December 1 West Papua Embryonic State

Training TPN / OPM in the Command Center @ http://www.wpnla.

Sunday, 02-12-2012 11:57:09 By MAGAZINE Read Quick-Step 105 times

Jayapura, step MAGAZINE - Human Rights Activist Pro Independence of West Papua, Sebby Sambom in releasenya Press, Saturday, December 1, 2012 said, on December 1, 1961 is the momentum of the birth of the embryo state of West Papua.

"In a moment of commemoration December 1st of 2012, I was preaching the truth to the public nationally and internationally. Whereas, on December 1, 1961 was the birth of the embryos State of West Papua by Resolution 1514 (XV) of Decolonialime United Nations, "he wrote.
He said, to explain the history, he has written a long article. "Article compiled with simple sentences so that the public can understand," he said.

He said, mostly people are always confused over the political status of West Papua.

"The Indonesian government claim that its occupation of West Papua since May 1, 1963 to the present are legitimate. While the facts of history prove that the actual occupation of Indonesia on land owned by the nation in the western part of the island of Papua New Guinea is illegal, and the road full of supercilious and violations of Human Rights, "said Sebby.

Articles about the birth of the embryo state of West Papua published on the website of the TPN / OPM, which was launched yesterday, Saturday, December 1, 2012 (http://www.wpnla). Can be read here: click (GE / MS/http://majalahselangkah.com/1-desember-embrio-negara-papua-barat/)

Sometimes Indonesia Inter gelding Papuans

http://hankam.kompasiana.com/2012/11/30

The Papuans with the Papua New Guinea (PNG) is both derivative Melanesian race, and has a cultural characteristic and appropriate manners origin. They are not Europeans, they are not American, they are not the Malays, especially people of Indonesia, such as Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi and others. "The Papuans are Papuans, Melanesians. Unlike Indonesia connotations over the years, "said Ambros Jellay, Humanitarian activists told reporters in Papua New Guinea, Saturday (17/6). He assessed the situation in Papua has always been castrated by the people of Indonesia, after its interests in Papua, especially the wealth and economy of the island's cassowary. "The Papuans have the appropriate customs and traditions origin, the same as in PNG. All devices attached to the custom 200's over the scattered tribes in Papua, Melanesia different but typical, "he added. Not like and imitate the manners and habits of western Indonesia, ranging from Java, especially Yogyakarta, Surabaya, Bali and others. Meanwhile, a group of students and student groups in Indonesia, such as in the media received the electronic message, say, the wealth, the people of Papua, Indonesia and the mutual castrated sell among themselves, unlike the Christian; (dominant) had been believed in Papua . The seller of the Papua Papua is Indonesia diperralat through various means. As a civil servant, serving Indonesian Political Position in the House, or in the executive Indonesia. "Only a few dared to voice the people's voice is small, consequently're always suppressed and killed," he said after the shooting of Mako Tabuni and other Papuans by the Indonesian military. Issues such, Indonesia apparently has no way other than oppose the Papuans in the land of their ancestors. The only solution is a referendum for Papua. (Laxes)

Victor Yeimo: Polri Jadi Pengacau Di Papua

KORBAN Kekerasan militer Indonesia di Papua. (IST)

Kata AKP Kiki Kurnia: "Kami Siap Untuk Bentrok".

"Victor, kami sudah siap lakukan chaos dan bentrok dengan anda semua", itulah kata-kata yang dilontarkan oleh seorang AKP Kiki Kurnia yang memimpin ratusan polisi dengan senjata lengkap kemarin (1/12) saat menghentikan long mars mahasiswa dan rakyat. Saya sangat sedih mendengar kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh Polisi yang selama ini menunjukan dirinya sebagai pihak keamanan. Apakah polisi ingin aman atau mau bikin tidak aman?

Saat saya pimpin aksi long march menuju ke Expo Waena untuk selanjutnya mengikuti ibadah perayaan 1 Desember di Sentani, Polisi yang dibeck up TNI sudah menutup akses rakyat Papua Barat yang akan melakukan ibadah. Sejak hore hari (30/11), lapangan Theys H. Eluay yang merupakan lapangan milik perjuangan bangsa Papua Barat telah dikuasai TNI.Polri, padahal seluruh organisasi masyarakat sipil, jauh-jauh sebelumnya telah menyampaikan bahwa mereka akan melakukan Ibadah perayaan di tempat ini.

Polisi pada 19 November lalu masuk kedalam ruang ibadah di Aula STAKIN Sentani dan berusaha menghentikan saya yang sedang memberikan sambutan setelah ibadah, dan kini 1 Desember 2012 kemarin rakyat mau ibadah di makan Theys H. Eluay tapi dilarang, diblokade, dan ditangkap dengan kekuatan militernya. Pertanyaannya, mengapa TNI Polri sengaja kuasai lapangan itu dan tanpa malu membuat acara bakar batu dengan segelintir warga yang digiuri dengan rupiah.

