunjungan nanti, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional, seperti media dan organisasi kemanusiaan ke Papua seluas-luasnya. Ini akan menunjukkan kepada MSG dan negara-negara Melanesia, apa dan bagaimana yang sudah, sedang dan akan terjadi di Papua Barat.” ujar Ondowame.

Sedangkan perwakilan Delegasi Indonesia, Michael Manufandu, mengatakan orang Papua harus hidup di Papua untuk melawan dari dalam. Selama ini, pemerintah dan pemerintah provinsi yang terdiri dari penduduk asli Papua Barat telah mencoba untuk mengembangkan Tanah Papua. Informasi tentang Papua yang beredar selama ini, disebutkan oleh Manufandu sebagai kesalahan informasi yang terjadi karena perkembangan media sosial.

Keputusan tentang proposal Papua Barat menjadi anggota MSG, akan dibahas besok, Jumat (21/06). (Jubi/Adm)

MSG SUMMIT, HARMONISASI ANTARA “PENJAJAH” DENGAN “YANG DIJAJAH”

Harold Marthin (Kiri) bersama pimpinan FLNKS, Victor Tutugoro menyambut PM Vanuatu, Moana Carcasses (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 19/06 (Jubi) – Hal yang terlihat aneh, karena representasi “penjajah” bersama-sama dengan representasi “yang dijajah” menyambut tamu mereka.

Presiden Kaledonia Baru, Harold Marthin, dalam sambutannya pada acara pembukaan Melanesia Sparehead Group mengatakan pada awalnya, tidak semua rakyat Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dalam MSG karena sejarah persaingan di Pasifik, yang mengakibatkan adanya rivalitas pada kelompok masyarakat Melanesia. Namun mereka bekerja keras untuk meninggalkan trauma sejarah itu.
“Awalnya, tidak semua warga Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dengan MSG karena konteks historis dari persaingan Pasifik. Tapi kami bekerja keras untuk menjadi anggota penuh secepatnya dan kami berharap anda semua mendukung kami.” kata Presiden Kaledonia Baru yang berkewarganegaraan Perancis ini, Rabu malam (19/06).

Presiden Kaledonia Baru ini menunjukkan jika rakyat Kaledonia Baru dan dirinya memang bersungguh-sungguh menjadi bagian dari MSG, termasuk warga negara asal Perancis yang tinggal di Kaledonia Baru. Ini ditunjukkannya dalam jamuan makan malam sehari sebelumnya (19/06) di Jibou. Bersama Pimpinan Front Pembebasan Rakyat Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro, keduanya menyambut kedatangan masing-masing pemimpin negara Melanesia. Hal yang terlihat aneh, karena representasi “penjajah” bersama-sama dengan representasi “yang dijajah” menyambut tamu mereka. Masyarakat asli Kaledonia Baru yang disebut Kanaky, bersama dengan warga Perancis mempersiapkan seluruh rangkaian acara pembukaan MSG Summit.

“Serah terima dari Bainimarama kepada FLNKS adalah tonggak prestasi yang dinantikan oleh rakyat Kanaky. Dan jika disepakati, FLNKS akan menjadi anggota penuh MSG, sebagai sebuah negara.” kata Harold Marthin.

Seperti diketahui, pada tahun 2014 nanti rakyat Kaledonia baru akan mengadakan referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah rakyat Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Perancis atau berdiri sebagai sebuah negara independen, akan ditentukan oleh referendum tersebut.

Mr. Harold Marthin menambahkan, dirinya bersama pimpinan FLNKS, organisasi yang memotori permintaan referendum Kanaky menyambut kedatangan para pemimpin negara Melanesia, untuk menunjukkan bahwa tidak ada ketegangan atau upaya untuk menghambat hubungan antara sesama komunitas Melanesia demi kemakmuran rakyat Melanesia.

“Saya yakinkan pada anda semua, para pemimpin bahwa rakyat Kaledonia Baru memiliki pandangan positif dari tindakan pemerintah Kaledonia Baru bersama FLNKS. (Jubi/Adm)

DELEGASI MSG AKAN KUNJUNGI PAPUA DALAM DUA BULAN KE DEPAN

Michael Manufandu bersama PM Solomon Islands, Gordon Darcy Lilo (Jubi)

Noumena-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) – Meski rekomendasi pertemuan para Menteri lUAR nEGERI negara-negara Melanesia Spearhead Group menyetujui undangan Indonesia untuk mengunjungi Jakarta dan Papua, isu Papua tetap menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah MSG Summit.

