West Papua Human Rights Situation

Filep Karma is serving 15 years in prison for raising a flag. A prominent advocate for the rights of Indonesia's Papuan population, Filep was arrested in 2004 for taking part in a peaceful ceremonial raising of the Morning Star flag, a symbol of Papua.

Recently Detachment 88 setting up by Australia, America and British for untie terrorist Unit for counter terrorism in Indonesia. The untie terrorist unit mist use the fund to Killing West Papua Leader Mako abuni. 

 

Then arrested Buthat Tabuni without any evident what his crimes was, just because of the leading campaign West Papua Self Determination and independence he was in Jail.

  Posted By Voice Of Baptist Papua to Voice of Baptist Papua

Bencana Padang Hijau, Bencana Manusia Papua

Warga pendulang di Kali Kabur, areal Tailing PTFI. (Yamin Blogspot.com)

Dimanakah Padang Hijau yang dirusaki oleh proses sedimentasi?

Tahukah anda, Papua merupakan paru-paru dunia? Dari pesisir pantai sampai dataran tinggi Papua memiliki padang hijau yang terpesona. Tapi kondisi itu bakalan tak dijumpai di daerah areal tambang PT Freeport Indonesia (PTFI), Timika Papua. Mengapa? Tailing adalah satu jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tambang, dan kehadirannya dalam dunia pertambangan tidak bisa dihindari. Sebagai limbah sisa pengolahan batu-batuan, tailing umumnya mengandung mineral-mineral berharga. Kandungan mineral pada tailing tersebut tidak bisa dihindari, dikarenakan pengolahan bijih untuk memperoleh mineral yang dapat dimanfaatkan pada industri pertambangan tidak akan mencapai perolehan (recovery) 100%. Hal ini dapat disebabkan oleh kekerasan batuan dan bijih yang menyebabkan hasil giling cenderung lebih kasar, dan mengakibatkan perolehan (recovery) menurun disertai semakin rendahnya kandungan mineral di dalam konsentrat. Kehalusan ukuran butiran mineral juga menyebabkan sulitnya tercapai liberasi (liberation). Di daerah tambang PTFI (lihat figure 1), daerah pengrusakan atau penutupan lahan hijau Papua terjadi dari Grasberg sampai pelabuhan Amamapare dan sekitarnya, kurang lebih sepanjang 78 mill jauhnya. Bila disebutkan, daerah yang ditutupi tailing adalah Grasberg, areal pabrik pengolahan fisik dan kimiawi, eks pembuangan danau wanagon, hingga sungai dan muara  Aijkwa serta Sungai Otomona. Proses ini menyebabkan sedimentasi dari Grasberg sampai di laut selatan Papua.

Di dataran tinggi. Tahukah anda tentang pengrusakan yang terjadi di dataran tinggi (High Land)? Batas antara Taman Lorenz dengan areal tambang, secara kasad mata hampir tak jelas. Mungkin orang dalam (PTFI) yang mengetahuinya? Tapi daerah salju itu bakalan tertutup oleh proses sisa tambang. Tadinya, padang hijau dihiasi tanaman perdu, namun kini hijaunya hampir tak kelihatan lagi. Kendaraan dan alat berat berlalu-lalang di atasnya sepanjang 24 jam. Entah bagaimana, isi perut bumi Papua itu berubah kontras. Bukannya embun dan salju menutupinya. Tapi penutup High Land, Grasberg dan sekitarnya digantikan oleh bongkahan tanah, batuan dan sisa mineral bercampur bahan kimia berhamburan bagai pabrik bawah tanah ala United Stated of America (USA). Pernahkah anda mendengar atau membaca catatan harian maupun terbitan buku pengalaman para mantan karyawan PTFI? Lebih banyak mereka mengupas tentang padang hijau di dataran tinggi yang rusak akibat operasi perusahaan raksasa itu.

Di dataran rendah. Setelah beroperasi sejak puluhan tahun silam, proses sedimentasi terjadi hingga ke laut. Beberapa waktu lalu, pihak PTFI menjelaskan, meski telah bekerjasama dengan beberapa Universitas terkemuka Indonesia, tapi mengalami kesulitan untuk mengatasi pendangkalan air laut selatan Papua itu. Pendangkalan akibat tailing telah mematikan makhluk hidup air dan darat. Tim Peneliti eksternal PT Freeport Indonesia, Program penelitian konservasi pusat sumber daya geologi tahun 2007 menyebutkan areal pembuangan tailing mengandung bahan kimia yang dapat dimanfaatkan maupun tidak dapat dimanfaatkan. Bahan-bahan itu berbahaya  bagi manusia. Areal penyidikannya dalam wilayah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia, dikenal dengan Mod ADA ( Modified Ajkwa Deposition Area), secara geografis terletak pada 136^o 55’ - 136^o 58’ Bujur Timur dan 4º32’ – 4^o40’ Lintang Selatan, dan secara administrasi termasuk Distrik Mimika Baru, Kota Timika, Provinsi Papua. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan tailing hasil pengolahan PT Freeport Indonesia masih mengandung bahan-bahan atau mineral yang dapat dimanfaatkan. Ke depan dianjurkan agar penilitiannya dilakukan di daerah Kali Otomona maupun Sungai Aijkwa dari mata air sampai muara kali, sepanjang garis 74 sampai 78 lebih mil.