Bila Polisi bertugas untuk keamanan, kenapa justru pihak keamanan memberikan rasa tidak aman terhadap warga yang melakukan aktivitas ibadah secara damai? Apakah lapangan Theys H Eluay yang merupakan milik rakyat pribumi Papua Barat itu hanya diperbolehkan pemakaiannya untuk TNI dan Polri? Bila hukum itu adil, mengapa komandan Polisi AKP Kiki Kurnia tidak dikenakan pasal penghasutan kekerasan? Padahal dirinya jelas-jelas menghasut aksi masa yang saya pimpin untuk lakukan kekerasan di depan ruas jalan RS Dian Harapan kemarin.

Jika polisi melarang Mahasiswa untuk mengkampanyekan stop AIDS pada peringatan hari kemerdekaan Papua Barat, kenapa harus dilarang? apakah polisi tidak ingin kompanye penyadaran HIV AIDS dilakukan? Bukankah ini bukti bahwa polisi melindungi dan menyukseskan pemusnahan etnis di Papua Barat? Kenapa polisi larang rakyat beribadah untuk memaknai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat? Kenapa polisi lebih melihat motivasi politik ekonominya dari pada memahami niat baik rakyat yang ingin memaknai 1 Desember 2012 sebagai hari AIDS sedunia, pembukaan natal dan peringatan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat?

Saya memimpin massa rakyat saya dengan aman dan terkendali. Saya sudah berikan jaminan diri saya untuk ditangkap atau ditembak bila ada perbuatan pidana yang dilakukan massa, tetapi kenapa dalam long march yang aman kami dibubarkan paksa dan ditangkap seperti binatang? Sebenarnya, siapa yang membuat pidana? apakah rakyat atau polisi?

Polisi bukan saja menghasut kekerasan terjadi, tetapi kemarain (1/12) polisi melalui Kapolresta Alfred Papare membuat pembohongan publik. Saya dan massa rakyat tidak melempar batu ke Polisi, namun dalam pernyataan sesuai yang diliput beberapa media bahwa Kapolresta mengatakan kami melempar. Di era yang terbuka begini, kenapa harus saling tipu disaat semua orang melihat bahwa polisi kemarin tanpa alasan langsung memblokade, menangkap dan menyerang massa dengan gas air mata. Setelah saya "melepaskan diri" dari Polsek Abepura, saya tidak pernah ditelepon Kapolresta Jayapura, Alfred Papare seperti yang dinyatakan Wakapolda Papua, Paulus Waterpau kepada media Tabloid Jubi.

Lebih Baik Kapolda Jadi Kadinsos

Ide Kapolda Papua, Tito Karnavian untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan kepada basis rakyat gunung orang Papua di Jayapura dan Kabupate Jayapura membuat saya sedikit bertanya. Apakah Kapolda sudah beralih fungi dari Kepala kepolisian yang harus menjaga keamanan dan menjadi Kepala Dinas sosial yang harus memberikan bantuan sosial kepada rakyat. Apakah negara ini sudah tidak waras? Uang untuk bantuan ke rakyat dikucurkan ke Kapolda dan Kapolda mengambil alih fungsi Departemen sosial.

Bagi saya, upaya Kapolda untuk meredam dan menghancurkan basis perjuangan Papua Merdeka terlihat spekulatif, juga sangat tidak tepat. Silahkan saja bila Kapolda dan Republik Indonesia menganggap bahwa Ideologi dapat dibeli dengan rupiah. Puluhan juta hingga ratusan dikucurkan ke Asrama Rusnawa Uncen yang selama ini menjadi basis perjuangan, dan Polisi sangat berharap mahasiswa memandang mereka sebagai orang-orang benar, orang-orang baik hati. Wah, lagi-lagi, lebih baik Institusi Polisi di Jayapura diganti sebagai Dinas Sosial atau Dinas pendidikan agar hal-hal menyangkut perbaikan Asrama Uncen dan Kesejahteraan mahasiswa sekalian diambil alih oleh Polisi saja.

Apakah Indonesia berpikir, uang dapat meredam ideologi orang Papua Barat untuk Merdeka? Saya yakin orang-orang Papua yang diberikan uang dan bantuan materi dari Polisi hanya sekedar memanfaatkannya, karena dalam diri orang Papua Barat keinginan untuk Papua Merdeka susah sangat mendarah daging. Jadi silahkan saja, polisi setengah mati dan buang-buang uang kepada orang Papua. Silahkan saja dulang simpati dan bermimpin medapat dukungan rakyat yang sudah membenci NKRI sejak awal pendudukan diatas tanah ini. Hampir setengah abad penerapan kebijakan NKRI di Papua Barat, uang dan segala model pembangunan sudah tidak mampu menjadikan orang Papua Barat menjadi manusia Indonesia. Papua akan bangkit dan bangun dirinya sendiri.