Victor Tutugoro, Chairman MSG yang baru menekankan pentingnya membahas isu Papua selama pertemuan para pimpinan MSG yang dimulai hari ini (20/06). Solidaritas Melanesia, diharapkan bisa mengusung isu Papua secara bersama-sama tanpa merusak kesepakatan dalam forum MSG.
“Kami telah membahas isu Papua dalam pertemuan pejabat senior dan para Menteri Luar Negeri. Dan kami harus berhati-hati dalam mebahas masalah Papua Barat agar tidak merusak kesatuan MSG. Karenanya, isu Papua sedang dibahas hingga kunjungan resmi MSG ke Indonesia.” kata Tutugoro kepada Jubi, saat pembukaan resmi MSG Summit di Pusat Kebudayaan Jibou, Noumea, tadi malam (19/06).

Tutugoro menjelaskan, posisi FLNKS mendukung penuh Papua Barat menjadi anggota MSG. FLNKS memahami apa yang sedang terjadi di Papua Barat dan memiliki kepedulian yang besar terhadap saudara sesama Melanesia di Papua Barat.

“Kita akan lihat nanti. Kami tahu apa yang terjadi pada saudara kami di Papua. Dalam kunjungan nanti, mungkin mereka akan menunjukkan lebih banyak lagi pada kami tentang persoalan Hak Asasi Manusia di Papua Barat. Namun saat ini, kami perlu hati-hati. Karena isu ini (Papua) bisa merusak kesepakatan lainnya dalam konsensus nanti.” ujar Tutugoro.

Michael Manufandu, Pejabat Senior Indonesia yang hadir sebagai delegasi Indonesia mengatakan Indonesia akan menerima kedatangan delegasi MSG ke Indonesia sekitar bulan Juli atau Agustus. Ini sekaligus mengkonfirmasi undangan Indonesia kepada MSG.
“Kapan saja mereka punya waktu, mereka bisa mengunjungi Indonesia, Jakarta dan Papua. Pemerintah Indonesia akan memberi kesempatan pada delegasi MSG nanti untuk bertemu dengan pemimpin politik, sosial, budaya, pemerintah daerah termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia,” kata Manufandu kepada Jubi.

Manufandu hadir dalam MSG Summit ini bersama Wakil Mentri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana dan beberapa staff KBRI di Canberra. (Jubi/Adm)

BAINIMARAMA : TRADISI DAN BUDAYA MELANESIA HARUS DIPERTAHANKAN DAN DIKEMBANGKAN

Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama saat menerima pemberian dari masyarakat adat Kanak (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 19/06 (Jubi) – Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, yang akan digantikan sebagai ketua Melanesian Spearhead Group menekankan kebutuhan untuk menjaga budaya dan tradisi Melanesia.

Bainarama menyampaikan hal ini dalam upacara pembukaan secara adat yang dilakukan di wilayah otoritas adat Kanak, di Noumea, New Caledonia, Rabu (19/06). Para pemimpin negara-negara MSG dan undangan disambut dengan sebuah prosesi adat masyarakat Kanaky. Prosesi adat ini berlangsung unik, karena setiap pemimpin negara Melanesia yang datang harus menyerahkan sesuatu yang dibalas juga dengan penyerahan patung asal Kanaky dan Yam (umbi-umbian) untuk ditanam di negara masing-masing para peserta MSG.

PM Bainimarama menjadi tamu utama dalam prosesi pembukaan ini. Ia menekankan pentingnya generasi Melanesia mempertahankan kekayaan budaya dan tradisi Melanesia.

“Ini menunjukkan kepada saya bahwa kami telah mempertahankan kekayaan budaya Melanesia dan tradisi melalui setiap generasi dan memberikan kekompakan pada masyarakat Melanesia secara bersama-sama,” kata PM Bainimarama.

“Ini merupakan hak istimewa dan suatu kehormatan bagi saya dan saya berbicara atas nama semua delegasi di sini, bahwa kita semua telah menciptakan ruang untuk berbagi dalam warisan budaya yang berbeda. Dan khusus Kanaky, anda telah menyambut kami dengan prosesi adat yang menunjukkan kekayaan budaya Melanesia.” lanjut Bainimarama.

PM Bainimarama menegaskan bahwa budaya dan tradisi Melanesia adalah hal yang membedakan Melanesia dari masyarakat lainnya di seluruh dunia. Ia menambahkan bahwa pekerjaan saat ini yang sedang dilakukan oleh MSG adalah untuk melindungi dan melestarikan pengetahuan tradisional Melanesia.