Pembuangan tailing pada awalnya dilakukan pada aliran Sungai Ajkwa di era Tambang Ertsberg. Daerah ini  terpaksa direhabilitasi untuk sementara, kemudian sampai detik ini pembuangan tailing akibat tambang Grasberg dialihkan ke aliran Sungai Otomona, pengendapan di sisi timur aliran Sungai Ajkwa, melampaui lahan di atas 230 km².

Apa saja unsur kimianya?

Pemercontohan tailing oleh Tim Peneliti eksternal PTFI, Program penelitian konservasi pusat sumber daya geologi tahun 2007dilakukan dengan menggunakan bor Bangka 4 inc di 13 lokasi secara acak (scout drill), dan pendulangan pada 3 lokasi, dengan jumlah contoh, 63 contoh pasir, 66 contoh konsentrat dulang. Analisis contoh tailing dilakukan secara kimia dan fisika. Ternyata hasilnya memperlihatkan kandungan kadar Tembaga (Cu 0,16 % - 0,25 %), Timah Hitam (Pb 65 ppm - 103 ppm), Seng (Zn 0.015 – 0.05 %), Besi (Fe 6,14 % - 8,88 %), Arsenik (As 2 ppm – 28 ppm), Perak (Ag 2,00 ppm - 3,66 ppm), Sb < 2ppm – 5 ppm, Au 22 ppb - 355 ppb, dan Mercury (Hg 0.2ppb – 57 ppb). Hasil analisis major elemen, memperlihatkan tingginya kadar rata-rata elemen SiO₂, Al₂O₃, dan Fe₂O₃. Kandungan mineral magnetit bervariasi baik secara horizontal maupun vertikal, dengan nilai tertinggi 84,97 % dan nilai terendah < 16 %. Hasil analisis cemaran radiasi terhadap 2 (dua) conto terpilih pada tailing PT FI menunjukkan kadar dibawah batas deteksi unsur Uranium (²³⁸U).

Bagaimana rasio sisa pengupasan bijih hingga kini?

Semenjak PT FI menambang Sumber daya alam (SDA) Papua, sampai saat ini jutaan ton tailing hasil pengolahaan telah dibuang, dari 7.275 ton/hari di tahun 1973, meningkat menjadi 31.040 ton/hari di tahun 1988 dan awal tahun 2000 menjadi 223.100 ton/hari (www.weamaster@jatam.org). Tahun 2001, tingkat produksi pabrik pengolahan (mill) mencapai rekor dengan hampir 238.000 ton/hari serta produksi emas rata-rata setiap tahun mencapai hampir 3,5 juta ons, ditambah operasi DOZ pada tingkat 42.000 ton/hari tahun 2005. Hingga kini, produksi pabrik pengolahan mencapai di atas 300 ton/hari. Demi memanfaatkan Tailing sebagai bahan bermanfaat, Pohan dan kawan-kawannya melaporkan evaluasi sumberdaya di lahan tailing. Katanya, sumber daya hipotetik Cu 993.798 ton, Zn 140.660,64 ton, Au 12.4861.800 gr (± 12.4 ton), dan sumber daya hipotetik magnetit 1.659.120.000 kg (1.659.120 ton).

Tailing PTFI mengkontaminasi Lingkungan Hidup?

Selama ini kontaminasi tanaman dan hewan akibat tambang dan pembuangan tailing PTFI adalah, sedikitnya 5 jenis sayuran (Kol, Ketimun, Pare, Gambas dan Cay lan) di Millpost (MP) 21 pernah dilaporkan terkena kontaminasi bahan logam berupa Arsenic (Ar), Copper (Cu), Mercury (Hg), Lead (Pb) dan Zinz (Zn), dengan kadar Cu dan Zn diatas ambang batas standar. Monitoring dan evaluasi kandungan logam berat pada hasil bumi dianalisis pada bulan Februari 2006 lalu.

Kemudian berdasarkan hasil monitoring report PT FI pada Juni 2006, Departemen Lingkungan Hidup PTFI menemukan sekitar 15 jenis tanaman yang dipanen dan dikumpulkan dari kebun percontohan hasil bumi di Mile 21 mengandung beberapa unsur logam yang membahayakan vegetasi alam. Analisis pada Seledri, Sawi Hijau, Bayam Merah, Bayam Hijau, Kangkung, Sawi “petsay”, buncis, bengkoang, kentang, singkong, talas, padi, ketimun “Hercules”, mentimun hijau “Rocket” dan mentimun ‘Venus” ternyata terkontaminasi oleh unsur logam.

Bahaya kontaminasi logam melalui rantai makanan tidak hanya berhenti sampai vegetasi alam berupa hasil pertanian yang telah disebutkan diatas. Namun juga berdasar laporan itu, diketahui produktivitas 20 jenis kupu-kupu menurun akibat kontaminasi logam berat sebagai efek genetik. Beberapa logam berat yang disebutkan dalam laporan tersebut, umumnya merugikan manusia bahkan membawa fatal bagi manusia. Seperti selenium (Se), timbal (Pb), arsenik (As), seng (Zn), mangan (Mn), dan tembaga (Cu). Masih menyelidiki temuan pancaran unsur Uranium (U) dalam areal tailing PTFI.

