 |
| Michael Somare (kiri) |
Noumea-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) Jika Papua Barat akhirnya
menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan
Papua Barat untuk berdialog.
Michael Somare, salah satu pendiri Melanesia Spearhead Group mengatakan dalam memberikan keanggotaan MSG kepada Papua Barat, forum MSG harus inventif. Para pemimpin MSG harus lakukannya atas dasar Papua Barat adalah Komunitas dan Entitas Melanesia, bukan sebagai negara yang berdaulat.
“MSG harus inventif. Kita bisa temukan ini juga di Asia Pacific Economic Co-operation (APEC). Taiwan dan Hongkong diterima di APEC sebagai bagian dari China, yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Asia Pasifik melalui negara yang berdaulat, yakni China.” kata Somare, Kamis (20/06) di sela-sela pertemuan para pemimpin negara MSG.
Somare, sebagaimana saat dirinya menjadi Perdana Menteri Papua new Guinea (PNG), tetap beranggapan bahwa Papua Barat adalah bagian internal Indonesia. Sehingga segala sesuatunya harus dibicarakan secara internal, antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia. Somare mengatakan, jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog. Dan di sisi lainnya, negara-negara MSG akan secara teratur mengetahui perkembangan di Papua Barat.
“Aktivis Papua perlu belajar untuk duduk dan berbicara tentang masalahnya dengan Indonesia. Pemimpin Papua dan aktivis harus membahas cara-cara untuk menemukan solusi untuk masalahnya. Masalah Papua adalah salah satu yang internal dan negara kita tidak punya hak untuk mencampuri isu-isu kedaulatan Indonesia. Masalah Papua tidak seharusnya dibawa kepada negara-negara Melanesia hanya lewat satu sisi saja, karena seperti juga PNG, negara-negara Melanesia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan PNG berbagi perbatasan bersama.” tambah Somare.
Namun Perdana Menteri terlama di PNG ini mengatakan bahwa sekalipun Papua Barat, tidak atau belum diterima sebagai anggota MSG, Papua Barat seharusnya diundang oleh MSG untuk acara-acara kebudayaan, kegiatan olahraga dan pertukaran keterampilan teknis.
“Papua Barat adalah komunitas dan entitas Melanesia yang signifikan.” aku Somare.
Michael Somare, salah satu pendiri Melanesia Spearhead Group mengatakan dalam memberikan keanggotaan MSG kepada Papua Barat, forum MSG harus inventif. Para pemimpin MSG harus lakukannya atas dasar Papua Barat adalah Komunitas dan Entitas Melanesia, bukan sebagai negara yang berdaulat.
“MSG harus inventif. Kita bisa temukan ini juga di Asia Pacific Economic Co-operation (APEC). Taiwan dan Hongkong diterima di APEC sebagai bagian dari China, yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Asia Pasifik melalui negara yang berdaulat, yakni China.” kata Somare, Kamis (20/06) di sela-sela pertemuan para pemimpin negara MSG.
Somare, sebagaimana saat dirinya menjadi Perdana Menteri Papua new Guinea (PNG), tetap beranggapan bahwa Papua Barat adalah bagian internal Indonesia. Sehingga segala sesuatunya harus dibicarakan secara internal, antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia. Somare mengatakan, jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog. Dan di sisi lainnya, negara-negara MSG akan secara teratur mengetahui perkembangan di Papua Barat.
“Aktivis Papua perlu belajar untuk duduk dan berbicara tentang masalahnya dengan Indonesia. Pemimpin Papua dan aktivis harus membahas cara-cara untuk menemukan solusi untuk masalahnya. Masalah Papua adalah salah satu yang internal dan negara kita tidak punya hak untuk mencampuri isu-isu kedaulatan Indonesia. Masalah Papua tidak seharusnya dibawa kepada negara-negara Melanesia hanya lewat satu sisi saja, karena seperti juga PNG, negara-negara Melanesia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan PNG berbagi perbatasan bersama.” tambah Somare.
Namun Perdana Menteri terlama di PNG ini mengatakan bahwa sekalipun Papua Barat, tidak atau belum diterima sebagai anggota MSG, Papua Barat seharusnya diundang oleh MSG untuk acara-acara kebudayaan, kegiatan olahraga dan pertukaran keterampilan teknis.
“Papua Barat adalah komunitas dan entitas Melanesia yang signifikan.” aku Somare.
Menanggapi pernyataan Somare ini, Presiden West Papua National Coalition Liberation (WPNCL), John Otto Ondowame menyebutkan masalahnya ada di Indonesia, bukan orang Papua. Karena sejak tahun 2011, orang Papua telah meminta untuk berdialog secara damai dengan Indonesia. Namun hingga hari ini, Indonesia belum menunjukkan minatnya untuk berdialog.
“Kami sudah mencoba pada tahun 2011 untuk berbicara dengan Indonesia, kami menulis surat untuk memulai dialog damai. Tapi sampai hari ini, Indonesia belum menunjukkan respon untuk dialog secara damai yang disebutkan oleh Somare sebagai dialog yang bermartabat itu. Jadi, masalahnya bukan di pihak kita, tetapi dengan pemerintah dan militer Indonesia,” kata Dr Ondawame.
Ia menambahkan bahwa sebuah dialog damai, semestinya difasilitasi oleh pihak ketiga, bukan antara dua pihak saja.
Mengenai undangan kunjungan MSG ke Indonesia, Ondowame mengatakan itu sudah menunjukkan bahwa masalah Papua, bukan masalah internal antara Papua dan Indonesia saja. Tapi sudah menjadi masalah regional. Agar masalah Papua jadi jelas buat negara-negara MSG sebelum, saat dan setelah kunjungan, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional seluas-luasnya terlebih dulu.
“Sebelum MSG melakukan kunjungan nanti, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional, seperti media dan organisasi kemanusiaan ke Papua seluas-luasnya. Ini akan menunjukkan kepada MSG dan negara-negara Melanesia, apa dan bagaimana yang sudah, sedang dan akan terjadi di Papua Barat.” ujar Ondowame.
Sedangkan perwakilan Delegasi Indonesia, Michael Manufandu, mengatakan orang Papua harus hidup di Papua untuk melawan dari dalam. Selama ini, pemerintah dan pemerintah provinsi yang terdiri dari penduduk asli Papua Barat telah mencoba untuk mengembangkan Tanah Papua. Informasi tentang Papua yang beredar selama ini, disebutkan oleh Manufandu sebagai kesalahan informasi yang terjadi karena perkembangan media sosial.
Keputusan tentang proposal Papua Barat menjadi anggota MSG, akan dibahas besok, Jumat (21/06). (Jubi/Adm)