“MSG telah mengembangkan inisiatif di bawah perjanjian perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya untuk membuat kebijakan yang akan melindungi dan melestarikan budaya dan tradisi apakah itu ekspresi melalui cerita rakyat, lagu dan tari, pengetahuan, seni atau flora dan fauna,” kata PM Bainimarama.

Bainimarama menekankan untuk memberikan pengetahuan tradisional kepada generasi muda agar budaya dan tradisi Melanesia berkembang.

“Saya menekankan di sini bahwa pengetahuan tradisional adalah kekayaan intelektual dan salah satu yang tidak dapat dipelajari di sekolah. The Melanesian Arts Festival dan inisiatif lainnya untuk menangkap informasi budaya harus terus didorong. Kami sekarang memiliki teknologi untuk melakukan ini dan harus penuh memanfaatkan ini untuk keuntungan kami sehingga kekayaan budaya dan tradisi tetap hidup untuk generasi yang akan datang, “kata PM Bainimarama.

Dalam prosesi pembukaan secara adat ini, selain delegasi negara-negara MSG, hadir juga delegasi Indonesia sebagai observer yang dipimpin oleh Wakil Mentri Luar Negeri, Wardana bersama Michael Manufandu dan staff kedutaan Besar RI di Canberra, Australia. Juga hadir sebagai undangan khusus, delegasi West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) yang dipimpin oleh John Otto Ondowame. (Jubi/Adm)

PELAPOR KHUSUS PBB MINTA KEPASTIAN KUNJUNGAN KE INDONESIA, JUGA PAPUA

Frank LaRue (ist)

Jayapura, 08/06 (Jubi) – Pemerintah Indonesia telah mengundang Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi yang dijadwalkan pada Januari 2013, namun ditunda dengan alasan yang tak diketahui dengan jelas. Kunjungan resmi ini adalah telah dijanjikan oleh pemerintah dalam sidang Universal Periodic Review/Periodik Berkala Universal, pada Maret 2012.

KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua, Fransiscan International and TAPOL meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resmi sebagaimana dinyatakan dalam Dewan HAM PBB ke-23 di Geneva, 3 Juni 2013.

Indria Fernida, aktivis KontraS kepada Jubi, Sabtu (08/06) mengatakan kunjungan resmi Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi mendesak dilakukan.
“Kami memandang bahwa kunjungan resmi Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi mendesak dilakukan mengingat situasi tentang kebebasan berekspresi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Rencana pengesahan RUU Ormas dan RUU Rahasia Negara yang mengancam kebebasan sipil, kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM yang terus berlangsung adalah potret ancaman terhadap kebebasan berekpsresi di Indonesia.” kata Indria.

Selain hal-hal tersebut, lanjut Indria, hal lain yang juga paling mengkhawatirkan saat ini adalah situasi di Papua, dimana tampak peningkatan upaya untuk meredam kebebasan berekspresi pada 1 Mei 2013, saat peringatan Pemindahan Administrasi Papua ke Indonesia. Berdasarkan data Papuan Behind Bars, aparat keamanan menembak dua orang hingga tewas dan satu lagi tewas di rumah sakit, 36 orang ditangkap sewenang-wenang, dan 30 orang diantaranya masih ditahan dan beresiko mengalami penyiksaan. Hingga Mei 2013, sebanyak 76 orang tahanan politik berada di berbagai LP di Papua. Beberapa aktivis Maluku juga masih menjadi tahanan politik.

“Pemerintah masih menutup akses masyarakat internasional untuk melakukan pemantauan terhadap situasi HAM di Papua.” ujar aktivis KontraS yang ikut hadir dalam Sidang HAM PBB di Jenewa, minggu ini.

“Kami kembali mengingatkan bahwa Papua adalah salah satu wilayah prioritas yang harus dikunjungi oleh Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi. Mekanisme ini adalah prosedur internasional yang harus dipatuhi pemerintah sebagai anggota PBB dan juga berlaku bagi negara anggota PBB lainnya.” lanjut Indria.

Selain itu, menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen Papua, Victor Mambor, keseriusan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB, Frank La Rue sangat penting untuk menunjukkan komitmen Pemerintahuntuk membangun dialog secara damai.
“Jika pemerintah Indonesia bersikap kooperatif atas pernyataan Pelapor Khusus PBB, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resminya, ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memenuhi hak-hak berekspresi dan berpendapat di Papua sekaligus merealisasikan inisiatif untuk membangun dialog secara damai. Membuka akses internasional di Papua dapat menjadi upaya positif dalam menunjukkan keseriusan sikap Pemerintah.” kata Mambor. (Jubi/Musa Abubar)

Papuareality.com: BELAJAR DARI PENGALAMAN PERWAKILAN OPM DI SENEGAL

Papuareality.com: BELAJAR DARI PENGALAMAN PERWAKILAN OPM DI SENEGAL: Fileb Jacob Semuel Karma, salah seorang pejuang Papua Merdeka memberi dukungan bagi perwakilan di MSG. Semua pejuang Papua membagi tugas...