Dalam hubungan rantai makanan, beberapa jenis tanaman di MP 21 ditanami sebagai sumber pakan dan tempat berkembang biak. Lalu setiap jenis kupu-kupu mempunyai sumber pakan dan tempat berkembang biak pada jenis-jenis tanaman tertentu. Seperti jenis tanaman yang menjadi sumber pakan disebutkan untuk kupu-kupu Papilio aegeus, Papilio ulysses, Papilio demeleus Papilio ambrax ; Kupu-kupu jeruk (Citrus sp.) Evodia elleryana mengisap madu bunga-bunga kembang sepatu.

Sedangkan untuk jenis Catopsilia pamona dan Appias celestina memakan jenis tanaman pakannya. Kupu-kupu Elodina andropsi, Hypolimmas bolina, pakannya berupa jeruk dan bunga pecah piring dan jenis tanaman lainnya. Kupu-kupu yang mempergunakan tanaman sebagai tempat meletakkan telurnya adalah dari family (Caecalpinoideae),Cassia alata,Cassia sp. dll. Sementara kupu-kupu jenis Cathobsila cydippe, Ideopsis juventa, Mycalesis aethiops, Parthenos aspila tigrina, Melanitis constantina dan Malanitis leda, mengisap gula buah-buah madu bunga Ficus damaropsis, Psigium guyajava yang membusuk.

MP 21 terletak pas di lokasi Tailing, atau perumahan warga penduduk di sebelah tanggul barat PTFI.  Kupu-kupu sebagai materi biologi mengalami interaksi dengan logam, meski berbahaya. Aktivitas dan proses alami terjadi. Bahayanya, unsur logam ataupun senyawa kimia  telah sampai kepada biota lain dan vegetasi alam sekitarnya melalui jalur rantai makanan maupun secara langsung.  Dengan demikian diduga bahwa, kontaminasi tailing juga telah sampai kepada manusia warga sekitarnya di sepanjang pembuangan tailing. Di Timika, warga mengeluhkan sejumlah penyakit. Mulai dari gatal-gatal hingga penyakit kronis. ”Perlu ada penyelidikan lebih lanjut. Apakah penyakit-panyakit itu akibat tailing?” ucap sumber pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika kepada penulis. Diduga, kontaminasi itu terjadi kepada manusia melalui aktivitas warga. Selain secara langsung warga Kampung Nayaro yang melintasinya, juga akibat konsumsi hasil kebun, perikanan warga serta pembibitan perekonomian lainnya milik warga Kebun Sirih, Sektoral, Gorong-gorong, Sempan, SP-1, Kampung Nawaripi dan SP-4, hingga ke Mapurujaya dan Paomako, Timika Papua.  Sedangkan di sisi tanggul timur, Kampung Nayaro merupakan kandang dalam areal tailing. Di Nayaro, sudah merupakan lagu lama tentang kontaminasi langsung maupun melalui perantara. Hanya saja survei dan penyidikan belum dilakukan secara luas.

Manusia terkena paparan bahan unsur/senyawa yang sebenarnya wajib dihindari menurut waktu, jarak dan proteksi. Tapi bila tidak, kontaminasi secara langsung maupun melalui perantara terjadi. Misalnya melalui rantai makanan tadi. Proses-proses ini terjadi dan dibiarkan hampir 42 tahun lamanya PTFI beroperasi di Papua. Dampak dari pembiaran adalah di areal tambang maupun lokasi pembuangan tailing di Timika telah terjadi kontaminasi, ada pencemaran lingkungan, ada perusakan lingkungan, kerusakan habitat dan lainnya. Bahkan belakangan ini, akibat sedimentasi juga hampir menenggelamkan wilayah Mimika Barat, Kaokanao hingga Pulau Tiga di bagian Timur Kabupaten Mimika. Ikan, kepiting, siput dan lain-lain pun telah dikeluhkan warga. Mengapa hasil bumi di laut, kali maupun di darat rasanya tidak seperti dulu? Bahkan sampai organ tubuh manusia mengalami jenis penyakit aneh. Tiba-tiba terjadi serangan wabah di wilayah atau areal tertentu. Jenis penyakit tersebut akibat kontaminasi bahan atau kimia. Lebih ironisnya, para dokter di rumah sakit mendiagnosa sebagai penyakit akibat umumnya.

Di lahan tailing terdeteksi bahan radioaktif sekelas uranium. Pohan dan kawan-kawannya mengemukakan pancaran radiasi kelas uranium di bawah ambang batas. Sementara unsur atau bahan radiasi dalam dosis tertentu merusak sel, jaringan, organ, sistem tubuh manusia secara permanen. Bahkan bila manusia terpapar terus menerus dalam waktu yang lama, dosis radiasi tinggi, dapat merusak, mematikan sel, jaringan, sistem, organ tubuh manusia secara permanen. Akibat radiasi pula menyebabkan manusia mengalami cacat fisik dan mental sebagai dampaknya. Pernahkah anda berpikir, mengapa karyawan PTFI rata-rata tidak punya anak, mandu setelah bekerja di PTFI? Terutama karyawan di bawah tanah (underground), petugas lapangan sekitar lahan tailing sampai karyawannya di Portsite, bahkan staf sekalipun di ruangan terlihat kurus di atas aneka sajian makanan 4 sehat lima sempurna? Pernahkah ada penelitian terhadap karyawan laki-laki? Salaj seorang Dokter Kandungan, Wendy (Almahrum) ketika semasa bertugas di Freeport pernah mengungkap kandungan logam pada ibu-ibu hamil. Kata dia, logam pada janin mampu menganggu sel dan kromosom manusia. Dampaknya kepada ibu dan anak (bayinya), katanya waktu itu tahun 2008.

