Jayapura, Jubi – Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) dari Australia, Jennifer Robinson menyambut baik dukungan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter O’Neill terhadap saudara-saudaranya di Papua Barat.
Dalam pernyataannya minggu lalu, Peter O’Neill meminta pemerintahannya melakukan sesuatu yang lebih kuat untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang adalah bagian negara tetangga PNG, Indonesia.
Robinson, yang telah lama membela aktivis perjuangan Papua Barat mengatakan pernyataan O’Neill menunjukkan perubahan sikapnya dan juga pemerintah PNG.
“Pernyataan O’Neill adalah perkembangan besar untuk Papua Barat,” kata Robinson, Sabtu (7/2/2015).
Dia menambahkan, perubahan ini telah datang dan merupakan bukti kekuatan gerakan dan dukungan masyarakat PNG terhadap suadara mereka di bagian lain pulau New Guinea.
“Seperti yang telah terlihat di Vanuatu, rakyat telah mengkritik pemerintah mereka untuk menanggapi kegagalan pemerintah di negara-negara Melanesia untuk membawa isu Papua Barat di lingkup regional Melanesia,” kata Robinson yang juga pengacara pendiri WikiLeaks, Julian Asange.
Sebagaimana diberitakan oleh media PNG, Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter O’Neill membuat pernyataan yang membalikan pandangan tentang dukungan PNG terhadap perjuangan pembebasan Papua Barat. O’Neill berjanji untuk berbuat lebih banyak berbicara atas nama Melanesia untuk Papua Barat.
“Kadang-kadang kita lupa keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, terutama di Papua Barat,” kata O’Neill saat menyampaikan pidatonya pada pertemuan tingkat pemimpin PNG di Port Moresby, Kamis (5/2/2015.
O’Neill juga mengatakan sebagai negara, sudah saatnya PNG berbicara tentang penindasan rakyat kita di Papua Barat.
Pernyataan O’Neill ini kemudian ditanggapi oleh Ketua Komisi HAM Republik Indonesia, Hafid Abbas, yang berharap Pemerintah Indonesia meminta klarifikasi pemerintah PNG.
“PNG tetangga kita. Kita harus bekerjasama dalam berbagai aspek pembangunan bersama. Saya berharap Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri, berkunjung ke Papua Nugini untuk meminta klarifikasi,” kata Hafid Abbas. (Victor Mambor)