BELAJAR DARI PENGALAMAN PERWAKILAN OPM DI SENEGAL

Fileb Jacob Semuel Karma, salah seorang pejuang Papua Merdeka memberi dukungan bagi perwakilan di MSG. Semua pejuang Papua membagi tugas dan peran masing-masing.(Jubi/ist)

Jayapura, 25/5(Jubi)–- Aktivis pejuang Papua Merdeka Filep Jacob Semuel Karma yang akrab dipanggil Jopie Karma  telah mengingatkan agar pengalaman perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Senegal jangan sampai terulang lagi. Peringatan ini penting dalam menjalin kerja sama dengan Persaudaraan Ujung Tombak Negara Negara  Melanesia di Pasifik Selatan.

Namun yang jelas Karma mendukung upaya yang dilakukan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)untuk perjuangan Papua Merdeka sebagai wakil bangsa Papua di MSG. Lebih lanjut  kata Karma dalam perjuangan Papua Merdeka, semua kelompok dalam faksi-faksi membagi-bagi peran dan tugas masing-masing untuk mencapai kemerdekaan.

Mendiang Ben Tanggahma mantan Kepala Perwakilan Organisasi Papua Merdeka(OPM) di Senegal pernah bertugas selama beberapa tahun di sana dan mendapat dukungan dari pemerintah Senegal. Sayangnya beberapa tahun kemudian pihak pemerintah Indonesia dengan kekuatan modal melakukan pendekatan dan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Senegal. Akibatnya kantor Perwakilan OPM di Senegal ditutup karena kekuatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kondisi ini diperparah lagi dengan munculnya faksi-faksi dalam perjuangan Papua Merdeka, sehingga memperlemah perjuangan Papua Merdeka.

Ben Tanggahma mengatakan sebagai sesama bangsa kulit hitam memang banyak negara-negara Afrika sangat mendukung Papua Merdeka tetapi negara-negara Afrika yang miskin dan butuh dukungan kerja sama ekonomi. Kondisi inilah yang terkadang mengenyampingkan kesamaan kulit dan ras demi kepentingan kepentingan politik yang lebih besar.

Prof Dr Nazaruddin Sjamsoddin dalam bukunya berjudul, Integrasi Politik di Indonesia menyebutkan  secara umum bisa dikatakan OPM sebagai sebuah organisasi perjuangan terbagi atas dua jenis gerakan yang masing-masingnya mengkoordinasikan kegiatan politik dan militer.

Dalam penelitiannya tentang Integrasi Politik di Indonesia, Nazaruddin menulis ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya gerakan politik dan militer bekerja sama dengan baik dalam perjuangan Papua Merdeka.

Faktor yang pertama tentu saja keterbatasan ruang gerak yang disebabkan oleh operasi-operasi militer dan tindakan-tindakan lain yang diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Belakangan setelah reformasi di Indonesia 1998, salah satu  pemimpin Papua  alm Theys Hiyo Elluay lebih memilih perjuangan damai dalam sopan santun politik. Soalnya bagi Theys kemerdekaan Papua sudah ada pada 1 Desember 1961 dan tinggal mengembalikan hak-hak politik.

Kedua, adanya latar belakang suku yang berbeda di antara sesama pemimpin OPM baik di kalangan militer maupun politiknya yang sering menimbulkan perbedaan interpretasi atas sasaran-sasaran perjuangan dan perbedaan kepentingan.

Ketiga adanya perbedaan iedologi di antara sesama pemimpin OPM; di antara mereka ada yang berorientasi ke kanan dan ada pula yang kekiri. Keempat, kekurangan dana membatasi kegiatan pemimpin-pemimpin politik OPM, termasuk hubungan mereka dengan pemimpin gerakan militer. Kelima pembatasan-pembatasan yang dikenakan pemerintah Papua New Guinea(PNG).

