Daftar Korban Longsor PTFI Versi Polisi Indonesia

Areal tambang PTFI. (WWW.PTFI.COM)

Selasa (14/5) lalu dilaporkan terjadi longsor di Areal Tambang PTFI. Peristiwa tersebut dilaporkan, beragam. Hingga Rabu (15/5) kemarin, salah satu media melaporkan peristiwa tersebut menelan 4 korban jiwa, 10 selamat dan setidaknya 25 pekerja masih terperangkap di Big Gossan.

Sehari kemudian, Kamis (16/5) salkah satu milis komunitas Papua menyebarkan laporan data-data korban secara kasar. Katanya, data-data tersebut direkap oleh Polisi Indonesia. Berikut daftar nama-nama korban yang terjebak dalam terowongan yang dilansir polisi.

1. Muhtadi
2. Leonardus sparta
3. Aan nugraha
4. Soleman
5. Hasbullah
6. Herman susanto
7. Aris tikupasan
8. Ahmad rusli
9. Roy kailuhu
10. Amir tika
11. Febri tandungan
12. Petrus marengkerena
13. Jhoni tulak
14. Towali
15. Montahdim ahmad
16. Victoria sanger
17. Ferry edison pangaribuan
18. Lestari siahaan
19. Gito sikku
20. Wandi
21. Petrus duli
22. Retno bone
23. Alham
24. Rudi sitorus
25. Murdani tamanthi
26. Joni v. Gadje
27. Makmur
28. Florentinus kakupu
29. Kenny wanggai
30. Daud gobay
31. Selvianus edoway
32. Yatinus tabuni
33. Matheus marandok
34. Frelthon wanggai
35. Daniel eramuri
36. Yusak deda
37. Hengki hendambo
38. Ronny dolame
39. Andarias msen
40. Lewi mofu
41. Arinus maga

Tidak menutup kemungkinan korban bertambah karena belum dikalkulasikan korban hilang secara menyeluruh. Sementara Pihak freeport hanya mempersoalkan proses penambangan, bukan soal kecelakaan karyawaan. Sementara pengakuan rekan karyawan PTFI mengakui, kecelakaan itu terjadi bukan pada saat pelatihan,s eperti yang dilangsir media-media asal  Indonesia di  Papua dan nasional. “Longsor itu terjadi saat kami kerja. Pagi kami keluar, ganti dengan shif berikutnya. Setelah mereka masuk, tidak lama kemudian terjadi longsor dalam terowongan. Jadi bukan saat pelatihan,” aku salah satu karyawan underground, Kamis (16/5).

Para kapitalis hanya mementingkan dan mengutamakan kepentingan ekonominya daripada korban warga Negara yang mati akibat meningkankan produksi Perusahaan. Jika PT. Freeport mengabaikan hak hidup buruh, apakah PT. Freeport pantas ditutup?

Hal ini penting dilihat secara seksama dari kacamata kemanusiaan. Sementara aturan Nosa internasional dan ISO 2000, menegaskan, jika 5 lebih orang korban, maka perusahaan tersebut  ditutup. Perusahaan minyak di cili perusahaan ditutup karna mengorbankan warga. Pemilik minyak kemudian  diadili. (*/berbagai sumber)

Arton Kogoya, Another killing by TNI and Police

On Saturday 9/05/2013 at 10 pm West Papua time a civilian name Arton Kogoya, 28 years old was shoot death at Yosudarso Street section UwemeWamenariverWamena District Central Highlands of West Papua by members of TNI from WimAnessili A 756 unites.

Due to this we are appealing to you all West Papua friends and UN to act quickly to save future of Papuan.
Prepared by Department of Communication and public press

Sikap Pemerintah Australia Tentang Situasi Papua

Warga Australia pendukung Papua Merdeka dalam aksi tutup mulut. (www.suarabaptispapua.com)

Tertanggal 29 April 2013 lalu, Pemeirntah Australia Bagian atau Departemen Perdagangan dan Luar Negeri Australia, menyatakan sikap kerasnya kepada pemerintah Indonesia di Jakarta terkait kekerasan dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilakukan Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

Pernyataan sikap itu diungkapkan kepada Tuan Amatus Douw, Koordinator atau presiden Forum Papua Barat dengan alamat 11/138 FryarRoad Eagleby QLD 4207 Australia pada tanggal 29 April 2013. Menindaklanjuti surat Amatus Douw tanggal 21 Februari 2013 sebelumnya, pihak Australia melalui Perdana Mentri Gillard membalas dengan keprihatinan yang mendalam tentang situasi Papua. di Propinsi-propinsi Papua di Indonesia. Saya telah diminta menjawab atas nama.

Menurut surat tersebut disebutkan, kejadian kekerasan di propinsi-provinsi Papua Indonesia merupakan perhatian pemerintah Australia.

