 |
| An Australian funded Detachment 88 unit in 2010. |
JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(Kontras) menilai Papua akan dijadikan wilayah operasi Detasemen
Khusus (Densus) 88 sehingga kekerasan di provinsi tersebut akan terus
berlangsung. Kalangan masyarakat sipil mendesak untuk dilakukannya
penarikan TNI dan Polri.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan pihaknya menyesalkan hak
atas kemerdekaan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Papua tidak
sepenuhnya dijamin oleh negara. Organisasi tersebut mencatat sejak
Januari hingga Oktober 2012 terdapat 81 tindakan kekerasan,
setidaknya 31 meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka di Papua.
"Demokrasi di tanah Papua telah dipancung dan menjadi tantangan berat
bagi warga sipil untuk menkritisi kebijakan Negara yakni TNI dan Polri
yang berlangsung hingga saat ini," ujar Haris dalam pernyataan bersama
dengan National Papua Solidarity, Bersatu untuk Kebenaran dan Yapham,
yang dikutip pada Jumat (26/10/2012).
Dia mengatakan salah satu sebab mengapa terjadinya kekerasan di
provinsi tersebut adalah ingin dijadikannya Papua Barat sebagai
operasi Densus 88. Sedangkan sebab lainnya, kata Kontras, adalah
adanya pelabelan separatis pada sejumlah warga di Papua serta isu
keamanan di Asia Pasifik, khususnya Papua Barat telah menjadi alasan
Indonesia memperkuat kerja sama keamanan bersama negara-negara
imperialis.
Haris mengungkapkan kondisi tersebut telah menjadikan Papua sebagai
lahan subur bagi konflik, demi kepentingan negara, ekonomi dan
kekuasaan. Kontras menilai tidak heran kenyataan itu mendorong rakyat
pribumi di Papua bangkit memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang
tak kunjung tiba.
"Kami mendesak kepada Presiden untuk segera membuka ruang gerak
demokrasi di Papua dan merealisasikan dialog damai antara rakyat Papua
dan pemerintah Indonesia tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga,"
demikian Haris. (Bsi)
Sumber:
http://www.bisnis.com