Kegiatan-kegiatan Papua Merdeka di luar negeri pertama kali berpusat di Negeri Belanda di mana terdapat dua pentolan pemimpin Papua masing-masing alm Markus Kaisiepo dan Nicolas Jouwe. Belakangan Nicolas Jouwe , Frans Alberth Yoku dan Nicolash Meset kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia

Selain di Negeri Belanda ada juga kelompok yang tinggal di Stockholm Swedia pada 1972 sudah membuka perwakilan OPM di sana. Bahkan mendapat dukungan dari sekolompok akademisi senior beraliran Marxis di Universitas Stockholm, Swedia. Kantor ini ditutup pada 1979 ini karena kekurangan dukungan dana. Begitupula perwakilan OPM di Dakar, Senegal didirikan pada 1976 dan mendapat dukungan-dukungan  dari negara-negara Afrika selama beberapa tahun.

Markus Kaisiepo lebih percaya kepada kekuatan militer untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga bekerja sama dengan Door de eeuwen trouw, sebuah Yayasan yang menjadi tulang punggung pemerintahan dalam pengasingan RMS dibawah kepemimpinan Ir Manusama beberapa waktu lalu.

Pemimpin OPM di Dakar dan Stockhol lebih banyak dikuasai oleh pemimpin muda seperti alm Ben Tanggahma.Perwakilan OPM di Dakar didukung sepenuhnya oleh Presiden Senegal Senggor antara lain dengan menyalurkan dana-dana swasta. Ben Tanggahma juga dibantu oleh beberapa negara kelompok Brazzaville 13 yang memang tidak mendukung Indonesia dalam pembahasan masalah Irian Barat di PBB sejak 1960 an.

Sedangkan dukungan di Pasifik Selatan, terutama negara-negara Melanesia Vanuatu membuka perwakilan di sana pada 1983. Vanuatu yang mendorong agar sesama negara Melanesia saling membantu dalam perjuangan dan kepentingan politiknya. Agaknya pemerintah Papua New Guinea (PNG) akan mempunyai posisi yang sulit karena berbatasan langsung dengan Indonesia (Provinsi Papua). Apalagi  Perdana Menteri (PM) pertama PNG  Michael Somare telah menegaskan tidak mendukung OPM di dalam perjuangan Papua Merdeka.

Namun yang jelas letak geografis antara sesama negara Melanesia bisa menjadi salah satu faktor pendukung guna menjalin kerja sama antar persaudaraan Melanesia. Pesan Filep Karma soal perjuangan dan dukungan negara-negara sesama Melanesia sangat penting tetapi jangan sampai pengalaman di Senegal terulang lagi. Pasalnya perbedaan pendapat dalam perjuangan politik dan juga dukungan dana bisa menjadi penghambat.

Apalagi pendekatan politik dan ekonomi pemerintah Indonesia bisa menjadi  posisi tawar bagi negara-negara Ujung Tombak Persaudaran Melanesia. Perjuangan Papua Merdeka juga akan mendapat tekanan dari tiga negara penting di Pasifik Selatan masing-masing Papua New Guinea(PNG), Selandia Baru dan Australia. Ketiga negara ini mempunyai hubungan politik dan ekonomi yang sangat baik dengan pemerintah Indonesia.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

KESAKSIAN AI TENTANG AKUNTABILITAS DAN PELANGGARAN HAM OLEH POLISI DI PAPUA

T. Kumar, Direktur Adokasi Internasional Amnesty International AS (tlhrc.house.gov)

Jayapura, 24/05 (Jubi) – Penyelidikan terhadap laporan pelanggaran yang dilakukan polisi amat langka, dan polisi sering membuat pengadu tunduk pada intimidasi dan pelecehan dalam pemeriksaan.

T. Kumar, Direktur Adokasi Internasional Amnesty International AS memberikan kesaksiannya tentang Akuntabilitas dan Dugaan Pelanggaran HAM di Indonesia di hadapan Komisi HAM Parlemen AS. Sebagian kesaksiannya itu, tentang Akuntabilitas dan Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polisi di Papua. Berikut bagian tentang Papua dari kesaksian yang disampaiakan kemarin (Kamis, 23/5) waktu Washington DC.

“Amnesty International terus menerima laporan yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi di Indonesia, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan, penggunaan kekuatan dan senjata api yang tidak perlu dan berlebihan saat melakukan penangkapan dan selama demonstrasi, dan kegagalan untuk melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Penyelidikan terhadap laporan pelanggaran yang dilakukan polisi amat langka, dan polisi sering membuat pengadu tunduk pada intimidasi dan pelecehan dalam pemeriksaan. Mekanisme disiplin internal kepolisian saat ini tidak memadai untuk menangani pelanggaran pidana yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan sering tidak diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, badan pengawasan eksternal kepolisian tidak memiliki wewenang yang memadai untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan.