Ide Separatis dan Teroris Jadi Proyek TNI Polri

Tidak ada separatis dan teroris di Papua Barat, yang ada hanyalah rakyat yang tuntu hak penentuan nasib sendiri yang secara legal dilindungi oleh hukum internasional. Ide separatis dan teroris diciptakan oleh negara untuk memojokan perjuangan legal orang Papua Barat, juga diciptakan oleh TNI Polri yang memiliki nafsu perluasan teritori TNI.Polri dan uang. Demi uang saja, negara tipu aparat negara dan aparat negara tipu negara alias "baku tipu rame".

Organisasi saya, KNPB berjuang secara damai dan tidak ingin melakukan aksi-aksi kekacauan yang justru akan mempertebal kantong TNI.Polri untuk uang. Makanya, Polri tidak suka aksi damai, karena dalam situasi yang aman dan damai TNI.Polri akan dirudung miskin. Banyak institusi keamanan di Republik Indonesia dengan ratusan pasukannya yang harus dibiayai negara. Apalagi di Papua, saat ini banyak milisi sipil dibentuk NKRI, disana ribuan warga sipil direkrut dan mereka harus dibiayai. Semua dibuat untuk tujuan "baku rampas" alokasi keamanan dari Pemerintah Indonesia di Papua Barat yang dikucurkan atas nama "berantas separatis dan teroris".

Maaf, saya dan kelompok saya tidak akan kasih makan TNI Polri jadi tidak perlu kriminalisasi atau sengaja taru bom-bom itu di tempat KNPB berada untuk tujuan stigmanisasi agar proyek uang dapat terus dijaga. Ini cara-cara yang lasim dan kami bosan dengan cara-cara itu. Rakyat pintar, dan semakin pintar. Mereka sudah diajari oleh tipu muslihat penjajah. Cara-cara seperti itu pada akhirnya akan memudarkan citra NKRI di Papua Barat. Jadi lebih baik tidak usah susah paya mencari citra. Oh ya, kemarin di Guyana salah satu Anggota Parlemen sempat mengatakan kepada Benny Wenda "Penindasan itu sendiri akan membakar semangat perjuangan rakyat untuk berjuang memerdekakan diri".

Kenapa tidak bunuh saya atau kurung saya. Kenapa saya dilepaskan? Oh, bukankah itu kecolongan. Sampai ketemu di baku dapat. Disana, dijalan-jalan aksi demo. Sedang ku tanam benih perlawanan disini, dan engkau penjajah ikut menyuburkannya dengan kelakukanmu. Terima kasih penjajah yang terus mengajar kami menjadi manusia pemberontak sejati.

 By. Ketua Umum Komitte Nasional Papua Barat (KNPB

Victor Yeimo ( Akun Facebook: Polisi Jadi Pengacau di Papua)

Police arrest three in Jayapura during Papua Independence Day rally

Metro TV - December 1, 2012

Peringati Kemerdekaan Papua, Ketua KNPB Ditangkap - Metrotvnews.com. Sabtu, 1 Desember 2012 <http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/12/01/116036/Peringati-Kemerdekaan-Papua-Ketua-PNPB-Ditangkap/6>

Jayapura -- West Papua National Committee (KNPB) chairperson Victor Yeimo was arrested by police during a protest action in the Waena area, Heram district, in Jayapura city on Saturday. He was arrested along with two other colleagues, Hukum Kiman and Ebes Sala.

The arrests occurred when demonstrators led by Yeimo began marching from the Waena III State Housing Company (Perumnas) towards the Expo area. Hundreds of police from the Jayapura municipal police were mobilised and police initially requested that they disburse. The KNPB were intending to commemorate December 1, which is usually referred to as Papua Independence Day.

Earlier, they held speeches at the Waena III Perumnas public transport roundabout and were determined to hold a long-march to the Waena Expo complex. After marching for around 500 metres, the demonstrators where blocked by police in front of the Waena diesel power plant, who requested that they disperse. The demonstrators refused and police dispersed them forcibly by firing tear gas into the crowd.

The 50 or so protesters immediately dispersed but not before three people were detained and placed in a paddy wagon. Jayapura municipal police chief Police Commissioner Alfred said that they were arrested because the protest did not have a permit.

"I issued an order to block them in front of the Dian Harapan hospital. While negotiations were taking place they remained determined [to march] and we used force to disburse the demonstrators", he said.

