 |
| Aspirasi Rakyat Papua tak ada ujung (Ist) |
JAKARTA, RIMANEWS - Pemerintah perlu memulihkan kepercayaan warga asli
Papua kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah berkepanjangan di
Papua. Pendekatan keamanan dinilai tidak akan mampu menyelesaikan
masalah di Papua.
"Kepercayaan masyarakat perlu ditumbuhkan," kata Asvi Warman Adam
Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat diskusi di
Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/6/2012).Asvi mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan belum sepenuhnya warga
asli Papua yang menerima Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) tahun 1969 .
Sebagian warga Papua, kata dia, menilai Perpera tidak adil karena
penentuan hanya diwakili oleh tokoh suku.
Selain itu, kata dia, masih tertanamnya di ingatan warga asli Papua
terkait kelamnya masa lalu ketika kekerasan oleh aparat keamanan yang
berlangsung bertahun-tahun. Memori kelam itu, lanjutnya, harus dihapus
dengan membuka kembali dan menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi
manusia yang pernah terjadi di Papua."Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) juga perlu dibentuk di Papua," kata Asvi.
Adriana Elisabeth yang tergabung dalam tim LIPI penyusun buku Papua
Road Map mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah berbuat banyak untuk
Papua selama ini. Namun, pembangunan yang dilakukan selama ini lebih
kepada pembangunan fisik sehingga tidak menyentuh akar masalah.
Adriana menjelaskan, hingga saat ini masih adanya paradigma
diskriminatif terhadap warga asli Papua seperti penilaian Papua
primitif. Akibatnya, tidak ada kepercayaan dari warga asli Papua kepada
pemerintah.
Warga asli Papua, lanjut dia, juga merasa terasing dan tidak bangga
menjadi warga Indonesia lantaran tidak dilibatkan dalam pengambilan
keputusan politik.Dikatakan Adriana, pemerintah perlu mengakui secara terbuka segala
kesalahan pemerintah sekarang maupun masa lalu terkait pelanggaran HAM
maupun perlakuan diskriminasi di Papua. Langkah terpenting, kata dia,
membuka ruang dialog agar semua pihak terkait bisa berbicara terbuka.
[kps]