Tujuh orang dilaporkan disiksa di Provinsi Papua pada Februari 2013 saat mereka diinterogasi oleh polisi tentang keberadaan dua aktivis pro-kemerdekaan. Menurut sumber yang dapat dipercaya, polisi berpakaian sipil secara sewenang-wenang menangkap Daniel Gobay dan dua pria lainnya pada pagi hari, 15 Februari 2013 di Depapre, Provinsi Papua. Ketiga orang itu pertama kali dipaksa merangkak sejauh 30 meter ke kantor polisi sektor Depapre dan kemudian pindah ke kantor polisi distrik Jayapura satu jam kemudian. Di sana mereka kemudian dipaksa untuk push-up, ditendang di wajah, kepala dan punggung, dan dipukuli dengan tongkat rotan. Polisi diduga menodongkan senjata ke kepala mereka, mulut dan telinga. Mereka diinterogasi sampai larut malam dan berlanjut pagi hari berikutnya.

Matan Klembiap dan tiga pria lain secara sewenang-wenang ditangkap secara terpisah oleh polisi berpakaian preman pada pagi hari 15 Februari di Depapre dan dibawa ke kantor polisi Jayapura kabupaten. Keempat orang juga dipaksa untuk push-up dan ditendang dan dipukuli dengan tongkat rotan dan balok kayu oleh petugas polisi. Salah seorang pria telah bersaksi di video bahwa polisi memberinya kejutan listrik.

Pada 16 Februari, lima dari orang-orang itu dibebaskan tanpa dakwaan, tapi Daniel Gobay dan Matan Klembiap ditahan polisi. Mereka tahan dengan tuduhan “kepemilikan senjata tajam” berdasarkan Peraturan Darurat No 12/1951 dan saat ini sedang menunggu sidang.

Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi terhadap demonstran di Papua:

Pada tanggal 23 Oktober 2012, sekitar 300 orang berkumpul untuk sebuah demonstrasi pro-kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di depan Universitas Negeri Papua di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Polisi Sektor Manokwari dan personil militer mencegah mereka untuk melanjutkan sepanjang jalan. Menanggapi batu yang dilemparkan oleh beberapa pengunjuk rasa, polisi melepaskan tembakan tanpa pandang bulu, melepaskan tembakan ke udara dan ke arah kerumunan. Beberapa demonstran melaporkan bahwa mereka dipukuli oleh polisi.

Setidaknya sebelas demonstran dilaporkan terluka, empat dari mereka menderita luka tembak. Seorang wartawan, Oktovianus Pogau, yang sedang meliput demonstrasi, menyatakan bahwa ia diserang oleh polisi. Salah satu dari polisi memegang tenggorokannya sementara yang lain meninju wajahnya saat ia mencoba untuk mengambil kartu pers untuk ditunjukan kepada mereka. Setidaknya lima polisi juga dilaporkan menderita luka-luka. Indonesia belum sepenuhnya memasukkan definisi penyiksaan dalam KUHP nya, sehingga gagal memenuhi kewajibannya sebagai negara pihak Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (UNCAT). Kurangnya ketentuan-ketentuan hukum yang memadai mengenai “tindakan penyiksaan” menciptakan celah yang memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Ini tidak memberikan dasar hukum yang memadai di mana agen-agen negara dapat dibawa ke pengadilan. Lebih lanjut hukum gagal untuk memberikan efek jera untuk mencegah agen negara melakukan tindakan tersebut.” (Jubi/Benny Mawel)

Wawancara Dominic Brown Tentang Papua

Ucapan selamat dari rakyat Papua kepada Perdana Menteri Inggris yang baru, David Cameron (Foto: Dominic Brown)

PAPUAN, Inggris — Sejak 1 Mei 1963, Pemerintah Indoensia telah menutup akses untuk aktivis,  wartawan asing, dan diplomat internasional untuk mengunjungi tanah P apua.

Negara mewajibkan siapa saja untuk memiliki sebuah “surat jalan” dari Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta.

Dominic Brown, salah satu video maker berhasil mengunjungi Papua dengan cara menyamar. Ia melakukan wawancara dengan berbagai pihak di tanah Papua, termasuk tokoh terkemuka Organisasi Papua Merdeka (OPM), Goliat Tabuni. Hasilnya, Video berjudul “Forgotten Bird of Paradise” atau “Cenderawasih Yang Terlupakan” dilaunching pertengahaan tahun 2012 lalu di Inggris. 

Wempi Fatubun, Video Makar dari Papuan Voices,  beberapa waktu lalu mendapat kesempatan untuk wawancara langsung Dominic Brown. Ikuti petikan wawancara secara lengkap dibawah ini :

Kegiatan Terkini Anda?