Mengikuti penembakan tanggal 21 Februari duta besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, mengeluarkan sebuah pernyataan untuk menyampaikan perhatian mendalam tentang kekerasan dan mencatat bahwa kejadian-kejadian hanya menciptakan lingkaran kekerasan di propinsi-propinsi Papua. “Ini adalah gangguan terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat, yang layak mendapatkan sebuah jaminan dan kemakmuran masa depan di dalam bangsa Indonesia,” tulisnya dalam isi surat tersebut.

Pada bagian lain surat tersebut mengulas lagi soal instruksi Presiden RI, Yudoyono alias SBY tentang kekuatan militer Indonesia menahan diri dari tindakan operasi keamanan yang berlebihan di Papua mengenai adanya penembakan-penembakan, dan jaminannya bahwa suatu tindakan berlebihan lainnya tidak dapat disangsikan. Tentang pentingnya meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial di Papua oleh SBY sebagai kunci untuk menjawab keluhan-keluhan orang Papua, tentunya Australia masih berpikir dua hati. Sngkat kata bakalan tak menyetujui rencana pemerintah Indonesia untuk membangun Papua, tapi sebaliknya orang Papua berdiri sendiri, merdeka dan berdaulat tanpa bergantung kepada negara lain.

Demi mencapai tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah Australia hingga kini secara bertahap berusaha menaikan kasus hak asasi manusia (HAM) di propinsi Papua dengan Indonesia, termasuk pada tingkatan tertinggi oleh Perdana Mentri Gilard dan Mentri Luar Negeri Carr. Lain trik adalah meningkatkan pantauan Australia kepada Papua adalah, pejabat kantor kedutaan Australia di Jakarta secara dekat memantau situasi di kedua propinsi Papua dan melakukan kunjungan secara tetap untuk menilai melihat kondisi lansung. “Pesan konsisten Australia kepada Pemerintah Indonesia atas situasi hak asasi manusia adalah jelas – bahwa Indonesia hendaknya menghargai hak asasi dari semua warga negaranya. Pemerintah Australia mengakui bahwa di bawah Pemerintahan Presiden Yudoyono rekor hak asasi manusia (HAM) telah diperbaiki, tetapi di sana masih terjadi masalah-masalah yang perlu dialamatkan- hal ini juga di dukung oleh Pemerintah Indonesia,” tegasnya dalam poin lain.

Sebagai cover pantauannya, Australia mendukung komitmen publik berulang-ulang oleh Presiden SBY tentang pelanggaran  HAM yang dilakukan kekuatan militer (TNI/POLRI) di Papua diinvestigasi dan dihukum.

Agak irtoni bagi orang Papua adalah, posisi pemerintah Indonesia di Papua masih didukung oleh Australia sebagai jalan terbaik menurut pemerintah Australia. Katanya, keamanan dan kemakmuran masa depan bagi orang Papua adalah melalui perbaikan pembangunan dan pemerintahan di dalam Negara Indonesia melalui implementasi penuh Otonomi Khusus. Sebab hingga kini pemerintah Australia masih menilai sumber-sumber tekanan di propinsi-propinsi Papua berlangsung lama, kompleks dan tantangan serta berakar dalam marginalisasi sosial dan ekonomi. Tak heran juga bila dalam program bantuan Australia pada propinsi-propinsi di Papua adalah bernilai 16.9 miliar dolar Australia pada tahun 2011 sampai 2012, bahkan secara aktif membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui pendidikan, pemerintahan dan kesehatan yang baik.

Bersamaan dengan kerja sama ini, Australia terus menyediakan Indonesia rekomendasi-rekomendasi untuk membantu menyokong rekor HAM, termasuk melalui Universal Periodik Review PBB untuk Indonesia pada bulan Mei 2012.

Di dalam review tersebut, Australia telah merekomendasikan kepada Indonesia bahwa Indonesia meratifikasi undang-undang Roma pada Mahkama Kriminal Internasional; jaminan cepat, keseluruhan dan efektif investigasi kedalam laporan-laporan terpercaya terhadap kekerasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota keamanan militer Indonesia; dan menguji pilihan-pilihan guna mendirikan sebuah investigasi review independen dengan kemampuan itu untuk merekomendasikan prosekusi-prosekusi.

Pemerintah Australia juga terus berbicara kepada Indonesia tentang pentingnya akses ke Propinsi-propinsi tersebut dengan pemantau yang terpercaya, termasuk organisasi-organisasi non-pemerintah dan para jurnalis. Demikian surat yang ditandatangani Richard Rodgers, selaku Sekretaris Assisten Cabang Indonesia dan Timor-Lest. (Aipits)

1 Mei 2013: Bintang Kejora Berkibar 30 Menit di Timika

Bendera Bintang Kejora Berkibar di Timika, Rabu 1 Mei 2013 (Ist)