The protesters were disbursed after two canisters of tear gas were fired when they pelted people in the vicinity [with stones]. "As a result of the [stone] throwing a person was injured in the vicinity of their elbow as a result of the [stone] throwing and is now being treated in hospital", said Alfred. As a result of the incident a number of shops were closed. (MI/DOR)

Kelompok pemuda tolak perpanjangan kontrak Freeport Warta

Ilustrasi PT Freeport.

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi kepemudaan tingkat nasional, tokoh serta aktivis pemuda menandatangani deklarasi dan pernyataan sikap menolak perpanjangan kontrak karya PT Freeport di tanah Papua.

Deklarasi dan pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Choir Syarifuddin (Sekretaris Jenderal  Gerakan Pemuda Sehat), Dawax F (Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia), Chairul R (Sekretaris GM Warga Jaya), A Yani Panjaitan (Ketua Umum ISARAH/Ikatan Sarjana Alwasliyah), Munir Jalil (Generasi Muda Kiara), Andesti (Generasi Muda Pembangunan), Jonson S (Wakil Ketua Umum Fokusmaker), Mujahidin (Ketua Umum SIRA/Solidaritas Indonesia Raya), Arnold U (Ketua Umum HIPMAS Papua/Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua), Syamtomagola (Ketua  FPM/Front Pemuda Maluku), Zulfidar (Ketua Umum GPS Kalbar) dan Supriyanto (Ketua Umum GPS DKI).

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani seusai Diskusi Diskusi bertajuk "Keterbukaan Informasi Kontrak Karya Freeport, sebagai Penyadaran dan Pemahaman Kedaulatan Indonesia" yang berlangsung di Aston Epicentrum Sabtu (11/8) lalu, para pemuda melihat Indonesia harus berdaulat dalam bidang energi, pertambangan dan sumberdaya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai amanah UUD 1945.

Mereka juga menolak dengan tegas perpanjangan kontrak karya PT Freeport di tanah Papua karena sangat bertentangan dengan cita cita proklamasi, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tujuan negara yang harus mensejahterakan dan memandirikan Indonesia.

Dalam pernyataan sikap tersebut juga disampaikan PT Freeport harus bertanggungjawab atas segala proses peralihan dan penyerahan tambang emas di tanah Papua dengan itikad baik baik dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Para pemuda tersebut juga meminta agar para pemangku kebijakan di negara ini turut membantu dan memperkuat tekad dan pernyataan sikap tersebut demi Indonesia yang mandiri, berdaulat dan bermartabat. (dat03/rel/wol)

Australia's evolving position on West Papua

Papuan Activist.

VARIOUS solidarity gatherings will be held around the world this weekend to mark the 51st anniversary of the first raising of West Papuan "morning star" flag - an act that continues to attract a 15 year prison sentence in Indonesia. 

 While Australian protests and awareness raising concerts are likely to attract only modest numbers, there are signs that both the Australian public and politicians are becoming increasingly concerned with the human rights situation in the province.

Indeed, while growing public sympathy for Papuan cries for "merdeka", the Bahasa word meaning freedom or independence depending on the translation, is unlikely to translate into any official support for Papuan sovereignty any time soon, there are signs that Australian political leaders are prepared to take a more principled stance on human rights in the province than previously.

To Bob Carr's credit, he is possibly Australia's first foreign minister to directly acknowledge the escalating problems in Papua and call on Indonesia to respect human rights.

Disappointingly though, Carr continues to frame his answers to questions about Papua in terms of the budgetary impacts of "upsetting" Indonesia. Taking a principled stance in defence of basic human rights should not be influenced by budget and trade concerns. He has also unhelpfully attempted to characterise anyone with concerns about the deteriorating human rights situation in Papua as being "pro-independence". (For the record the Human Rights Law Centre does not have a position on the topic of independence; our focus is purely on the promotion and protection of human rights.)

Carr's circumspect approach is contrasted by the forthright, and most welcome, comments made by Attorney General, Nicola Roxon, while in Indonesia recently for a series of meetings on issues of law and justice. Roxon told the ABC that Australia's recognition of Indonesia's sovereignty over Papua would not stop the Government from registering concern about the situation there. She went on to say Australia is firmly committed to making sure that any abuses or alleged abuses by security forces in Papua are properly investigated and punished.

At the other end of the spectrum within Government ranks is Defence Minister Stephen Smith who, when announcing a new defence co-operation agreement with Indonesia, said he has "no concerns" about the human rights situation in Papua.

Smith's "head in the sand" approach is particularly alarming given it came only weeks after the ABC's 7.30 program aired evidence that an Indonesian counter-terrorism unit, which receives extensive training and support from the Australian Federal Police, has been involved in torture and extra-judicial killings in West Papua.