Apakah ada kontak Wahli atau Jatam di Timika?

Kalau tidak ada siapa kontak person terkait pengruskan lingkungan hidup di Timika? Tidak ada. Sejak awal tahun 2000 lalu, institusi ini telah dibekukan oleh PT FI, dengan dalih mendukung program wahli dan jatam. Salah seorang sumber Wahli wilayah Indonesia Timur menyebutkan, institusi  lembaga  pemerhati lingkungan hidup itu mendapat support dana besar, sehingga tidak berani protes aktivitas dan dampak tambang PT FI terhadap lingkungan dan manusia sekitarnya. Hingga kini di Timika maupun secara nasional tidak ada lembaga lingkungan hidup yang berani bicara soal efek buruk terhadap regenerasi manusia Papua sekitar tambang raksasa itu.(Willem Bobi)

Pasien dan RSMM Tanggungjawab PTFI

Maria Kotorok, koordinator Aksi RSMM, Timika Papua. (Ist)

Hampir 12 tahun lalu, PTFI pasang tameng perbaikan nama baiknya melalui layanan public Rumas Sakit Mitra Masyrakat (RSMM) yang dikelolah oleh Yayasan Caritas Timika (YCT) Papua. Namun selang waktu itu pula, bahkan hingga hari ini, PTFI dinilai masih membiarkan pasien RSMM mendapat layanan terburuk akibat pembiaran sponsor dana dari PTFI.

Demikian diungkapkan coordinator Aksi pihak RSMM Timika, Maria Kotorok, yang juga merupakan staf Hubungan masyarakat (Humas) di RSMM Timika, Jalan Raya Poros SP 2 – SP 5 Timika, Senin (24/9) kemarin. “Sementara ini, mulai hari ini kami tidak memberikan layanan poliklinik di rumah sakit. Kami tunggu komitmen dan perbaikan melayani masyarakat dari Freeport baru kami akan buka,” tegas Maria dijumpai di areal RSMM, Senin pagi tadi.

Meski mogok ini terlihat selama 3 jam, sekitar jam 9 pagi pasien menumpuk di RSMM dan akhirnya layanan poliklinik di RSMM berjalan normal kembali tanpa mendapat kepastian jawaban dari perusahaan raksasa itu.

Aksi persatuan karyawan RSMM ini berjalan hampir sejak seminggu lalu. Pihak rumah melalui selebaran dan spanduk di depan rumah sakit menuliskan sejumlah kalimat. Katanya, selama ini perhatian dan janji PTFI tak pernah dijawab. “Alat scan darah saja tidak ada, makanya banyak pasien meninggal dunia selama ini. Banyak pasien gagal ginjal, gagala cuci darah. Pasien malah dirawat di lorong-lorong koridor. Tempat tidur hanya 101 buah saja, pasien lain, laki-laki dan perempuan baku campur. Masuk dengan penyakit malaria, bawah pulang dengan TBC (tuberculosis). Jadi fasilitas ruang, alat-alat dan sarana di sini harus diganti,” tegas Maria ketika ditanya alasannya.

Lanjutnya, sebab itulah, banyak pasien meninggal dunia. Belum lagi termasuk, pasien dirujuk akibat kekurangan fasilitas di RSMM. “Kalau dirujuk, permintahannyta mintah ampun. Tunggu persetujuan berbulan-bulan dari Freeport. Kelamaan. Syukur-syukur kalau pasiennya masih bertahan hidup. Kalau tidak, seperti selama ini, sekitar 100 pasien rujukan ke Jakarta meninggal akibat keterlambatan jawaban rujukan dari perusahaan Freeport,” sambungnya.

Perlu diketahui,RSMM merupakan salah satu rumah sakit swasta yang didanai dari dana 1 persen kepada 7 suku local. Dalam pengelolahannya, dana tersebut disalurkan melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat  Amungme dan Kamoro (LPMAK), kemudian bekerja sama dengan pihak Keuskupan Timika. Secara teknis, Keuskupan Timika membentuk Yayasan Caritas Timika (YCT) Papua, dan mengangkat karyawan RSMM secara permanen. “Melalui Keuskupan dan LPMAK, Freeport hanya pasang muka. Tapi ingat, rumah sakit ini bukan untuk memperbaiki reputasi nama Freeport, tapi hak masyarakat. Jadi stop Freport bunuh masyarakat. Belum puas dengan mengekrok kekayaan alam Papuakah?” tepis Maria meninggalkan wartawan. (ALMER)

 

U.N Report Chartises U.S For Status Of Native Population

UN

WASHINGTON, Sep 20 2012 (IPS) - A top United Nations official has presented the first ever international investigation into the situation of indigenous peoples in the United States, urging the adoption of new policies and mechanisms to “address persistent deep-seeded problems related to historical wrongs, failed policies of the past and continuing systemic barriers”.