Saya sementara sedang membuat film documenter yang lumayan panjang tentang seorang pemimpin kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda. Saya baru saja kembali dari perjalanan selama lima minggu bersama-sama dengan beliau.  Ini adalah perjalanan resminya yang pertama kali di luar Inggris sejak perintah penangkapan atas dirinya yang dikeluarkanoleh Interpol dicabut.

Kami mengunjungi Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea dan Vanuatu.  Film documenter ini mengkisahkan tentang kehidupan Benny Wenda sebagai seorang aktivis, yang memfokuskan diri pada menjelaskan tentang keadaan di tanah airnya, dan upaya-upaya yang dilakukannya agar referendum kemerdekaan yang bebas dan adil dapat dilaksanakan

Ceritakan tentang siapa Anda sebagai seorang pembuat film?

Saya mulai membuat film sesudah saya mengalami hal yang tidak bisa saya lupakan di Papua Barat. Saya mengunjungi tempat itu ketika saya berusia 21 tahun, dan saya benar-benar terkejut ketika melihat situasi di sana.

Dengan mata kepala saya sendiri saya melihat bagaimana orang-orang asli Papua diperlakukan sebagai warga Negara kelas dua, dan setiap hari menderita pelanggaran HAM.

Waktu saya kembali ke Inggris dan mencerita kanapa yang terjadi di Papua Barat kepada teman-temansaya, ternyata belum ada seorang pun yang pernah mendengar tentang keadaan di Papua.  Jadi, saya bertekad, bahwa pada suatu hari saya akan kembali ke Papua untuk membuat sebuah film dan membantu semampu saya agar hal-hal yang terjadi disana bisa di ceritakan keluar.

Saya belum pernah mengikuti pelatihan pembuatan atau pengeditan film sebelumnya. Namun, saya pikir hal itu banyak manfaatnya bagi saya, karena saya bias membuat film semata-mata dari perspektif saya, ketimbang apabila saya mengikuti pelatihan, dan saya malah diberitahu tentang hal-hal apa yang harus dan tidak boleh saya lakukan.

Mengapa Anda menggunakan gambar bergerak?

Menurut saya, video adalah media yang sangat handal. Dengan video Anda bias menangkap momen-momen yang dengan mudah dilupakan apabila tidak ada video. Dengan gambar bergerak kita bias berbagi cerita dan memberikan ‘jendela-jendela’ kepada orang lain dan kisah-kisah dari peristiwan-peristiwa yang mereka alami, yang apabila tidak ada, tidak akan pernah diketahui oleh orang lain.

Hal-hal apa yang Anda sampaikan dalam karya-karya video Anda?

Semua yang sudah saya kerjakan didasarkan atas pengalaman-pengalaman saya sendiri, dan terutama pada peristiwa-peristiwa yang paling mutakhir di seputar keadilan social dan hak-hak azasi manusia.

Tahun lalu saya di Sahara Barat dan membuat sebuah film tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Sahrawi.

Menurut saya, melalui film, kita dapat membuka mata orang lain atas hal-hal yang mereka belum ketahui, dan sekaligus memberikan inspirasi kepada mereka agar mereka bertindak.  Dengan begitu, Anda sudah melakukan sesuatu yang sangat berpengaruh.

Saya juga baru saja menyelesaikan sebuah film tentang seorang laki-laki yang percaya bahwa ia adalah titisan Raja Arthur, seorang figure mitos Inggris.  Ia adalah seorang Inggris yang eksentrik, sebelumnya bekerja sebagai prajurit Angkatan Darat.  Ia juga adalah seorang veteran aksi-aksi prote sdi jalan raya, dan seorang aktivis lingkungan hidup.

Anda sudah membuat sejumlah video. Mohon ceritakan kepada kami tentang film”Forfotten Bird of Paradise” dan latar belakangnya?

“Forgotten Bird of Paradise” (Cenderawasih yang Terlupakan) adalah film pertama yang saya buat. Saya menghabiskan dua bulan untuk bepergian dengan menyamar di Papua Barat.

Saya berhasil bertemu dengan korban-korban pelanggaran HAM, aktivis kemerdekaan Papua, dan sejumlah anggota perjuangan bersenjata. Film itu diterima dengan baik, memperoleh penghargaan sebagai Film Dokumenter Terbaik di Festival Film Dam Short, dan dipertunjukkan di festival-festival film yang lain, termasuk Raindance. Film itu juga diputar di program berita terkini “BBC Newsnight” di Inggris.

Bagaimana Anda melihat pengaruh distribusi online (melalui internet) terhadap pembuatan video independen?  Bagaimana Anda menggunakan alat-alat bantu online dalam pekerjaan Anda?