Bendera Nasional Papua Barat, Bintang kejora (bk)berkibar sekitar 30 menit sejak pukul 13.00 siang waktu Timika Papua, tepatnya di depan SD inpres Kwamki Baru, atau dekat lokasi pasar minggu Kwamki Baru, tidak jauh dari Kantor Polisi Sektor (Polsek) Mimika Baru, Rabu (1/5/2013).
Satu jam sebelumnya, seorang warga melaporkan, upaya pengibaran Bendera BK dilakukan sejak pukul 24.00 malam sebelumnya di lapangan Timika Indah. Namun usaha tersebut, gagal. warga melapor juga sebagai upaya mata-mata Indonesia terutama intelijen dan kaki tangannya mencari proyek, alias anggaran operasional lebih diturunkan oleh pemerintah dan PT Freeport Indonesia di Timika.
Kabar angin juga melaporkan, sekitar pukul 08.00 tadi juga sekelompok orang menaiki mobil avanza hitam sekaligus membawa BK, seperti yang dilaporkan salah seorang sopir taksi di Kota Timika. Separuh warga mengakui, pengibaran BK di Timika kali ini dinilai juga sebagai upaya TNI/POLRI untuk mencari proyek pengamanan. "Jadi saya menilai ini hanya upaya TNI/POLRI untuk mengorbankan warga Papua, lalu mereka (TNI/POLRI) mencari makan di situ," kata salah satu warga lokal di sana. Akibat peristiwa ini, sekitar 6 orang warga lokal Timika telah ditahan Markas Polisi Resort (Mapolres) Kabupaten Mimika. (Almer)

Thousands of People Have Demo Preview Papua Human Rights Commission

Citizen Action of Papua in Manokwari. Photo: Roy Karoba

Manokwari, MAJALAH SELANGKAH - Thousands of people of Papua in Manokwari, West Papua province staged a peaceful ask the Human Rights Commission urges review of Papua and Indonesia for the settlement of cases of human rights violations in Papua, on Thursday (17/1), at 11.00 local time.
Citizen Action of Papua in Manokwari. Photo: Roy Karoba
Marthen Manggaprouw to majalahselangkah.com said initially Papua masses gathered beside the Sports Hall (GOR) Sanggeng Manokwari. Then, the mass ASKI longmarch to the main street in the town of Manokwari, to Elim Church, Kwawi.
It is said, the people of Papua Human Rights Commission urged the United Nations to intervene fairest investigation to resolve the problems in Papua. .
Expansions peaceful protest was marred Independence Flag Symbol Papua, the Morning Star of various sizes.
"People took the Morning Star flag ranging from the smallest, most moderate to large. There is a flag that bind in the wood and there held in the hand. People carrying 7 banner banners, and accompanied by the music group, and 2 flute drum group and 2 group Tifa (WOOR). Mass action berfariasi among others there are children, women and men and the elderly, "said Marthen.
Reportedly, had been a period of tension between the police and take action Morning Star. Police seize Morning Star was held by one of the youths. However, negotiation action coordinator, Mark Yenus to fruition. The period continued with peaceful action to complete.
Marthen said about 200 security forces personnel armed police descended Manokwari to secure the action. Officials came with guns 2 trucks, 8 motorcycles ambushed workers (Buser) complete with guns, 1 truck crowd control (Dalmas), uniformed police officers were unarmed, and 1 police truck Reskrim.
Along the way the masses continue to deliver political speeches and raised the Morning Star flag. At this point in the churchyard Kwawi finish, followed by political speeches by Papuans. (Jekson Ikomou / MS)

KNPB: Bomb in Wamena, Papua Struggle Disrupt Skenari Person

KNPB spokesman, Wim R. Medlama @ Hengky Yeimo

Jayapura, step MAGAZINE - West Papua National Committee (KNPB) through its spokesman Wim R. Medlama said the discovery of a bomb in sekeretariat KNPB Wamena made by certain elements to confuse the struggle Papua.
It was announced by a spokesman (spokesperson) KNPB to majalahselangkah.com at his residence, Jayapura, Papua, on Monday (14/1).
"The discovery of a bomb in the secretariat KNPB in Wamena Baliem area on Saturday, September 29, 2012 and is a scenario that is played by certain elements. Intentionally placed homemade bombs KNPB secretariat to blame this organization (KNPB: red, "says Wim.
"Because we never learned about how to make bombs," he said.
He said, KNPB center received a report from the chairman of KNPB Baliem area that the discovery of the bomb had clarified when interrogated at the police station Jayawijaya.
"We've got reports of direct mail from Simion Dabi recognition that he has conveyed honestly about the ownership of the bomb," says Wim.
It said Wim, Simion Dabi said openly owner and bombings in Wamena some time ago allegedly by Heri Kosay on the commands certain elements who want to defame KNPB in the eyes of the people of Papua.
Therefore, he said, according to the national program to mediate a peaceful people and demanded the right of self-determination for West Papua then KNPB have expressed attitude.
"The first attitude, KNPB not responsible for bombings in Wamena. The second attitude Papua Police immediately investigate the motives and interests behind the person who put and KNPB behalf to carry out bombings. The third attitude, KNPB urged KNPB scapegoat in an attempt to stop acts of terror. The fourth attitude, KNPB struggle peacefully and never had a bomb rafts program or bombing. Attitude fifth, immediately mebebaskan Simion et al Dabii chairman KNPB Wamena arrested without clear evidence, "says Wim. (Hengky Yeimo/023/MS)