Based on research in the United States this past spring, James Anaya, the U.N.’s special rapporteur on the rights of indigenous peoples, presented his final report to the U.N. Human Rights Council (UNHRC) in Geneva on Tuesday. The process marks the first time that the United States has allowed an external body to formally investigate and comment on the situation of its indigenous communities, a notably sensitive issue.

Speaking before the council, Anaya stated that indigenous communities in the United States (also referred to as American Indians) continue to “face significant challenges that are related to widespread historical wrongs, including broken treaties and acts of oppression, and misguided government policies, that today manifest themselves in various indicators of disadvantage and impediments to the exercise of their individual and collective rights.”

The U.S. mission to the UNHRC has offered a formal response to the concerns raised, highlighting several new and recent government initiatives and policy changes.

These include a three-percent increase – to 19.4 billion dollars – in President Barack Obama’s budget request for 2013 in funding earmarked for indigenous communities, as well as changes under the country’s newly expanded health insurance legislation that would include a 29-percent increase to the budget of the Indian Health Service over 2009 figures.

(By deadline, the U.S. Bureau of Indian Affairs did not respond to requests for comment on the report.)

Yet the special rapporteur cautioned that “existing federal programmes need to be improved upon and their execution made more effective.”

Indeed, the 310 tribal-overseen “reservations” in the United States, on which about half of the 4.5 million-strong Native American population lives today, are sites of some of the country’s most grinding poverty. Some reservations see 66-percent unemployment figures, while rates of alcoholism are five times that of the rest of the U.S. population.

According to the most recent U.S. census statistics, a quarter of all Native Americans live in poverty and nearly a third lack health insurance, suffering from several health problems at far higher rates than the rest of the country. According to 2003 data, fewer than half of Native American youths were expected to graduate from high school.

Such marginalisation has led to rights abuses that advocates say have yet to be addressed by either the U.S. government – or, some suggest, by Anaya’s report.

“Although the special rapporteur failed to recognise the growing problem of human and civil rights violations among the indigenous people of the United States, I am not surprised,” John Gomez, with the American Indian Rights and Resource Organization, told IPS. “To acknowledge that the problem exists, and that the United States has taken no action to protect the rights of the individuals being persecuted, would expose the hypocrisy of the U.S. government and the current administration.”

Gomez says that U.S. policies in addressing rights violations abroad versus within its own borders are contradictory. “The indigenous people of the United States,” he says, “deserve the same type of action taken by the United States government to deter or quash cruel and unusual punishment … on foreign soil.”

Centrality of land

Last week marked the fifth anniversary of the U.N.’s adoption of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which recognises a spectrum of indigenous peoples’ rights to self-determination and governments’ concurrent responsibilities. When it was passed, in mid-September 2007, the United States was one of only four countries, out of 143, to refuse to vote for its adoption.

In 2010, however, President Obama announced that the U.S. would reverse its position. At the time, the president stated that “few have been more marginalised and ignored by Washington for as long as Native Americans … While we cannot erase the scourges or broken promises of our past, we will move ahead together in writing a new, brighter chapter in our joint history.”

Anaya’s report underscores the continued relevance of the declaration, and calls on the United States to use it as “an important impetus and guide for improving on existing measures”.

Further, the special rapporteur appears to take some issue with President Obama’s suggestion that little can be done to address the past. In particular, he calls on the U.S. government to take a new look at how it deals with the issue of traditional lands.

In May, at the end of his research trip to the United States, Anaya create a brief public furore by calling for the U.S. government to hand back traditional lands that now include Mount Rushmore, an iconic national memorial comprised of the faces of four notable U.S. presidents carved out of a massive cliff face.

Anaya revisits the issue in his official report, calling the Black Hills an “emblematic case”. While the federal government has initiated some projects to restore control by indigenous peoples over their traditional lands, “My central recommendation … will be for there to be more of these kind of initiatives,” Anaya said in a short videoreleased last week.

The land issue has been fingered as one of the main reasons behind the U.S. government’s initial reluctance to back the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which recognises indigenous peoples’ rights to traditional lands and resources and urges states to give indigenous communities “legal recognition and protection to these lands”.

Public’s responsibility

While much of Anaya’s report focuses on U.S. government actions, there has also been a significant cultural marginalisation of indigenous communities within U.S. society as well, a lesser-discussed factor that nonetheless has broad impact.

“Two of the biggest obstacles to change are the stereotypes and misconceptions that exist about history and why things are the way they are today,” Helen Oliff, with National Relief Charities, a group that focuses on poverty among U.S. indigenous communities, told IPS.

“The people are simply looking for a level playing field – they’re not looking for an easy life but for equitable opportunity. Importantly, the report echoes the voice of the American Indian people, and is representative of what we hear and see through our work in Indian country.”

Anaya, too, highlights the need for a broader understanding in the U.S. of the realities, both positive and negative, of its indigenous communities.