Meanwhile, a 'parliamentary friends of West Papua' group recently established by the Greens, has attracted cross party support. The group's most recent meeting was attended by Labor, Liberal, DLP and independent MPs. This is a positive sign that at least some members of each party recognise that Australia can maintain good diplomatic relations with Indonesia while taking a principled stand and defending human rights at the same time.

During a recent visit to Australia, Indonesia's Vice Minister of Law and Human Rights, Denny Indrayana, told students at Melbourne Law School that freedom of political participation, together with a free and independent media, were two fundamental pillars of democracy.

He is right of course. However, the reality is that Jakarta's commendable democratic reforms of the last decade have not made it to West Papua. Despite the fact that Indonesia ratified the International Covenant on Civil and Political Rights in 2006, human rights are severely curtailed in Papua. Protests are routinely and forcibly shut down. Political activists and bashed, jailed or killed. Papuans do not enjoy many of the basic freedoms that other Indonesians have gained.

Australian politicians can and should be more proactive in encouraging their Indonesian counterparts to ensure human rights are enjoyed throughout the entire Republic.

There is no reason why Carr could not challenge Indonesia's effective media ban and insist that Australian journalists be allowed to travel to and report from West Papua.

Further, a complete review of Australia's relationship with Indonesia's military and security forces is urgently required to ensure we are in no way aiding or abetting human rights abuses, directly or indirectly, through our support of Indonesia's elite counter-terrorism unit, Detachment 88.

And finally, Carr should utilise Australia's unique position in the region, along with our new position on the UN Security Council, to play a leadership role in bringing the world's attention to the problems in West Papua.

For too long Australia supported the pro-military and anti-reform remnants of the Suharto regime. Now we have an opportunity to better align ourselves with the mainstream Indonesian human rights movement that recognises that the problems in West Papua do not have a military solution.

Tom Clarke is a spokesperson for the Human Rights Law Centre. (www.hrlc.org.au) He is on twitter: @TomHRLC

TPN-OPM Bantah Serang dan Bakar Polsek Pirime

Rabu, 28 November 2012 | 14:13

Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka, Lambert Peukikir, yang merupakan Pimpinan OPM yang mengusai wilayah perbatasan RI-PNG (berbaju kaos hitam) bersama anak buahnya. Foto diambil baru-baru ini Koordinator Umum Tentara Pembebasan

Nasional-Organisasi Papua Merdeka, Lambert Peukikir, yang merupakan Pimpinan OPM yang mengusai wilayah perbatasan RI-PNG (berbaju kaos hitam) bersama anak buahnya. Foto diambil baru-baru ini

[JAYAPURA] Pihak Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka(TPN/OPM) mengklaim tak terlibat dan bertanggungjawab atas aksi penyerangan markas Polsek Prime, Kabupaten Lany Jaya yang menewaskan tiga orang anggota polisi, Selasa (27/11) pagi kemarin.

Ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto dalam rilis yang diterima SP, Rabu (28/11) sore WIT. Dikatakan, aksi itu dilakukan oleh kelompok yang Kontra dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan ambisi egoisme. Menurut dia, TPN-OPM saat

ini mengklasifikasi akar masalah terhambatnya perjuangan bangsa Papua Barat untuk Merdeka secara cermat dan menemukan bahwa persatuan Nasional belum bagus, baik itu pergerakan sipil dan sayap Militer, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (the West Papua National Liberation Army), maka TPN-OPM telah melakukan tahapan kerja dengan konsolidasi maksimal dari tahun 2008-2011.

Hasilnya, TPN-OPM telah berhasil melakukan Pra-KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) pada tanggal 15 Maret 2012 di Maribu, Sentani, Papua Barat. Dalam Pra-KTT TPN-OPM ini melegitimasikan pembentukan Panitia KTT dan mengagendakan jadwal pelaksanaan KTT pada tanggal 1-5 Mei 2012, bertempat di Biak, Papua. Dengan dasar Pra-KTT ini, maka KTT TPN-OPM

telah berhasil dilaksanakan di Markas TPN Perwomi Biak, dari tanggal 1-5 Mei 2012.

Hasilnya, telah dipilih Panglima Tinggi TPN, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum, masing-masing atas nama, Panglima Tinggi TPN-OPM, Gen. Goliath Tabuni, Wakil Panglima TPN-OPM, Letjen Gabriel Melkizedek Awom dan Kepala Staf Umum TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.

Selanjutnya, TPN-OPM telah berhasil melakukan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS dari tanggal 27-1 September 2012 di Markas TPN Wanum, Jayapura, Papua. Hasilnya, mengagendakan jadwal Pelantikan Panglima, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum TPN-OPM yang jatuh pada tanggal 30 November 2012.

