Papua Menuntut Indonesia, Tinggalkan Papua!

Seorang Mama Papua dalam aksi di Manowakri, Kamis (28/6/2012) sedang mengangkat foto Almahrum Mako Tabuni, ketika jasadnaya disemayamkan di salah satu rumah sakit di Jayapura. (Ist)

Papuareality --- Ratusan warga Papua di Manokwari, Kamis (28/6), melakukan aksi longmarch sepanjang kota Manokwari. Mereka menuntut, agar pemerintah Republik Indonesia mengakhiri kepentingan dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua.

“Kami memintah agar Indonesia menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Stop sudah bunuh kami!” tegas Mama Ira dalam aksi tersebut. Bila tidak ditanggapi, sama saja dengan membiarkan bangsa Papua dikejar, diusir, dibunuh serta negerinya dirampas bangsa asing hingga sampai akhir hayat, ulasnya.

Aksi sepanjang jalan di Kota Manokwari, Kamis (28/6), (Ist).

Dalam aksi tersebut, sejumlah spanduk berisi tuntutan HAM digotong sepanjang jalan. Seperti: Stop bunuh kami. SBY harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM di Papua. Bangsa Papua tidak percaya pemerintah Indonesia. Militer Indonesia adalah teroris warga Papua, dan spanduk kecil lainnya bertuliskan kalimat berbeda. Hingga kini tuntutan Papua merdeka terus dikumandangkan. Sementara pihak gereja-gereja di Papua, menilai Indonesia telah melakukan kebohongan publik domestik maupun di mata Internasional. Cerita kebohongan publik paling kentara akhir ini adalah, rangkaian kekerasan bersenjata dan penembakan terhadap Mako Tabuni. Mako  dituding   mencuri senjata Polisi Indonesia, tapi itu hanya settingan publik Militer Indonesia demi menjatuhkan upaya hak kemerdekaan Papua.

Aksi di manokweari, Kamis (28/6). Indonesia dimintah tinggalkan Papua. (Ist)

Berkaitan dengan aksi, Solidaritas Peduli HAM di Papua (SPHDP) mengeluarkan pernyataan sikap. Diantaranya, negara Indonesia dimintah membuka akses media asing ke seluruh Tanah Papua.  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimintah membentuk tim  pencari fakta ke seluruh Papua. Menarik Semua Pasukan militer Indonesia, organik maupun non-organik dari Tanah  Papua. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggungjawab terhadap  serangkaian pelanggaran HAM di Papua. Amerika dan Inggris segera  menghentikan bantuan senjata, memberikan embargo  persenjataan ke Indonesia. Membebaskan seluruh narapidana dan tahanan politik Papua tanpa terkecuali. (Almer Pits)