“What really is needed is greater awareness by the broader American public of the vibrancy and continuity of these peoples within the American social political fabric, and the contribution that indigenous peoples make,” he says. “The larger public, from what I’m seeing, is by and large ignorant about the presence of indigenous peoples … (and that) they face severe challenges.”

He continues: “With that awareness, people can take actions that are appropriate to their local circumstances.” (

Carey L. Biron - Inter Press Service)

Buctar Ancam Ungkap Pelaku Pengrusakan LAPAS Abepura

Buctar Tabuni Ketika Di Jayapura (Ist)

JAYAPURA – Ada yang menarik dalam sidang lanjutan kasus pengrusakan Lapas Abepura dengan terdakwa Ketua Parlemen Nasional Papua Barat, Buchtar Tabuni (Mantan Ketua Umum KNPB), di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, Jumat (21/9), kemarin.

Dalam sidang kemarin, selain minta keringanan, Buchtar juga mengancam akan membuat laporan polisi dan akan membeberkan siapa sebenarnya  aktor utama kasus pengrusakan Lapas Abepura tersebut.

Hal itu diungkapkan dalam sidang pembelaan (eksepsi) dari Buchtar Tabuni, yang tertulisnya dibacakan lima penasehat hukumnya atas tuntutan 1 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum, dalam sidang di ruang sidang utama. Sidang ini dipimpin Hakim Ketua, Haris Munandar,SH.

Dikatakan, ancaman itu akan dilakukan bila ia bebas. Buctar merasa bahwa kasus kerusuhan yang berujung pada pengrusakan fasilitas Lapas Abepura pada 3 Desember 2011 lalu, ada orang lain yang lebih pantas dijadikan terdakwanya. Hanya saja Buctar tidak menyebut siapa orang yang dimaksud  tersebut.

Selain itu, ia juga menyatakan dalam pembelaan lisannya bahwa kasus kerusuhan di Lapas, termasuk larinya sejumlah Narapidana hingga menelan korban jiwa atas nama Miron Wetipo dalam pelariannya, adalah sebagai satu konspirasi.

Salah satunya adalah bertujuan untuk menjelekkan kredibilitas Kalapas Baru, Liberti Sitinjak yang saat pelantikannya menuai protes dari Kalapas sebelumnya, Antonius Ayorbaba. Bahkan sempat menyinggu ada proyek bernilai milyaran terkait kasus tersebut.

Sidangnya sendiri berlangsung aman dan tertib, meski sekitar 50 orang pendukung dan simpatisan serta aktifis KNPB sempat menggelar  demo dan meneriakkan tuntutan pembebasan Buchtar Tabuni tanpa syarat. Kelompok Massa KNPB   yang  dikoordinir Victor Yeimo  berjalan  menuju Pengadilan Negeri Jayapura, selanjutnya  massa yang berjumlah sekitar  40 an orang itu membentangkan spanduk bertuliskan, Segera bebaskan Buctar  Tabuni, Ketua Parlemen West Papua tanpa syarat.

Dalam aksi  Demo itu, massa KNPB  seperti dilontarkan Viktor Yeimo minta kepada aparat penegak hukum untuk segera membebaskan Buctar Tabuni, karena selama beberapa kali persidangan tak dapat membuktikan keterlibatan Buctar dalam kasus yang dituduhkan kepadanya yakni melakukan pengrusakan Lapas Abepura pada 3 Desember 2010 lalu,  yang dinilai tak berdasarkan fakta hukum  persidangan.

Sedangkan dalam nota pembelaan yang dibacakan para penasehat hukumnya, Gustaf Kawer,SH,M.Si; dan sejumlah pengacara lain, menyatakan agar terdakwa dibebaskan, karena unsur-unsur yang menjadi dasar tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang terpenuhi.

Yaitu unsur barang siapa, unsur terang-terangan, unsur bersama-sama melakukan kekerasan, dan unsur terhadap orang atau barang.

“Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari dakwaan saja, maka dianggap secara hukum tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” ungkap penasehat hukum terdakwa saat membacakan analisa hukum atas kasus tersebut.

Dalam  awal nota pleidoi dari Buchtar yang dibacakan para penasehat hukumnya juga menyatakan bahwa terdakwa menyayangkan atas proses penangkapan terdakwa pada tangal 7 Juni 12 di Lampu Merah Abepura, karena tanpa menunjukkan surat tugas maupaun surat penangkapan.

Dan pada saat terjadi keributan di dalam Lapas Abepura, dalam nota pembelaannya, Buchtar menyangkal terlibat dalam aksi pengrusakan. Justru menyatakan ia yang berusaha menenangkan massa untuk tidak berbuat anarkis serta tidak masuk ke ruang steril.

Atas dibacakannya nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan langsung diberikan vonisnya, namun tidak bisa langsung disampaikan, karena harus dibuat konsepnya. Sehingga sidang ditunda hingga Selasa (25/9).(aj/ven/don/l03)

Comprehensive Dialogue Urgent For Papua

 

Jakarta, Voice Baptist,---Activists and rights campaigners have called on President Susilo Bambang Yudhoyono to use his visit to Papua next month to initiate a dialogue with all members of the Papuan community to find a lasting solution to tension in the country’s easternmost province.