Masih ada lagi Rapat Koordinasi Pimpinan TPN-OPM, yang sekiranya akan dilaksanakan setelah acara pelantikan Panglima Tinggi TPN-OPM.Berdasarkan keterangan singkat dalam Background TPN-OPM di atas, maka TPN-OPM yang tergabung dalam ganca Nasional masih sibuk dengan agenda-agenda, dengan program revormasi sayap militer, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (the West Papua National Liberation Army), sesuai hasil keputusan KTT TPN-OPM di Biak.

"TPN-OPM sekarang tidak sama dengan TPN-OPM sebelumnya. Artinya, TPN-OPM telah mereformasi diri melalui KTT dengan mengatur serta membenahi kubuh sayap militer OPM. Hal ini dengan jalan Restrukturisasi TPN dan Reorganisasi OPM, yang mana TPN membenahi diri dengan sturuktur standar Militer dunia," kata Terianus.

Dengan demikian , mengacu dari KTT TPN-OPM di Biak pada tanggal 1-5 Mei 2012, maka TPN-OPM masih dalam tahapan kerja internal organisasi untuk membenahi dan memantapkan legalitas hukum organisasi sayap Militer, dan TPN-OPM tidak bertanggungjawab atas insiden penyerangan yang disertai pembunuhan anggota polisi dan pembakaran kantor.

"Bahwa, TPN-OPM yang tergabung dalam kancah Nasional menegaskan agar TNI/POLRI jangan menyerang Masyarakat sipil di Pirime, namun harus mencari oknum-oknum pelaku serta aktor skenario penyerangan. Karena yang melakukan penyerangan adalah kelompok yang kontra dengan Keputusan Hasil KTT TPN-OPM di Biak, Papua. Dengan tujuan untuk menggagalkan acara pelantikan Panglima Tinggi (Gen Goliath Tabuni) dengan Wakil serta Kepala Staf Umum, secara nasional di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua pada 30 November 2012," ujarnya. [154]

-- http://www.suarapembaruan.com/home/tpn-opm-bantah-serang-dan-bakar-polsek-pirime/27500

Whither human rights in Indonesia?

Victims of alleged human rights violations in Indonesia, a country where human rights courts set up in 2000 have yet to convict a single case, are facing an uphill battle to bring perpetrators to justice.

Data from local NGO Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) estimates more than one million people suffered rights abuses between 1965 and 1998 that took place largely under President Suharto’s military rule, which ended in 1998 with his forced resignation.

“We have an unusual situation in this country. You have all these human rights violations but as things stand, no-one has been found guilty in a human rights court,” said Haris Azhar, co-ordinator of Kontras.

In 2000 the Indonesian parliament created human rights courts to hear and rule on cases concerning gross violations of human rights. Over 12 years, 12 cases have come before the country’s four human rights courts, with no resulting convictions. 

State brutality in Papua

In recent years activists have reported human rights abuses in the country’s remote Papuan region, where a separatist conflict has simmered for decades.

The resource-rich region (3,000km east of Jakarta and including the provinces of Papua and West Papua) has the lowest level of human development of Indonesia’s 33 provinces.

Penihas Lokbere from Jayapura, the capital of Papua Province, said he is one of 105 people arrested by the police in 2000 in the university town of Abepura, about 10km from Jayapura.

According to Human Rights Watch, a group of unidentified people attacked a police post in Abepura, killing two policemen and a security guard.

“The police wanted to retaliate,” said Lokbere. “They came to our dormitory while we were sleeping and arrested us. They didn’t ask any questions.”

Along with his fellow students, Lokbere was imprisoned for three days, where he said he was tortured, handcuffed and beaten with a metal crook. Until now, no one has been convicted.

A 2012 joint report of the International Centre for Transitional Justice (ITCJ) and the Jayapura-based Institute of Human Rights Studies and Advocacy (ELSHAM), recorded nearly 750 rights violations against Papuans from 1960-2012, including arbitrary arrest and detention, torture and killings.

Paul Mambrasar, a representative of ELSHAM said the actual number of violations may be much higher. “Many of the victims are not ready to speak about what happened. The provinces of Papua are militarized and people are worried if they give information, they will be terrorized by the military or the police.”

The Papua region has had decades-long separatist tension related to the stalled implementation of a special autonomy arrangement (granted in 2001); communities’ lack access to natural resource wealth such as gold, copper and timber; and there have been security crackdowns on political demonstrations.

Josef Roy Benedict, Amnesty International’s Indonesia campaigner based in London, said ongoing human rights violations in the region are in part due to a culture of impunity there.