Dewasa ini, segala sesuatu di-online/internet-kan.Youtube, Vimeo, Twitter dan Facebook adalah ‘panggung’; yang saya gunakan, dan sudah barang tentu situs (website) saya.

Teknologi digital telah membuka kesempatan yang benar-benar luas. Apabila Anda bias mempromosikan sebuah film dengan baik, film itu dengan cepat bias ditonton oleh ribuan orang.

Ada banyak video seperti itu. Menurut pendapat saya, kuncinya adalah membuat video yang isinya menyentuh emosi orang lain, dan membuat mereka untuk bertindak.

============================================================================================

Terjemahan wawancara ini dilakukan seakurat mungkin oleh Martyr Papua. Sudah mendapat izin, bahkan telah diperiksa langsung oleh si pewawancara. 

 Sumber: http://suarapapua.com/ 

Daftar Korban Longsor PTFI Versi Polisi Indonesia

Areal tambang PTFI. (WWW.PTFI.COM)

Selasa (14/5) lalu dilaporkan terjadi longsor di Areal Tambang PTFI. Peristiwa tersebut dilaporkan, beragam. Hingga Rabu (15/5) kemarin, salah satu media melaporkan peristiwa tersebut menelan 4 korban jiwa, 10 selamat dan setidaknya 25 pekerja masih terperangkap di Big Gossan.

Sehari kemudian, Kamis (16/5) salkah satu milis komunitas Papua menyebarkan laporan data-data korban secara kasar. Katanya, data-data tersebut direkap oleh Polisi Indonesia. Berikut daftar nama-nama korban yang terjebak dalam terowongan yang dilansir polisi.

1. Muhtadi
2. Leonardus sparta
3. Aan nugraha
4. Soleman
5. Hasbullah
6. Herman susanto
7. Aris tikupasan
8. Ahmad rusli
9. Roy kailuhu
10. Amir tika
11. Febri tandungan
12. Petrus marengkerena
13. Jhoni tulak
14. Towali
15. Montahdim ahmad
16. Victoria sanger
17. Ferry edison pangaribuan
18. Lestari siahaan
19. Gito sikku
20. Wandi
21. Petrus duli
22. Retno bone
23. Alham
24. Rudi sitorus
25. Murdani tamanthi
26. Joni v. Gadje
27. Makmur
28. Florentinus kakupu
29. Kenny wanggai
30. Daud gobay
31. Selvianus edoway
32. Yatinus tabuni
33. Matheus marandok
34. Frelthon wanggai
35. Daniel eramuri
36. Yusak deda
37. Hengki hendambo
38. Ronny dolame
39. Andarias msen
40. Lewi mofu
41. Arinus maga

Tidak menutup kemungkinan korban bertambah karena belum dikalkulasikan korban hilang secara menyeluruh. Sementara Pihak freeport hanya mempersoalkan proses penambangan, bukan soal kecelakaan karyawaan. Sementara pengakuan rekan karyawan PTFI mengakui, kecelakaan itu terjadi bukan pada saat pelatihan,s eperti yang dilangsir media-media asal  Indonesia di  Papua dan nasional. “Longsor itu terjadi saat kami kerja. Pagi kami keluar, ganti dengan shif berikutnya. Setelah mereka masuk, tidak lama kemudian terjadi longsor dalam terowongan. Jadi bukan saat pelatihan,” aku salah satu karyawan underground, Kamis (16/5).

Para kapitalis hanya mementingkan dan mengutamakan kepentingan ekonominya daripada korban warga Negara yang mati akibat meningkankan produksi Perusahaan. Jika PT. Freeport mengabaikan hak hidup buruh, apakah PT. Freeport pantas ditutup?

Hal ini penting dilihat secara seksama dari kacamata kemanusiaan. Sementara aturan Nosa internasional dan ISO 2000, menegaskan, jika 5 lebih orang korban, maka perusahaan tersebut  ditutup. Perusahaan minyak di cili perusahaan ditutup karna mengorbankan warga. Pemilik minyak kemudian  diadili. (*/berbagai sumber)

Arton Kogoya, Another killing by TNI and Police

On Saturday 9/05/2013 at 10 pm West Papua time a civilian name Arton Kogoya, 28 years old was shoot death at Yosudarso Street section UwemeWamenariverWamena District Central Highlands of West Papua by members of TNI from WimAnessili A 756 unites.

Due to this we are appealing to you all West Papua friends and UN to act quickly to save future of Papuan.
Prepared by Department of Communication and public press