An activist with the Papuan Peace Network, Theo Hesegem, said the only way to end the violence in Papua was by holding a comprehensive dialogue with all stakeholders ranging from local businesspeople, local administrations, indigenous communities and members of rebel groups.

Theo added that it was high time for the government to embrace members of the Free Papua Movement (OPM) in a dialogue for peace. 

“It is corruption that is destroying Papua, not the OPM, which has been condemned as a separatist organization. The central government has intentionally nurtured corrupt practices throughout the country, including in Papua, by not doing anything about it,” Theo said.

He said the OPM and other noted figures, including Theys Hiyo Eluay and Mako Tabuni, had struggled against corruption, which had caused injustice to the people of Papua.

Indonesian Institute of Sciences (LIPI) researcher Muridan Widjojo said the OPM had been used as a shield for the government’s incompetence in administering the province.

“The OPM has conveniently been used as a scapegoat for the government’s reluctance to uphold justice [in Papua]. This has only nurtured respect for the movement among Papuans, who view the OPM as a kind of messiah who will one day deliver them from injustice,” Muridan said.

Muridan also called on the government to work harder to end the cycle of violence in Papua or risk dealing with the growing popularity of the OPM.

“Papuans name their children after local rights heroes, such as Mako Tabuni or Theys Hiyo Eluay. It’s the way Papuans deal with all the discrimination and injustice they have suffered. Both of them died but their spirits live on,” Muridan said.

Theys was killed by members of the Army’s Special Forces (Kopassus) on Nov. 10, 2002. Mako, meanwhile, was killed in an ambush by police in June of this year.

Separately, Poengky Indarti of human rights watchdog Imparsial said that Yudhoyono, whose term is due to expire in 2014, was burdened with the task of overseeing the peace process in Papua.

“The President has publicly said that his government is open for dialogue to discuss development in Papua. I think this is the right time for him to do that because soon he will be preoccupied with the 2014 legislative and presidential elections involving his Democratic Party,” Poengky said over the weekend.

She said dialogue was now even more urgent, given the Indonesian government’s refusal to adopt recommendations to promote human rights in Papua, as suggested by the United Nations Human Rights Council (UNHRC) at its quadrennial Universal Periodic Review (UPR) in Geneva, Switzerland in May.

The UNHRC asked Indonesia to adopt several recommendations on Papua, including to end the impunity enjoyed by members of the security forces who commit human rights violations in the province; to release all Papuans who have been detained for publicly expressing their aspirations; and to ensure free access for foreign journalists to Papua and West Papua.

The government is due to raise special autonomy funding for Papua to Rp 4.3 trillion (US$450.5 million) next year from this year’s Rp 3.10 trillion, and to Rp 1.8 trillion for West Papua from this year’s Rp 1.33 trillion. (*)

Indonesian Military Still tossed Paniai

Photo illustration Indonesian military in Papua Paniai.

Although the joint meeting on Monday, September 3, 2012 at the Multipurpose Hall Uwatawogi Enarotali, Paniai parties agreed to a peaceful land, but the Indonesian military ignored.
This was stated by the Coordinating Office for Justice and Peace (SKP) Dean Paniai, Diocese of Timika, Brothers Okto Pekei, Pr. To http://papuareality.com, Saturday (08/08/2012). The meeting was attended by the Chief of Police, Liaison Officer, DPRP, Parliament, Religious Leaders, Traditional Leaders, Youth Leaders and Women's Leaders and the entire community. "There are two things that have been agreed," said Pekei.
First, menyepekati so there should be no additional Indonesian military forces (in Paniai) because people still fear and could not move freely. Second, military force is not clear, running loose in order to be withdrawn from Paniai. Military forces, the previous post of Battalion 753 Nabire intense. "But until this moment the troops have not been withdrawn," he explained.
Over the longer, even on Thursday, 6 September 2012, military officers conducting searches and operations in some villages, like in Bibida and Kampung Badauwo and surrounding areas. They seized a bow and arrows and other sharp instruments. "And the people who are gardening scared and immediately left the garden and home. Including the existing highway, forced silence in their homes, "he added.
Meanwhile, according to Damdim that routine operations and sweeping in some areas that are considered vulnerable will remain to be done. "Because this command from the leadership at the center (Jakarta)," said Okto Dandim quote. Yesterday, Friday, September 7 also has the addition of military pasuka to the village level, as Komopa, Agadide District and surrounding areas.
Is this situation will recover? Society, mothers and youth in the District Dogiyai, neighbors from Paniai and Deiyai, also has the addition of the dark forces. "Ukaayagoudo mee Takaida igaada tiyake topae ... (armed forces have spread and disappeared in the community-ed)," said Mella To Papuareality, Saturday morning. (Bobby)

Militer Indonesia Masih Obrak-Abrik Paniai

Sekalipun dalam pertemuan bersama pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 di Aula Serba Guna Uwatawogi Enarotali, Kabupaten Paniai telah disepakati berbagai pihak untuk tanah damai, namun militer Indonesia tak menghiraukannya.

Demikian diungkapkan Koordinator Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Dekanat Paniai, Keuskupan Timika, Frater Okto Pekei, Pr. Kepada http://papuareality.com, Sabtu (8/9/2012). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapolres, Perwira Penghubung, DPRP, DPRD, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan serta seluruh masyarakat. “Ada dua hal yang telah disepakati bersama,” kata Pekei.