“Police officers tend to be punished only for disciplinary offences, often in closed-door proceedings, while offences by the military are dealt with through the military court system, which lacks independence and impartiality,” said Benedict.  

More UNnews: UNHCR | Refworld | Whither human rights in Indonesia?

Global Lobby for West Papua Takes Off in Papua New Guinea (PNG)

Papuan Activities

Three Papua New Guinea politicians have joined an international campaign to support West Papuans persecuted by Indonesian authorities.

The PNG MPs reignited the controversial issue on Friday one week before the Indonesian government starts repatriating up to 700 West Papuans who live in PNG’s capital Port Moresby or towns along the shared border. Port Moresby’s Governor Powes Parkop said PNG had “turned a blind eye and deaf ear” to the issue.

MPs Jamie Maxton-Graham and Boka Kondra also criticised PNG’s inaction over the plight of their fellow Melanesians, who are an ethnic minority in Indonesia’s Papua province.

Maxton-Graham said he had been prompted to help launch and sign the PNG Charter of the International Parliamentarians for West Papua after seeing photos of atrocities on West Papuans allegedly committed by the Indonesian police and military.

“The international community and our charter says Indonesia must stop this,” Maxton-Graham said. He joined Parkop, Kondra and 50 MPs from other countries in signing the charter.

Australian Greens leader Senator Bob Brown, Greens Senator Sarah Hanson-Young and Greens MP Greg Barber are also signatories, alongside MPs from the UK, Sweden, Czech Republic, Vanuatu and New Zealand.

The charter calls for the UN to restore the “right of the indigenous people of West Papua to self-determination”.

Indonesia took formal control of the former Dutch colony in a widely criticised 1969 UN-sponsored vote among about 1000 handpicked villager elders from the Papuan region.

Since then Indonesia’s hardline security measures, including arrests of activists who try to fly Papua’s outlawed Morning Star flag, have helped quell the West Papua separatist movement.

But the long-running insurgency by poorly armed pro-independence guerillas continues.

It is estimated 10,000 to 20,000 West Papuans now live in PNG after they fled their homes on the Indonesian side because of few opportunities and human rights abuse.

Hundreds settled in a refugee camp near the border in PNG’s Southern Highlands region while a majority live and work in the country’s major centres like Port Moresby.

By Ilya Gridneff,  The Age Papua New Guinea Correspondent

More PORT MORESBY news

US seeks expanded military ties with Indonesia

WASHINGTON (AP) — A senior U.S. official says Washington should expand its military ties with Indonesia, befitting a relationship between two robust democracies.

Top diplomat for East Asia, Kurt Campbell, said those ties have grown in recent years, but not fast enough.

Campbell was speaking Tuesday at a gathering of the U.S.-Indonesia Society in Washington.

The U.S. severed military ties for several years after of Indonesia’s bloody crackdown in East Timor in 1999. Jakarta has since sought to professionalize and modernize its military. Key U.S. restrictions on engagement with Indonesia’s feared special forces were lifted in 2010.

Human rights groups say Indonesia’s military abuse continues, particularly in the restive province of west Papua.

Campbell also advocated deeper ties between the two governments and praised Jakarta’s leadership in regional diplomacy

 

More: http://www.boston.com/news/

Tim Kapolda Papua Kontak Senjata dengan Sipil Bersenjata

Kontak Senjata (Ilustrasi)

Jayapura (28/11)—Tim investigasi pembakaran Polsek Pirime Kabupaten Lanny Jaya, Papua yang dipimpin langsung Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian terlibat kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata, Rabu (28/11) sekitar pukul 18.00 WIT.
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya mengatakan, peristiwa itu terjadi di sekitar Indawa antara Distrik Makki Kabupaten Jayawijaya dengan Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya.
“Kotak senjata terjadi sekitar dua jam. Namun tidak ada yang korban dari pihak rombongan Kapolda. Sementara dari pihak kelompok sipil bersenjata belum diketahui secara pasti,” kata I Gede Sumerta Jaya, Rabu malam (28/11).
Terkiat kronologis menurutnya, sebelum kontak senjata terjadi, rombongan Kapolda Papua melihat kelompok mencurigakan yang membawa senjata api. Tim yang dipimpin Kapolda langsung mengejar kelompok tersebut. Namun begitu dikejar tiba-tiba kelompok mengeluarkan tembakan.
“Mendapat tembakan,  rombongan TNI/Polri yang dipimpin oleh Kapolda langsung  membalas serangan tersebut dan merangsek ke arah hutan dan lembah. Karena sudah gelap dan tim Kapolda berhasil memukul mundur kelompok yang berjumlah kira-kira 40 orang itu penyerangan dihentikan untuk menghindari korban dari tim Kapolda dan melanjutkan perjalanan ke Tiom,” ujarnya.
Dijelaskannya, saat rombongan akan berangkat menju Tiom Kapolda telah menerima informasi bahwa akan terjadi penghadangan di sekitar lokasi kejadian. Sehingga beberapa meter akan mendekati lokasi tim Kapolda melakukan taktik tempur dan mengamati dengan teropong.
“Sepintas terlihat gerombolan itu dan dengan taktik tempur pasukan Kapolda mendekati gerombolan itu dan tiba-tiba ada tembakan dari arah gerombolan dan akhirnya dilakukan serangan balasan. Saat itu kelompok tersebut telah terpojok oleh tim lain yang khusus disiapkan untuk itu. Meski tim Kapolda yang berangkat ke Tiom tidak lebih dari 20 orang, namun tim yang dibawa adalah tim elit yang bisa memukul mundur gerombolan yang berkisar 40 orang itu,” tandas I Gede Sumerta Jaya. (Jubi/Arjuna)