Pertama, menyepekati agar tidak boleh ada penambahan Pasukan Militer Indonesia (di Paniai) karena masyarakat masih takut dan tidak bisa bebas beraktivitas. Kedua, pasukan militer yang  tidak jelas, sedangberkeliaran agar segera ditarik dari Paniai. Pasukan militer tersebut, sebelumnya dikirim intens dari Batalyon 753 Nabire. “Tapi sampai detik ini pasukan belum ditarik,” jelasnya.

Lebih para lagi, malahan pada Kamis, 6 September 2012, aparat militer melakukan penyisiran dan operasi di beberapa kampung, seperti di Bibida dan Kampung Badauwo dan sekitarnya. Mereka sita anak panah dan busur serta alat tajam lainnya. “Dan masyarakat yang sedang berkebun takut dan segera meninggalkan kebun dan pulang. Termasuk masyarakat yang ada di jalan raya, terpaksa diam diri dalam rumah masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, menurut Damdim bahwa operasi rutin dan penyisiran di beberapa tempat yang dianggap rawan akan tetap dilakukan. “Karena ini perintah dari pimpinan di pusat (Jakarta),” ucap Okto mengutip kata Dandim. Kemarin, Jumat 7 september juga telah terjadi penambahan pasuka militer ke tingkat kampung, seperti Komopa, Distrik Agadide dan sekitarnya.

Apakah situasi ini akan pulih? Masyarakat, mama-mama dan Pemuda di Kabupaten Dogiyai, tetangga dari Kabupaten Paniai dan Deiyai, juga telah terjadi penambahan pasukkan gelap. “Ukaayagoudo mee takaida igaada tiyake topae…(pasukan bersenjata telah menyebar dan menghilang di tengah masyarakat-red),” ucap mama Mella Kepada Papuareality, Sabtu pagi. (Bobby)

Free West Papua Movement Vos To Go On Despite Leader's Arrest

Aksi Damai Rakyat Papua

 The Free Papua Movement says it will continue to fight for independence despite the arrest of its leader Daniel Kogoya. Source News: Radioaustralia.net.au  The Free Papua Movement says it will continue to fight for independence despite the arrest of its leader Daniel Kogoya. Source News: Radioaustralia.net.au

Mr Kogoya was arrested along with dozens of other activists in a raid on their headquarters in Jayapura on Sunday night.

Authorities said they had been searching for him for over a year, and claimed he was responsible for a number of recent attacks on civilians.

They said the arrest would deal a major blow to the OPM, which John Otto Ondawame, the organisation's international spokesman, has denied.

"It doesn't mean anything. Even if they kill a thousand West Papuans, members of OPM or civilians, we will continue and grow. The deep aspiration of independence for West Papua will never die," he told Radio Australia.

The raid was carried out by a number of police groups, including members of the Australian-trained elite anti-terrorism unit, Detachment 88.
Jakarta's crackdown
Jason Macleod, from the University of Queensland's centre for peace and conflict studies, said it was the second raid of its kind in as many weeks, and shows Indonesian authorities are cracking down on the movement.

"Without a doubt we are seeing an increase in police and military operations," he said.
"Activists have been arrested in other parts of West Papua. We're also seeing an increase in surveillance activities, so a number of the West Papua national committee activists have gone to ground, many are in hiding and a number of church leaders and civil society leaders are also reporting that West Papua is more unsafe than they've experienced it in many years."
However, Jason Macleod agreed it was unlikely that Daniel Kagoya's arrest would reduce the strength of the OPM.

"The most important thing to remember is that the overwhelming majority of the population want independence, and that would be true for political leaders, church leaders, NGO activists, right through to grassroots," he said.
 

Dialogue Clinton In Indonesia, About Papua

US Secretary H. Clinton and RI Secretary Marty N. (photo AFP)
JAKARTA — US Secretary of State Hillary Clinton called Monday on Indonesia to pursue dialogue and ensure autonomy for restive Papua.

Clinton, who rattled nerves in Indonesia last year by voicing concern over human rights, praised the government even as she urged more efforts to resolve the long-running conflict.

Papua -- a vast, mineral-rich province that shares an island with Papua New Guinea -- has a population ethnically different from most Indonesians. Jakarta annexed the former Dutch colony in 1969 and has since faced a low-level insurgency.

"We believe strongly that dialogue between Papuan representatives and the Indonesian government would help address concerns the Papuans have and assist in resolving conflicts peacefully," Clinton said in Jakarta.

"Of course we deplore violence of any sort in Papua and when it does occur there should be full and transparent investigations under the rule of law," she told a joint news conference with Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa.

Clinton urged implementation of Indonesia's 2001 declaration of autonomy for the troubled region. Local activists charge that the autonomy has never been carried out and that their rights have not improved.

Clinton stressed: "We support the territorial integrity of Indonesia and that includes Papua and West Papua provinces."

"We think that there has been an enormous amount of good work done by the Indonesian government and we're going to continue to work with them and raise issues as that becomes necessary," she said.
Human rights groups have accused Indonesian authorities of arbitrary arrests and attacks on civilians in Papua, which is shut off to foreign media.

 Source:The Associated Press (AFP)