Di Sentani, Oknum Polisi Tembak Seorang Anggota TNI

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya. (Jubi/Levi)

Jayapura (26/11)—Akibat masalah keluarga, pada Minggu malam (25/11), di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, seorang anggota Kodam XVII/Cenderawasih Kapten CPL Konggeleg ditembak seorang anggota polisi, Brigpol Yohanes Tangketasik. Sehingga tembakan itu menyebabkan korban menderita luka tembak di bagian paha kiri dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Jayapura, Papua.
 “Kasus penembakan ini masalah keluarga, seorang oknum anggota Polisi menembak iparnya yang kebetulan anggota TNI. Ini hanya masalahnya sepele, soal keluarga. Pelaku penembakan dan korban itu satu keluarga, korban menikah dengan kakak perempuan pelaku. Jadi ini murni masalah keluarga,’’ kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, Senin (26/11).

Kronologisnya, kata Gede, pelaku tiba di rumahnya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua dan bertengkar mulut dengan korban. “Saat itu korban sempat mendorong pelaku. Setelah didorong, pelaku masuk ke kamar mengambil pistol dan menembak paha kiri korban. Kini pelaku sudah ditangani Propam Polda Papua,” katanya.
Menurut Gede, dengan kejadian ini, maka senjata pelaku harus ditarik dan harus dilakukan tes ulang psikologi kepada pelaku. “Sebelum diberikan senjata seharusnya dites psikologi. Jika tak lulus, maka tak boleh bawa senjata, dan pelaku ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya. (Jubi/Levi)

Ditangkap bawa pistol, warga Degeuwo mengaku beli dari anggota TNI

Pistol (Ilustrasi)

Nabire, (24/11)—Seorang warga Degeuwo ditangkap polisi dari Kepolisian Resort (Polres) Nabire, karena membawa pistol. Pistol itu diakui, dibeli dari seorang anggota TNI.
Warga Degeuwo, berinisial MA dilaporkan oleh sumber tabloidjubi.com di Nabire telah ditangkap polisi karena kedapatan membawa pistol. Saat diperiksa, MA mengaku pistol itu didapatnya dari seorang oknum anggota TNI.
“Hari ini tanggal 24 November 2012 MA, masyarakat Asli Degeuwo ditangkap oleh Polisi Polres Nabire, karena memiliki senjata jenis pistol.” kata sumber tabloidjubi.com, Sabtu (24/11) malam.
MA, ujar sumber tabloidjubi.com tersebut, mengaku kepada polisi jika pistol yang dia bawa itu dibelinya seharga Rp. 26 Juta dari seorang oknum anggota TNI Batalyon 753 Arvita Nabire, berinisial Dmt. Pistol tersebut dibelinya di lokasi penambangan emas 81 di Degeuwo.
“Menurut beberapa saksi, Dmt memang menawarkan pistol tersebut kepada masyarakat Degeuwo. Namun masyarakat menolak dan mengatakan supaya dia jangan jual di Degeuwo, tapi Dmt nekad menjualnya.” kata sumber tabloidjubi.com.
“Saat ini, pihak Batalyon 753 sedang mencari Dmt untuk ditangkap.” lanjut sumber tabloidjubi.com.
Kapolres Nabire, AKBP Bahara Marpaung, saat di konfirmasi tabloidjubi.com mengatakan asal usul senjata api yang dibawa oleh MA masih dalam penyidikan.
“Maaf, saat ini kami sedang mengikuti acara Kunjungan Kerja Kapolda dan Pangdam. Terkait dengan penangkapan MA, asal-usul senjata api saat ini masih dalam penyidikan.” kata Kapolres Nabire, via SMS. (Jubi/Victor Mambor)